RSS

PENUNJUKAN LANGSUNG PENGADAAN BARANG DAN/ATAU JASA PEMERINTAH DALAM PERSPEKTIF HUKUM PERSAINGAN USAHA

04 Feb
Source from HP

Source from HP

PENUNJUKAN LANGSUNG PENGADAAN BARANG DAN/ATAU JASA PEMERINTAH

DALAM PERSPEKTIF HUKUM PERSAINGAN USAHA

Oleh: Muhammad Rizal Rustam, S.H., M.H

(Tulisan ini diambil dari BAB I Pendahuluan, Tesis penulis dengan judul yang sama)

Pertumbuhan ekonomi yang semakin cepat menjadi tuntutan bagi sebuah negara untuk merespon dan mengatur prilaku pasar dan prilaku para pelaku usaha yang dari waktu ke waktu bertambah ketat terutama dalam memperoleh peluang pasar. Sebagai akibat dari bertambah ketatnya persaingan, Pemerintah diharuskan untuk mengantisipasi dampak yang kurang menguntungkan bagi pelaku usaha dengan membuat kebijakan yang mencegah terjadinya persaingan usaha yang tidak sehat. Setiap kebijakan dari Pemerintah mengenai ekonomi, harus mengedepankan demokrasi ekonomi[1] dan Tap MPR Nomor IV/MPR/1973 tentang Garis-garis Besar Haluan Negara telah mengamanatkan bahwa dalam demokrasi ekonomi harus dihindarkan monopoli yang merugikan masyarakat.[2]

Dalam aktivitas bisnis dapat dipastikan terjadi persaingan (competition) di antara pelaku usaha. Pelaku usaha akan berusaha menciptakan, mengemas, serta memasarkan produk yang dimiliki baik barang/jasa sebaik mungkin agar diminati dan dibeli oleh konsumen. Persaingan dalam usaha dapat berimplikasi positif, sebaliknya juga dapat menjadi negatif jika dijalankan dengan prilaku negatif dan sistem ekonomi yang menyebabkan tidak kompetitif.[3]

Dari sisi manfaat, persaingan dalam dunia usaha adalah cara yang efektif untuk mencapai pendayagunaan secara optimal. Dengan adanya rivalitas akan cenderung menekan ongkos-ongkos produksi sehingga harga menjadi lebih rendah serta kualitasnya semakin meningkat. Bahkan lebih dari itu persaingan usaha dapat menjadi landasan fundamental bagi kinerja di atas rata-rata untuk jangka panjang dan dinamakannya keunggulan bersaing yang lestari (sustainable competitive advantage) yang dapat diperoleh melalui tiga strategi generic, yakni keunggulan biaya, diferensiasi, dan focus biaya.[4]

Namun di dalam kompetisi para pelaku usaha, jika tidak dikontrol oleh negara dapat menimbulkan kecurangan-kecurangan yang dapat mengakibatkan persaingan usaha yang tidak sehat. Usaha untuk mengatur persaingan sudah dimulai dengan lahirnya Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1984 tentang Perindustrian, yang menyebutkan perlunya pengaturan, pembinaan, dan pengembangan industri oleh pemerintah, yang bertujuan antara lain adalah untuk mengembangkan persaingan yang baik dan sehat, mencegah persaingan tidak jujur, serta pemusatan atau penguasaan industri oleh satu kelompok atau perorangan dalam bentuk monopoli yang merugikan masyarakat.[5] Jaminan terhadap persaingan usaha tidak sehat kemudian diberikan oleh negara dengan diterbitkannya UU No. 5 Tahun 1999 tentang Larangan Praktik Monopoli dan Persaingan Usaha Tidak Sehat. Tujuan pembentukan UU No. 5 Tahun 1999 secara umum bertujuan untuk menjaga iklim persaingan usaha yang sehat antara sesama pelaku usaha dan mencegah praktek monopoli.

Sehubungan dengan adanya indikasi praktek-praktek monopoli, terdapat pula suatu anggapan yang menyatakan bahwa hal tersebut dapat menimbulkan dampak yang tidak baik terhadap birokrasi di lingkungan pemerintahan, karena di dalamnya ada tersembunyi korupsi dan penyalahgunaan kekuasaan untuk melindunginya. Pernyataan tersebut mengandung suatu makna, bahwa di balik usaha-usaha praktek monopoli terdapat suatu kerjasama yang tidak dapat “dibuka” antara kelompok bisnis swasta dan birokrat yang memiliki kepentingan-kepentingan ekonomi.[6]

Untuk menjalankan pemerintahan, negara membutuhkan barang/jasa untuk memudahkannya aktifitas pemerintahan dalam melayani masyarakat. Dalam perspektif ekonomi, ketika negara membutuhkan barang/jasa, negara dipandang sebagai pelaku ekonomi yaitu konsumen. Oleh sebab itu negara memerlukan aturan yang mengatur tentang perilakunya sendiri sebagai pelaku konsumsi barang/jasa dalam Peraturan Presiden tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah.

Peraturan Presiden tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah ini dimaksudkan untuk memberikan pedoman pengaturan mengenai tata cara Pengadaan Barang/Jasa yang sederhana, jelas dan komprehensif, sesuai dengan tata kelola yang baik.[7] Pengaturan mengenai tata cara Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah dalam Peraturan Presiden ini diharapkan dapat meningkatkan iklim investasi yang kondusif, efisiensi belanja negara, dan percepatan pelaksanaan APBN/APBD.[8]

Semua kegiatan pemerintah selalu membutuhkan pembiayaan, oleh karena itu anggaran belanja negara disusun untuk mencerminkan pola-pola kebijakan, prioritas-prioritas dan program-program pembangunan untuk setiap tahun anggaran.[9] Begitupun dengan kegiatan pemerintah dalam pengadaan barang/jasa, dalam setiap tahun anggaran, sebahagiannya dialokasikan untuk anggaran pengadaan barang/jasa pemerintah.

Dalam lingkup pengadaan barang/jasa pemerintah sangat dimungkinkan terjadinya persekongkolan sehingga menimbulkan persaingan usaha yang tidak sehat. Persekongkolan yang dimaksud disini bukan perekongkolan antara pelaku usaha dengan pelaku usaha yang lain, tetapi persekongkolan antara Pemerintah dengan pelaku usaha sebagai penyedia barang/jasa. Terlepas apakah di dalam proses pengadaan barang/jasa pemerintah berpotensi terjadi tindak pidana yang merugikan keuangan negara atau tidak ada sama sekali potensi tersebut. Pada intinya, dengan terjadinya persekongkolan antara pemerintah dan pelaku usaha akan menghilangkan persaingan antar pelaku usaha. Tentu saja persekongkolan dalam hal pengadaan barang/jasa pemerintah tidak sejalan dengan tujuan pembentukan UU No. 5 Tahun 1999 tentang Larangan Praktik Monopoli dan Persaingan Usaha Tidak Sehat. Apalagi yang melakukan persekongkolan adalah instansi pemerintah yang tidak lain merupakan wajah dari pemerintah yang seharusnya memberikan contoh dalam hal penegakan Undang-Undang.

Persekongkolan tentu saja tidak mungkin terjadi hanya pada satu pihak saja. Jika persekongkolan terjadi pada pengadaan barang/jasa pemerintah, tentu saja yang bersekongkol adalah antara pelaku usaha sebagai penyedia barang/jasa dan pemerintah, dalam hal ini pejabat instansi pemerintahan yang berwenang dalam hal pengadaan barang/jasa pemerintah. Jika persekongkolan dalam pengadaan barang/jasa pemerintah benar terjadi, maka akan sangat kontradiksi antara pernyataan negara dalam bentuk Undang-Undang No. 5 tahun 1999 tentang Larangan Praktik Monopoli dan Persaingan Usaha Tidak Sehat dengan prilaku pejabat pemerintahan yang dalam hal ini sebagai wajah dari pemerintah itu sendiri. Selain dari kontradiksinya antara pernyataan dengan tindakan pemerintah, persekongkolan ini juga menimbulkan kerugian masyarakat dengan  tidak adanya kepastian peluang dalam bersaing secara sehat antarpelaku usaha.

Pada proses pengadaan barang/jasa pemerintah dimungkinkan dilakukan dengan cara penunjukan langsung sebagai salah satu metode pemilihan.[10] Kecurigaan yang kemudian muncul adalah, jika pengadaan barang/jasa yang harus melewati proses lelang saja masih dimungkinkan adanya potensi terjadinya persekongkolan tender, apalagi dengan proses penunjukan langsung terhadap pengadaan barang/jasa pemerintah. Meskipun jumlah nominal pagu anggaran pengadaan barang/jasa telah dibatasi, namun dalam hal ini jika terjadi persekongkolan dalam penunjukan langsung tetap saja dapat menimbulkan persaingan usaha yang tidak sehat. Karena dimungkinkan pelaku usaha yang ditunjuk langsung dalam proses pengadaan langsung ini bisa saja memiliki kedekatan kekerabatan atau bahkan hubungan keluarga dengan pejabat yang memiliki kewenangan dalam proses pengadaan barang/jasa tersebut atau penunjukan langsung bisa terjadi karena adanya faktor lain.

Berdasarkan pendahuluan di atas, masih perlu dikaji lebih lanjut tentang proses penunjukan langsung dan pengadaan langsung barang/jasa pemerintah berdasarkan Perpres No. 70 tahun 2012 Tentang Perubahan Kedua atas Perpres No. 54 Tahun 2010 Tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah, apakah bertentangan dengan prinsip-prinsip persaingan usaha yang sehat  dalam hal bertujuan menciptakan iklim persaingan usaha yang sehat.

______________________________________

[1] Demokrasi ekonomi terkait erat dengan pengertian kedaulatan rakyat di bidang ekonomi. Istilah kedaulatan rakyat itu sendiri biasa dikembangkan oleh para ilmuwan sebagai konsep filsafat hukum dan filsafat politik. Sebagai istilah, kedaulatan rakyat itu lebih sering digunakan dalam studi ilmu hukum daripada istilah demokrasi yang biasa dipakai dalam ilmu politik. Namun, pengertian teknis keduanya sama saja, yaitu sama-sama berkaitan dengan prinsip kekuasaan yang berasal dari rakyat, oleh rakyat, dan untuk rakyat. Gagasan demokrasi ekonomi tercantum eksplisit dalam konstitusi sebagai hukum tertinggi di negara kita. UUD Negara Republik Indonesia Tahun 1945 memang mengandung gagasan demokrasi politik dan sekaligus demokrasi ekonomi. Artinya, dalam pemegang kekuasaan tertinggi di negara kita adalah rakyat, baik di bidang politik maupun ekonomi. Seluruh sumber daya politik dan ekonomi dikuasai oleh rakyat yang berdaulat. Jimly Asshiddiqie, “Demokrasi Ekonomi,” http://www.jimly.com/makalah/namafile/60/Demokrasi_Ekonomi.pdf, diunduh 7 Oktober 2014.

[2] A.M. Tri Anggraini, Larangan Praktek Monopoli dan Persaingan Tidak Sehat; Perse Illegal atau Rule of Reason, (Jakarta: Fakultas Hukum Universitas Indonesia, 2003), hal. 1.

[3] Mustafa Kamal Rokan, Hukum Persaingan Usaha Teori dan Praktiknya di Indonesia, (Jakarta: RajaGrafindo, 2010), hal. 8.

[4] Jhony Ibrahim, Hukum Persaingan Usaha; Filosofi, Teori dan Implikasi Penerapannya di Indonesia, (Malang: Bayu Media, 2006), hal. 102-103.

[5] Indonesia, Undang-Undang Perindustrian, UU No. 5 Tahun 1984, Ps. 5, lihat A.M. Tri Anggraini, Op.Cit., hal. 1.

[6] “Undang-Undang Antimonopoli Tetap Diperlukan”, Sinar Harapan, 24 Desember 1984 lihat A.M. Tri Anggraini, Ibid., hal. 4.

[7] Presiden, Peraturan Presiden tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah, Perpres No. 54 Tahun 2010., bagian penjelasan umum.

[8] Ibid.

[9]M. Suparmoko, keuangan Negara Dalam Teori dan Praktik Edisi Keenam, Cet.3, (Yogyakarta: BPFE Yogyakarta, 2013), hal. 98-99.

[10] Penunjukan Langsung adalah metode pemilihan Penyedia Barang/Jasa dengan cara menunjuk langsung 1 (satu) Penyedia Barang/Jasa. Presiden, Peraturan Presiden tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Presiden Nomor 54 Tahun 2010 Tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah, Perpres No. 70 Tahun 2012., Ps.1 Ayat 31.

 
Leave a comment

Posted by on February 4, 2015 in Hukum Persaingan Usaha

 

Tags: , ,

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s

 
%d bloggers like this: