RSS

JANJI MEMILIKI BARANG JAMINAN ADALAH BATAL

03 Feb
source from FB

source from FB

JANJI MEMILIKI BARANG JAMINAN ADALAH BATAL

oleh: Prof. Dr. Anwar Borahima, S.H., M.H

(Guru Besar Fakultas Hukum Universitas Hasanuddin / Dewan Pembina Asosiasi Mahasiswa Hukum Perdata FH-UH)

Hampir tidak ada orang yang tidak pernah meminta tolong kepada orang lain, apakah itu untuk memenuhi kebutuhan hidupnya yang mendasar, atau kebutuhan yang sifatnya insidentil. Salah satu permintaan tolong yang sering dilakukan oleh seseorang untuk memenuhi kebutuhannya adalah dengan meminjam uang, baik itu pada bank, maupun pada orang perorang.

Orang mau meminjam uang belum tentu mereka tidak punya harta, karena terkadang mereka punya harta yang banyak, hanya saja mereka tidak punya uang kontan, sementara kebutuhan sudah sangat mendesak. Sementara orang yang akan ditempati meminjam uang tidak gampang percaya begitu saja kepada orang yang mau meminjam uang. Mereka bersikap demikian mungkin karena pengalaman atau biasa mendengar/membaca berita tentang banyaknya orang yang menolong orang lain dengan meminjamkan uang, malah menjadi korban penipuan.

Sebagai jalan keluar dari kondsi ini, dan agar dirinya dipercaya oleh pemilik uang, maka biasanya orang yang akan meminjam uang ini bersedia menyerahkan hartanya sebagai jaminan, ataukah pemilik uang yang meminta kepada calon peminjam uang, bahwa dirinya bersedia meminjamkan uang kalau ada benda yang dapat dijadikan jaminan.

Jaminan yang diberikan oleh pihak peminjam ini dirasakan belum benar-benar meyakinkan pemberi pinjaman akan kesungguhan orang meminjam uang bahwa kelak dia akan membayar utangnya dengan tepat waktu. Pihak yang meminjamkan uang ini masih butuh kepastian yang benar-benar pasti sehingga pinjamannya itu betul-betul aman. Olehnya itu didalam perjanjian tersebut, masih seringkali diikuti dengan janji bahwa:
“JIKA DALAM JANGKA WAKTU TERTENTU PEMINJAM UANG (DEBITOR) TIDAK MEMBAYAR UTANGNYA, MAKA BENDANYA YANG DIJADIKAN JAMINAN AKAN JATUH MENJADI MILIK ORANG MEMINJAMKAN UANG (KREDITOR).

Dari sisi hukum janji-janji yang demikian ini adalah dilarang dan diancam dengan sanksi “batal demi hukum” artinya janji yang demikian ini dianggap tidak pernah diperjanjikan. (Lihat Pasal 1154 BW, untuk Gadai, Pasal 1178 BW untuk perjanjian Hipotek, Pasal 32 UU N0. 42 Tahun 1999, Tentang Fidusia, dan Pasal 12 UU No. 4 Tahun 1996 Tentang Hak Tanggungan.

Walaupun ketentuan ini termasuk sebagai ketentuan yang memaksa (dwingen recht), namun sayangnya, seringkali hakim seringkali tidak menerapkan di dalam putusannya, entah apa sebabnya, tetapi hakim lebih memerhatikan pada perjanjian kedua belah pihak. Padahal, bagi yang pernah belajar hukum pasti sudah tahu bahwa hukum yang memaksa itu tidak dapat dikesampingkan oleh kedua belah pihak dengan perjanjian .

Semoga tulisan ini bermanfaat bagi debitor untuk melindungi haknya, dan bagi krediotr agar tidak memanfaatkan posisi dominannya.

Makassar, 2 Pebruari 2015, jam 21.42.

 
Leave a comment

Posted by on February 3, 2015 in Hukum Perjanjian dan Perikatan

 

Tags: ,

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s

 
%d bloggers like this: