RSS

LURAH ATAU CAMAT PEJABAT PEMBUAT ATAS TANAH SEMENTARA?

17 Feb

LURAH ATAU CAMAT PEJABAT PEMBUAT ATAS TANAH SEMENTARA?

oleh: Prof. Dr. Anwar Borahima, S.H., M.H

(Guru Besar Fakultas Hukum Unhas dan Dewan Pembina Asosiasi Mahasiswa Hukum Perdata FH-UH)

source from google

source from google

Ada kebiasaan di masyarakat, ketika akan mengalihkan hak atas tanahnya, maka mereka sudah cukup puas dan merasa tuntaslah seluruh proses peralihan hak atas tanahnya ketika mereka berdua sudah membubuhkan tanda tangannya di atas akta di hadapan kepala desa/lurah, tanpa pernah bertemu dengan camat. Tak ada seorang pun para pihak yang mempertanyakan mengapa hanya sampai ke kelurahan. Bisa jadi mereka menganggap bahwa memang begitulah proses sesungguhnya menurut hukum. Ternyata itu adalah praktik yang salah. Namun ironisnya, dari beberapa kali pelatihan Lurah/ Desa dan juga pelatihan Camat, terungkap bahwa Lurah/Kepala Desa bahkan camat menganggap bahwa cara itu juga sudah benar.
Dari pengalaman memberi materi pada pelatihan tersebut, ada beberapa kekeliruan yang bisa diinventarisir antara lain:
1) Akta peralihan hak atas tanah telah selesai di hadapan Kepala Desa/lurah.
2) Camat tidak perlu menemui para pihak,karena menganggap bahwa aparat desa/lurah juga adalah wakil pemerintah, sehingga tanpa para pihak bertemu dengan camat atau cukup di hadapan kepala desa/lurah saja akta itu sudah sah.
3) Camat juga tidak pernah membacakan akta.
4) Camat tidak pernah tahu apa itu PPAT insidentil dan tidak pernah mempraktikkan PPATS Insidentil, sekalipun seharusnya akta itu dibuat oleh PPATS insidentil.
5) Yang menjadi saksi dalam setiap transaksi adalah lurah sekalipun yang melakukan transaksi adalah Kepala Desa/lurah itu sendiri, sehingga di dalam akta yang bertanda tangan adalah Kepala Desa/lurah itu sendiri sebagai saksi, dan Kepala Desa sebagai penjual/pembeli.
6) Yang menjadi saksi terkadang anak-anak atau isteri karena menganggap bahwa akta itu menjadi lebih otentik kalau yang bertandatangan adalah isteri atau anak-anak para pihak.

Ulasan:

1) Sesungguhnya Kepala Desa pada umumnya bukanlah PPATS, walaupun seorang Kepala Desa dimungkinkan untuk menjadi PPATS, tetapi untuk Lurah tidak pernah diberi kewenangan untuk menjadi PPATS, sehingga Akta peralihan hak atas tanah tidak mungkin selesai di hadapan Kepala Desa/lurah, karena mereka bukanlah PPATS, melainkan Kepala Desa/Lurah hanyalah saksi, itupun bukanlah menjadi saksi karena Jabatannya, melainkan pribadinya yang jadi saksi

2) dan 3) Dalam praktiknya Camat tidak pernah menemui para pihak atau sebaliknya. Intinya camat dan penjual serta pembeli, tidak pernah bertemu karena menganggap bahwa aparat desa/lurah juga adalah wakil pemerintah, sehingga cukup jika akta itu dibuat di hadapan kepala desa/lurah saja dan akta itu sudah sah. Padahal jika ini terjadi, maka akta yang dibuat oleh camat yang tidak pernah bertemu dengan para pihak dan juga tidak pernah membacakan akta dapat digolongkan akta palsu. Sebagai bukti bahwa akta itu palsu, saya mengajak teman-teman untuk memperhatikan akta: Di Bagian pendahuluan akta tertulis, bahwa pada hari ini, Senin, tanggal 16 Pebruari 2015, kedua belah pihak datang mengdapa kepada saya. Ternyata para pihak tidak pernah menghadap Kepada Camat, berarti akta sudah ada kebohongan, berarti akta palsu. Kemudian pada akhir akta, Camat kembali menerangkan akta itu telah dibacakan kepada para pihak sebelum para pihak membubuhkan tanda tangannya. Sesuai dengan perintah dari Ketentuan PP No. 37 Tahun 2008 Pasal 22, bahwa Akta PPAT harus dibacakan/dijelaskan isinya kepada para pihak dengan dihadiri oleh sekurang-kurangnya 2 (dua) orang saksi sebelum ditandatangani seketika itu juga oleh para pihak, saksi-saksi dan PPAT. Jangankan dibacakan, bertemu para pihak saja tidak pernah, bahkan akta itu ditandatangani di hadapan Kepala Desa, artinya ini adalah kebohongan yang kedua. Berarti akta ini adalah akta palsu, dan sesungguhnya camat, dan juga lurah dapat dipidana karena meletakkan keterangan palsu di dalam sebuah akta.

4) Camat tidak pernah tahu apa itu PPAT insidentil dan tidak pernah mempraktikkan PPATS Insidentil, sekalipun seharusnya akta itu dibuat oleh PPATS insidentil. Ketentuan mengenai PPAT insidentil itu diatur dalam Pasal 23 PPAT yang intinya adalah:
a. dilarang membuat akta, apabila PPAT sendiri, suami atau istrinya, keluarganya sedarah atau semenda, dalam garis lurus tanpa pembatasan derajat dan dalam garis ke samping sampai derajat kedua, menjadi pihak dalam perbuatan hukum yang bersangkutan, baik dengan cara bertindak sendiri maupun melalui kuasa, atau menjadi kuasa dari pihak lain.
b. Di daerah Kecamatan yang hanya terdapat seorang PPAT yaitu PPAT Sementara dan di wilayah desa yang Kepala Desanya ditunjuk sebagai PPAT Sementara, Wakil Camat atau Sekretaris Desa dapat membuat akta untuk keperluan pihak-pihak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) setelah mengucapkan sumpah jabatan PPAT di depan PPAT Sementara yang bersangkutan.

Artinya kalau ada isteri atau keluarga yang terlarang menjadi pihak dalam transaksi itu, maka Camat harus mengundurkan diri, lalu melantik Sekcam dan sekaligus mengambil sumpahnya untuk melaksanakan peralihan hak itu, tetapi ingat khusus untuk peralihan hak yang dilakukan oleh isteri/keluarga Camat itu saja Sekcam menjadi PPATS, tetapi selainnya, peralihan hak itu kembali dilakukan oleh Camat, makanya disebut PPATS insidentil.

5) Tidak setiap transaksi haruslah lurah yang menjadi saksi, sehingga terlihat aneh ketika di dalam sebuah akta peralihan hak Kepala Desa/lurah bertanda tangan 2 kali, sebagai pihak dan sebagai saksi. Bukankah fungsi saksi itu adalah sebagai alat bukti nantinya ketika terjadi sengketa, dan bukan merupakan syarat sahnya perjanjian, sehingga tanpa tanda tangan Kepala Desa/Lurah sebagai saksi, perjanjian itupun tetap sah. Berikutnya yang menjadi Saksi itu bukanlah karena dia Kepala Desa/Lurah melainkan pribadinya. (lihat Jawaban nomor 1). Tetapi tidak menutup kemungkinan di dalam sebuah akta seseorang itu bertanda tangan 2 x dengan 2 kapasitas, yaitu sebagai pembeli dan penjual, hanya saja salah satunya dia sebagai penerima kuasa.

6) Kesaksian anak-anak atau isteri dalam sebuah transaksi tidaklah menjadikannya akta itu lebih otentik. Justru malah menghilangkan kekuatannya sebagai saksi, karena dapat ditolak menjadi saksi (lihat Pasal 1909).

Semoga bermanfaat.

Makassar, 16 Pebruari 2015 Jam: 22.05.

 

Tags:

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s

 
%d bloggers like this: