RSS

PERLINDUNGAN MEREK SEBELUM ADANYA UU MEREK DI INDONESIA

05 Dec

AMPUH

PERLINDUNGAN MEREK SEBELUM ADANYA UU MEREK DI INDONESIA

oleh: Muhammad Rizal Rustam

Sebelum adanya UU Merek di Indonesia yaitu UU Merek tahun 1961 (L.N. 1961-290) yang berlaku mulai tanggal 11 November 1961 maka yang berlaku adalah “Reglement Industriele Eigendom Kolonien 1912” (S. 1912-545 jo. S. 1913-214). Pelanggaran Merek sebelum adanya UU Merek di Indonesia mendapatkan dua macam perlindungan:

  1. Perlindungan Berdasarkan Hukum Pidana

            Dalam hal mereknya A yang ditiru oleh B dalam mereknya untuk barang-barang sejenis yang tidak terdaftar, maka A dapat menuntut B agar membayar ganti kerugian kepadanya berdasarkan Pasal 1365 KUHPerd.[1]

Pasal 1365 KUHPerd: “Tiap perbuatan melanggar hukum, yang membawa kerugian kepada orang lain, mewajibkan orang yang karena salahnya menerbitkan kerugian itu, mengganti kerugian tersebut”

  1. Perlindungan Berdasarkan Hukum Pidana

            Dalam hal peniruan merek tersebut, di samping perlindungan hukum perdata, A dapat juga perlindungan dari hukum pidana, yaitu: A dapat menuntut B karena melakukan persaingan curang berdasarkan Pasal 382 bis KUHP.[2]

Pasal 382 bis KUHP: “Barangsiapa melakukan suatu perbuatan menipu untuk mengelirukan orang banyak atau seseorang, yang tertentu dengan maksud akan mendirikan atau membesarkan hasil perdagangannya atau perusahaannya sendiri atau kepunyaan orang lain, dihukum, karena bersaingan curang, dengan hukuman penjara selama-lamanya satu tahun empat bulan atau denda sebanyak-banyaknya Rp. 13.500,-, Jika hal itu dapat menimbulkan sesuatu kerugian bagi saingannya sendiri atau saingan orang lain (KUHP 392, 394s, 486)”

            Juga jika B mengimpor barang-barang sejenis barang-barang A dengan merek yang pada pokoknya bersamaan dengan merek A untuk barang-barang tersebut dari luar negeri ke Indonesia untuk dijual, ditawarkan, diserahkan, dibagikan atau disediakan untuk dijual, A dapat menuntut B karena melakukan perbuatan pidana termasuk dalam Pasal 393 KUHP.[3]

Pasal 393 KUHP: “1) Barang siapa memasukkan ke Indonesia tanpa tujuan jelas untuk mengeluarkan lagi dari Indonesia, menjual, menamarkan, menyerahkan, membagikan atau mempunyai persediaan untuk dijual atau dibagi-bagikan. barang-barang yang diketahui atau sepatutnya harus diduganya bahwa padabarangnya itu sendiri atau pada bungkusnya dipakaikan secara palsu, nama firma atau merek yang menjadi hak orang lain atau untui menyatakan asalnya barang, nama sehuah tempat tertentu, dengan ditambahkan nama atau firma yang khayal, ataupun pada barangnya sendiri atau pada bungkusnya ditirukan nama, firma atau merek yang demikian sekalipun dengan sedikit perubahan, diancam dengan pidana penjara paling lama empat bulan dua minggu atau pidana denda paling banyak sembilan ribu rupiah.

(2) Jika pada waktu melakukan kejahatan belurn lewat lima tahun sejak adanya pemidanaan yang menjadi tetap karena kejahatan semacam itu juga dapat dijatuhkan pidana penjara paling lama sembilan bulan.

[1] R.M. Suryodoningrat, Pengantar Ilmu Hukum Merek, Cet.1, (Jakarta: Pradnya Paramita, 1976), hal. 24

[2] Ibid.

[3] Ibid.

 
Leave a comment

Posted by on December 5, 2014 in Hak Kekayaan Intelektual

 

Tags: ,

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s

 
%d bloggers like this: