RSS

KEPEMILIKAN DAN GAJI BAGI ORGAN YAYASAN

02 May
source from AMPUH

source from AMPUH

KEPEMILIKAN DAN GAJI BAGI ORGAN YAYASAN

oleh: Prof. Dr. Anwar Borahima, S.H., M.H

(Guru Besar Fakultas Hukum Universitas Hasanuddin)

Untuk pertama kalinya Indonesia memiliki Undang-undang Yayasan pada tanggal 6 Agustus 2001 yang ditandai dengan lahirnya Undang-undang Nomor 16 Tahun 2001 Lembaran Negara (LN) No. 112 Tahun 2001 Tambahan Lembaran Negara  (TLN 4132) tentang Yayasan. Undang-undang ini dan telah direvisi dengan Undang-undang Nomor 28 tahun 2004 Tentang Perubahan Atas Undang-undang Nomor 16 Tahun 2001 Tentang Yayasan LN No. 115 T.L.N. 4430. Sebelumnya itu, tidak ada satupun peraturan perundang-undangan yang mengatur secara khusus tentang Yayasan di Indonesia.   Selama ini keberadaan Yayasan hanya diatur berdasarkan kebiasaan yang ada serta Yurisprudensi. Namun demikian, tidaklah berarti bahwa di Indonesia sama sekali tidak ada ketentuan yang mengatur tentang Yayasan. Secara menyebar beberapa ketentuan perundang-undangan dalam beberapa pasalnya menyebut adanya Yayasan, seperti; Pasal 365  Pasal 899, 900, 1680 KUHPerdata, kemudian dalam Pasal 6 ayat (3) dan Pasal 236 Rv, serta Pasal 2 ayat (7) Undang-undang Kepailitan (Faillissementsverordening)[1].

Bahkan sejak tanggal 25 Agustus 1961 telah dibentuk Yayasan Dana Landreform oleh Menteri Agraria sebagai pelaksanaan dari Peraturan Pemerintah Nomor 224 Tahun 1961.[2] Pada tahun 1993, di dalam Keputusan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 227/KMK.017/1993, juga telah dikenal Yayasan Dana Pensiun.[3]

Walaupun Undang-undang Yayasan ini baru berlaku pada tanggal 16 Agustus 2002, namun sebelumnya itu, Yayasan telah diakui sebagai Badan Hukum. Pengakuan Yayasan sebagai badan hukum didasarkan pada kebiasaan dan Yurisprudesnsi. Sejak pemberlakuan undang-undang Yayasan, sudah banyak kritikan dari berbagai kalangan, khususnya pihak pengelola Yayasan. Hal ini karena masih banyaknya hal yang belum diatur di dalam UUY dan banyaknya pengaturan yang berbeda dengan yang dipraktikkan selama ini.

Diantara yang tidak diatur adalah tentang kepemilikan yayasan yang sesungguhnya. sedang hal yang berbeda adalah larangan bagi organ Yayasan untuk menerima gaji/imbalan dari Yayasan. Selama ini yang diakui sebagai pemilik Yayasan adalah para pendiri Yayasan. Demikian pula organ/ pengurus Yayasan banyak yang mendapatkan gaji dari Yayasan. Persoalan yang timbul sekarang, siapakah sesungguhnya pemilik Yayasan dan mengapa organ yayasan dilarang menerima gaji, dan apakah seluruh organ tidak boleh menerima gaji atau imbalan?

Untuk menjawab pertanyaan di atas, maka perlu terlebih dahulu mengetahui motif seseorang untuk mendirikan Yayasan.

      Selama ini di Indonesia, pada umumnya Yayasan didirikan dengan memisahkan suatu harta dari  pendirinya, dengan tujuan idiil/sosial yang tidak mencari keuntungan, seperti untuk kepentingan rumah ibadah, pendidikan, dan memelihara yatim piatu dan menyantuni orang-orang miskin. Yayasan ini  mempunyai pengurus yang diwajibkan mengurus dan mengelola segala sesuatu yang bertalian dengan kelangsungan hidup Yayasan.

      Pada umumnya pendiri merupakan donatur, sekaligus sebagai pengurus, sehingga betul-betul bertanggung jawab atas kelangsungan Yayasan. Dengan demikian motif mendirikan Yayasan adalah untuk beramal sesuai dengan tuntunan agama.

      Selain tujuan untuk beramal, ada pula Yayasan yang didirikan untuk melestarikan harta warisan yang telah berlangsung secara turun temurun. Walaupun tidak disebutkan secara jelas bahwa keberadaan Yayasan itu dimaksudkan untuk menjaga kelangsungan harta warisan, namun dari kegiatannya terlihat bahwa ketua Yayasan selalu dipegang oleh ahli waris secara turun temurun. Yayasan seperti ini biasanya lebih banyak bergerak di bidang pendidikan.  Dalam pembentukannya seringkali lembaga pendidikan terbentuk lebih dahulu daripada Yayasan itu sendiri. Bentuk Yayasan seperti ini dapat dilihat pada Pondok-Pondok Pesantren. Yayasan dengan motif seperti ini banyak dipengaruhi oleh wakaf, khususnya wakaf dzurri (ahli), yang banyak menimbulkan masalah karena para pengurus menganggap bahwa Yayasan itu adalah miliknya. Praktik yang demikian ini juga banyak dilakukan di beberapa negara Timur Tengah dalam bentuk wakaf. Setelah beberapa tahun ternyata praktik semacam itu menimbulkan masalah. Banyak di antara mereka menyalah-gunakannya, misalnya ;

  1. menjadikan wakaf ahli itu sebagai cara untuk menghindari pembagian atau pemecahan harta kekayaan pada ahli waris yang berhak menerimanya, setelah wakif meninggal dunia;
  2. wakaf ahli dijadikan alat untuk mengelak tuntutan kreditor atas    utang-utangnya yang dibuat oleh wakif sebelum mewakafkan kekayaannya.[4]

Oleh karena itu, di beberapa negara tertentu, seperti Mesir, Turki, Maroko, dan Aljazair, tanah wakaf untuk keluarga, karena pertimbangan dari berbagai segi, tanah-tanah wakaf bentuk ini tidak produktif[5], sehingga  wakaf ahli ini dibatasi dan malahan dihapuskan, karena tidak sejalan dengan ajaran Islam.

      Ada pula yang mendirikan Yayasan karena terpaksa sebab peraturan perundang-undangan yang mengharuskan lembaga tersebut berbentuk Yayasan, seperti Rumah Sakit Swasta, Poliklinik, dan Lembaga Pendidikan Swasta. Yayasan dengan motif ini seringkali melakukan penyimpangan, terutama dalam kegiatan usahanya. Banyak di antaranya yang melakukan kegiatan bisnis dengan tujuan keuntungan, karena memang motif mereka sesungguhnya bukanlah untuk mendirikan Yayasan.

      Motif lainnya mendirikan Yayasan adalah untuk mengelola kegiatan yang bersifat komersil yang berkedok Yayasan walau dalam usahanya telah berubah menjadi kerajaan bisnis yang bergerak dalam bidang pendidikan, kesehatan maupun bidang lainnya. Agar kegiatan usaha yang dilakukannya tidak terkena pajak yang berkaitan dengan usaha tersebut, maka seseorang membentuk Yayasan. Mereka beranggapan bahwa Yayasan jika menjalankan kegiatan usaha, akan mendapatkan pembebasan atau pengurangan pajak. Jadi mereka berlindung di balik Yayasan.. Mengingat motif pendirian Yayasan ini juga tidak bermaksud untuk beramal melainkan dengan motif untuk keuntungan pribadi pengurusnya, maka seringkali pula terjadi penyimpangan hukum dengan melakukan penghindaran pajak.

      Sebagai wujud kerjasama antar negara, maka di saat kondisi perekonomian di Indonesia mulai terpuruk, banyak negara asing yang ingin membantu Indonesia. Bantuan ini biasanya disalurkan melalui Lembaga Swadaya Masyarakat. Pihak penyandang dana mensyaratkan untuk ditunjuk sebagai penyalur dana, maka haruslah memiliki akte dan berbentuk badan hukum. Bentuk badan hukum yang paling mudah prosedurnya adalah Yayasan, maka kemudian dibentuklah Yayasan. Hanya saja dalam praktiknya bantuan yang sebenarnya ditujukan untuk membantu masyarakat, malah dimanfaatkan untuk keuntungan pengurusnya. Yayasan dengan motif seperti inilah yang paling banyak tumbuh di masyarakat, dan sekaligus banyak bermasalah.

      Dari uraian di atas dapat disimpulkan, bahwa ada beberapa motif/alasan untuk mendirikan Yayasan, yaitu:

  1. Untuk beramal;
  2. Untuk beramal dan sekaligus untuk mempertahankan harta warisan;
  3. Terpaksa, karena peraturan perundang-undangan yang mensyarat- kan;
  4. Untuk bisnis dan mendapatkan fasilitas pajak;
  5. untuk mendapatkan bantuan dana demi kepentingan organnya.

Motif 1 dan 2 sebenarnya berasal dari praktik wakaf. Motif 1 berasal dari wakaf khairi, sedangkan motif 2 berasal dari wakaf dzurri.

Dari beberapa motif yang ada terlihat bahwa yang paling banyak memotivasi orang-orang untuk mendirikan Yayasan adalah untuk beramal saleh. Jika memang maksud orang mendirikan Yayasan adalah untuk beramal saleh, maka tindakannya merupakan tindakan sukarela (tabarru) untuk mendermakan sebagian harta kekayaannya agari bernilai jariyah (kontinyu).

Jadi pemisahan sebagian kekayaan ini tidak dimaksudkan untuk tujuan  komersil, melainkan agar orang yang menghendaki pemisahan itu, termasuk ahli warisnya tidak lagi mempunyai kekuasaan secara nyata atas kekayaan yang dipisahkannya. Dengan demikian pendiri bukan lagi pemilik atas harta yang dilepaskannya.

Dengan demikian Hakikat pemisahan harta adalah, pemilik tidak lagi mempunyai hubungan dengan harta kekayaan yang dilepaskannya, karena agama menganjurkan bahkan mewajibkan demikian. Perintah untuk memisahkan sebagian harta benda (dalam arti menafkahkan) disebutkan di dalam Al-Qur’an sebanyak kurang lebih 73 kali, belum lagi dalam bentuk hadist. Beberapa firman Allah yang dapat dijadikan petunjuk umum misalnya;

Surah Al-Baqarah ayat 267 yang artinya :

“Hai orang-orang yang beriman nafkahkanlah di jalan Allah sebagian dari hasil usahamu yang baik dan sebagian dari apa yang Kami keluarkan dari bumi untuk kamu…

Surah Ali Imran ayat 92 yang artinya:

“Kamu sekali-kali tidak sampai kepada kebaktian (yang sempurna), sebelum kamu menafkahkan sebagian harta yang kamu cintai. Dan apa saja yang kamu nafkahkan sesungguhnya Allah mengetahuiNya”.

            Oleh karena pendiri bukan lagi pemilik dari kekayaan yang dipisahkan, maka pendiripun tidak dapat melakukan klaim sebagai pemilik Yayasan hanya karena alasan harta yang dilepaskan berasal dari pendiri. Lalu siapa pemilik Yayasan yang sesungguhnya?

Pertanyaan ini dapat terjawab dengan Teori Kekayaan Bertujuan (doel vermogen) yang merupakan teori yang paling tepat diterapkan untuk Yayasan dari sekian banyak teori Badan hukum. Teori ini dipelopori oleh Brinz. [6]

Menurut teori ini hanya manusia yang dapat menjadi subjek hukum, karena itu badan hukum bukan subjek hukum dan hak-hak yang diberikan kepada  badan hukum  pada hakikatnya hak-hak tanpa subjek hukum. Namun demikian tidak dapat disangkal,  adanya hak-hak atas kekayaan, sedangkan tidak ada manusia yang menjadi pendukung hak-hak itu. Dengan kata lain, kekayaan badan hukum dipandang terlepas dari yang memegangnya. Jadi hak-hak dari suatu badan hukum, sebenarnya adalah hak-hak yang tidak ada yang mempunyainya, dan sebagai penggantinya adalah suatu harta kekayaan yang terikat oleh suatu tujuan atau kekayaan kepunyaan suatu tujuan. Di sini yang terpenting kekayaan tersebut diurus dengan tujuan tertentu tanpa perduli siapakah badan hukum itu apakah  manusia atau bukan, apakah kekayaan itu merupakan hak-hak  normal atau tidak.

Dengan demikian yang menjadi pemilik dari Yayasan bukanlah pendiri atau pengurus melainkan adalah pihak yang dituju oleh pendirian/keberadaan Yayasan tersebut. Jika Yayasan itu adalah Yayasan pendidikan maka pemiliknya adalah para mahasiswa, sedangkan jika itu panti jompo/asuhan maka pemiliknya adalah para penghuni panti. Dengan demikian kepemilikan dari Yayasan ini merupakan kepemilikan bersama (mede eigendom) yang tidak sempurna, karena pemilik tidak dapat berbuat bebas terhadap harta milik Yayasan. Salah satu bukti lagi bahwa Yayasan itu bukan milik dari pendiri atau organ lainnya adalah di dalam undang-undang Yayasan tidak satupun organ yang diberi kewenangan untuk membubarkan Yayasan.

Permasalahan lain yang muncul adalah adanya larangan bagi organ Yayasan untuk mendapatkan gaji, padahal selama ini para organ, baik pengurus terlebih bagi pendiri, selalu mendapatkan imbalan/gaji dari Yayasan.

Jika diperhatikan Penjelasan Umum UU Yayasan, maka dapat diketahui bahwa, tidak semua orang mendirikan Yayasan dengan tujuan beramal, melainkan juga adakalanya bertujuan untuk memperkaya diri para pendiri, pengurus, dan pengawas. Sebagaimana telah dikemukan sebelumnya bahwa ada Yayasan yang pendirinya mengambil manfaat dan cenderung menyalahgunakan Yayasan karena memang motifnya bukan untuk beramal. Selain itu ada juga orang mendirikan Yayasan karena hanya untuk berlindung di balik Yayasan.

Demi pencapaian tujuan Yayasan serta untuk menjamin agar Yayasan tidak disalahgunakan, maka seseorang yang menjadi pembina, pengurus, dan pengawas Yayasan harus bekerja secara suka rela tanpa menerima gaji, upah, atau honor tetap. Selain itu, dalam UU Yayasan dicantumkan larangan untuk memberikan kepada pihak ketiga, kecuali pemberian tunjangan sumbangan yang bersifat sosial dan kemanusiaan.

Dengan demikian kegiatan usaha Yayasan bukan ditujukan untuk kepentingan pengurusnya, melainkan tetap dipergunakan untuk kepentingan umum. Jadi penekanannya bukan pada  keuntungan (profit) melainkan pada kemanfaatan (benefit). Dengan adanya pembatasan itu, maka walaupun perusahaan yang bersangkutan pailit, tetapi Yayasan masih tetap dapat melakukan misinya, sebab dana yang dimiliki masih jauh lebih besar daripada yang diikutsertakan dalam perusahaan.

Saat ini UUY telah melarang pemberian kontra prestasi bagi organ Yayasan, baik pembina, pengurus, maupun pengawas. Namun jika dilihat beratnya beban tugas dan tanggung jawab yang diemban oleh  organ Yayasan, terkhusus kepada pengurus, maka tidak adil juga rasanya jika penguruspun tidak diperkenankan untuk menerima gaji, . Persoalannya, apakah seluruh organ Yayasan sama sekali tidak dimungkinkan untuk  memperoleh imbalan materi dari Yayasan?

Organ Yayasan yang dikenal oleh UUY yaitu, pembina, pengurus dan pengawas.. Pendapat yang umum bahwa organ Yayasan adalah orang-orang yang ingin beramal. Pembina pada umumnya adalah pendiri, yaitu orang yang melepas hartanya untuk pendirian Yayasan. Sedang pengurus dan pengawas pada dasarnya adalah pekerja sosial, sehingga tidak seharusnya memperoleh kontra prestasi. Hal senada dikemukakan oleh Ratnawati Prasodjo[7] bahwa orang yang mau mendapat gaji janganlah jadi pengurus. “Jadi kalau memang pengurus itu memang tidak mau kalau tidak digaji, ya jangan jadi pengurus. Memang hakikat dari suatu yayasan pengurusnya itu bekerja secara sukarela karena itu merupakan pengabdian. Bahkan kalau melanggar  atau mengambil sesuatu yang dapat menyebabkan berkurangnya nilai kekayaan Yayasan, maka tindakan tersebut dapat dikategorikan  sebagai penggelapan.

Smith-Bucklin,[8]mengemukakanbahwa, mengelola organisasi nirlaba dalam mencapai maksud dan tujuannya sangatlah kompleks. Hal ini diakibatkan oleh strukturnya yang mengandalkan kepemimpinan sukarela (volunteer leadership). Oleh karena itu, sebelum menggariskan misi Yayasan, maka faktor sukses suatu Yayasan dimulai dari adanya “komitmen” dari para Pendiri dan Pengurus. Komitmen Pendiri dan Pengurus (yang bersedia menanggalkan kepentingan pribadinya) dan dengan sukarela berkorban untuk kepentingan Yayasan merupakan suatu modal awal yang sangat berharga bagi Yayasan.

Namun Pemberian kontra prestasi terhadap organ Yayasan bukanlah persoalan hitam putih. Oleh karena itu, perlu pengkajian yang mendalam dan harus dipertimbangkan dari beberapa segi.

Dari sisi agama, seseorang yang melakukan pemberian kepada orang lain harus dilandasi dengan niat yang ikhlas, artinya tidak mengharapkan imbalan.  Sebagaimana diketahui bahwa motif seseorang menyumbangkan hartanya (Pendiri) dengan mendirikan Yayasan, adalah untuk menolong sesama manusia atau untuk beramal shaleh. Oleh karena itu, bagi  pendiri yang mengambil manfaat dari kekayaan Yayasan dapat diidentikkan dengan penarikan kembali wakaf.

 Ketentuan dalam perwakafan menetapkan bahwa, begitu ikrar wakaf diucapkan maka gugurlah kepemilikan wakif dan beralih menjadi milik Allah. Hal ini diperkuat lagi dengan adanya qarinah dalam Hadis Umar ibn Al-Khattab[9] tentang wakaf, bahwa harta wakaf tidak bisa diperjualbelikan, tidak bisa diwariskan, dan tidak bisa pula dihibahkan.

Sementara dalam ketentuan tentang hibah, Rasulullah SAW mengibaratkan:

Perumpamaan orang yang menarik kembali sedekahnya- dapat dibaca zakat, infak, hibah, wasiat, dan wakaf- adalah seperti anjing yang muntah-muntah, kemudian mengambil kembali muntahnya itu, dan memakannya lagi (Riwayat Muslim).[10]

Dengan menqiyaskan tindakan wakaf sama dengan hibah, maka dapat diambil pemahaman bahwa, menarik kembali harta wakaf hukumnya haram. Dengan demikian bagi Pendiri sama sekali tidak boleh mendapatkan manfaat/imbalan, termasuk gaji / upah atau honor.

Namun bagi Pengurus yang mempunyai tugas dan tanggung jawab yang berat dan juga situasi perekonomian yang begitu buruk, tidak adil jika ketentuan yang melarang pengurus menerima upah atau honor tetap masih dipertahankan atau diperlakukan secara mutlak. Walaupun diketahui bahwa tujuan Yayasan adalah bersifat sosial, keagamaan dan kemanusiaan, sehingga seseorang yang  melibatkan diri di dalam organ Yayasan harus bekerja secara sukarela, tetapi jangan dilupakan bahwa mereka juga mempunyai tanggung jawab yang lain.

Di samping kewajiban terhadap Yayasan, pengurus juga mempunyai tanggung jawab terhadap keluarganya. Oleh karena itu, kemungkinan pemberian imbalan kepada pengurus, terlebih kepada pengurus  yang  lebih banyak mencurahkan perhatian dan waktunya  untuk kepentingan Yayasan patut dikaji ulang. Seorang pengurus bukanlah seorang pemodal atau pekerja, sehingga seorang pengurus dapat diqiyaskan dengan seorang amil.

   Di dalam Islam tidak ada larangan atau dibolehkan bagi pengurus wakaf untuk mengambil manfaat dari harta wakaf. Hal ini sesuai dengan Hadis Umar Ibn Khattab:[11], yaitu

Tidak ada halangan bagi orang yang mengurusinya untuk memakan sebagian darinya dengan cara-cara yang ma’ruf.

Yang dimaksud dengan cara yang ma’ruf adalah kadar yang biasanya berlaku.

 Hal penting yang harus diingat, bahwa Yayasan mempunyai tujuan sosial, sehingga motif utama organ yang bekerja pada Yayasan tersebut adalah untuk amal. Di samping itu organ yang bekerja pada Yayasan adalah sukarelawan yang biasanya mempunyai kesibukan lain.

Sisi lain yang perlu dipertimbangkan adalah  profesionalisme di dalam pengelolaan Yayasan serta kemampuan Yayasan itu sendiri. Dewasa ini tantangan yang dihadapi oleh Yayasan semakin besar sejalan dengan semakin meningkatnya tuntutan akan transparansi, akuntabilitas, serta efisiensi, dan efektifitas dalam pengelolaan kegiatan operasional Yayasan.  Kelemahan pengelolaan Yayasan di Indonesia adalah karena  Yayasan belum dikelola secara profesional, tidak efisien, tidak transfaran, tidak adanya akuntabilitas, serta lemahnya pengawasan. Sulit dipastikan penyebab kekurangprofesionalan di dalam pengelolaan Yayasan.

Pertimbangan lain adalah, kemampuan Yayasan khususnya kemampuan ekonomi Yayasan. Sebagai contoh Yayasan The Imperial Cancer Research Fund menawarkan gaji sebesar 70.000 (tujuh puluh ribu) pound sterling setahun untuk jabatan Direktur Keuangan dan Pencarian Dana.[12] Mereka berani menawarkan gaji yang tinggi bagi seorang pengurus yang profesional, karena memang kemampuan keuangannya telah mapan sehingga berani menawarkan gaji yang besar.

Menurut Chatamarrasjid,[13] Undang-Undang Yayasan telah memberikan jalan keluar sebagaimana yang terdapat dalam Pasal 35 ayat (3) dan Pasal 6 UU No.16 Tahun 2001, yaitu dengan mengangkat pelaksana kegiatan atau Pengurus Harian. Pelaksana kegiatan atau Pengurus Harian Yayasan inilah yang melaksanakan kegiatan Yayasan sehari-hari. Pengurus Harian ini tidak dilarang oleh Undang-Undang untuk menerima imbalan atau kontra prestasi. Ketentuan Undang-Undang di atas harus ditafsirkan, bila pengurus adalah pelaksana kegiatan atau Pengurus Harian, maka ia berhak menerima imbalan atau kontra prestasi. Bila organ Yayasan melakukan pekerjaan untuk kepentingan Yayasan, maka Yayasan harus membayar segala biaya atau ongkos dalam melaksanakan pekerjaan dimaksud.

Penafsiran yang demikian adalah keliru, sebab yang dimaksud dengan pelaksana kegiatan atau pengurus dalam Pasal ini adalah pegawai. Jika memang benar yang dimaksud pengurus harian adalah pengurus itu sendiri, bagaimana mungkin pengurus mengangkat dirinya sendiri. Demikian pula dengan penafsiran Pasal 16 yang dimaksudkan bukanlah gaji atau upah atas pekerjaan sehari-hari dari pengurus, melainkan biaya yang dikeluarkan oleh organ yang berkaitan dengan kepentingan Yayasan. Misalnya biaya transportasi atau biaya-biaya lainnya yang dikeluarkan oleh pengurus dari uang pribadi pengurus.  Cara penafsiran yang demikian ini jelas mengandung ketidakbenaran, dan jauh dari tuntutan reformasi yang menuntut adanya transparansi. Cara yang terbaik dan aman adalah dengan menetapkannya di dalam Peraturan Pelaksanaan atau melakukan revisi Undang-Undang.

Selain dari sisi agama, sisi lain yang perlu dipertimbangkan adalah  profesionalisme di dalam pengelolaan Yayasan serta kemampuan Yayasan itu sendiri. Dewasa ini tantangan yang dihadapi oleh Yayasan semakin besar sejalan dengan semakin meningkatnya tuntutan akan transparansi, akuntabilitas, serta efisiensi, dan efektifitas dalam pengelolaan kegiatan operasional Yayasan.  Kelemahan pengelolaan Yayasan di Indonesia adalah karena  Yayasan belum dikelola secara profesional, tidak efisien, tidak transfaran, tidak adanya akuntabilitas, serta lemahnya pengawasan. Sulit dipastikan penyebab kekurangprofesionalan di dalam pengelolaan Yayasan.

Dibayar atau tidaknya serta jumlah yang dibayarkan kepada pengurus  Yayasan tergantung pada beberapa faktor antara lain; kedudukan, waktu dan cara kerja, serta berat ringannya pekerjaan yang harus dikerjakan. Kalau ia tidak dapat lagi mengerjakan pekerjaan lain, atau seluruh waktunya untuk Yayasan, dan pekerjaan mereka dilakukan dengan professional, kiranya layak bila memperoleh kompensasi, tetapi untuk penyantun seyogyanya tidak dibayar.

Orang-orang yang bekerja di Yayasan biasanya dibayar lebih rendah daripada orang yang bekerja pada perusahaan  dengan tujuan memperoleh laba walaupun mempunyai kedudukan yang sama. Saat ini perbedaaan yang demikian menjadi semakin kecil, terutama untuk yang bekerja pada Yayasan yang besar. Pada tahun 1991 The Imperial Cancer Research Fund menawarkan gaji sebesar 70.000 (tujuh puluh ribu) pound sterling setahun untuk jabatan Direktur Keuangan dan Pencarian Dana.[14]

Di Indonesia, menuruti penelitian yang pernah dilakukan oleh Chatamarrasjid  terungkap bahwa dari 150 (seratus lima puluh buah Yayasan) ternyata bahwa, hanya 5 (lima) Yayasan (3,3%) yang mencantumkan dalam Anggaran Dasarnya, pasal yang menyatakan bahwa kepada Pendiri dan Pengurus tidak diberikan imbalan atau keuntungan yang bersifat materi dari Yayasan. Hal ini memberikan kesan terselubung bahwa ada Pendiri/Pengurus yang memperoleh kontra prestasi dari Yayasan yang bersangkutan.[15]

Berbeda dengan hasil penelitian yang saya lakukan di Makassar pada tahun 2001, bahwa  ternyata di dalam Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga tidak dicantumkan bahwa para pengurus mendapatkan imbalan. Namun di dalam praktiknya, banyak pengurus yang mendapatkan imbalan dari Yayasan.  Bahkan ada yang memperoleh berbagai macam tunjangan, misalnya tunjangan transport, kesehatan, keluarga dan sebagainya, sehingga penghasilan yang diperolehnya malah lebih tinggi daripada seorang pejabat tertinggi sebuah Universitas Negeri. Pencantuman berbagai macam tunjangan bahkan terkesan mengada-ada.

Pertimbangan lain adalah, kemampuan Yayasan khususnya kemampuan ekonomi Yayasan. Sebagai contoh Yayasan The Imperial Cancer Research Fund yang berani menawarkan gaji yang tinggi bagi seorang pengurus yang profesional, karena memang kemampuan keuangannya telah mapan sehingga berani menawarkan gaji yang besar.

Menurut Chatamarrasjid, Undang-Undang Yayasan telah memberikan jalan keluar sebagaimana yang terdapat dalam Pasal 35 ayat (3) dan Pasal 6 UU No.16 Tahun 2001, yaitu dengan mengangkat pelaksana kegiatan atau Pengurus Harian. Pelaksana kegiatan atau Pengurus Harian Yayasan inilah yang melaksanakan kegiatan Yayasan sehari-hari. Pengurus Harian ini tidak dilarang oleh Undang-Undang untuk menerima imbalan atau kontra prestasi. Ketentuan Undang-Undang di atas harus ditafsirkan, bila pengurus adalah pelaksana kegiatan atau Pengurus Harian, maka ia berhak menerima imbalan atau kontra prestasi. Bila organ Yayasan melakukan pekerjaan untuk kepentingan Yayasan, maka Yayasan harus membayar segala biaya atau ongkos dalam melaksanakan pekerjaan dimaksud.

Ratnawati Prasodjo sependapat dengan Chatamarrasjid yang mengatakan kalau pengurus itu berstatus karyawan murni dan bukan merupakan pendiri dan terafiliasi dengan pendiri, maka dapat digaji.

Saya kurang sependapat dengan pendapat dari Ratnawati Prasodjo karena penafsiran yang demikian menurut saya kurang tepat, sebab yang dimaksud dengan pelaksana kegiatan atau pengurus dalam Pasal ini adalah pegawai. Jika memang benar yang dimaksud pengurus harian adalah pengurus itu sendiri, bagaimana mungkin pengurus mengangkat dirinya sendiri. Demikian pula dengan penafsiran Pasal 16 yang dimaksudkan bukanlah gaji atau upah atas pekerjaan sehari-hari dari pengurus, melainkan biaya yang dikeluarkan oleh organ yang berkaitan dengan kepentingan Yayasan. Misalnya biaya transportasi atau biaya-biaya lainnya yang dikeluarkan oleh pengurus dari uang pribadi pengurus. Penafsiran yang demikian ini jelas mengandung ketidakbenaran, dan jauh dari tuntutan reformasi yang menuntut adanya transparansi. Cara yang terbaik dan aman adalah dengan menetapkannya di dalam Peraturan Pelaksanaan atau melakukan revisi terhadap Undang-Undang.  Dengan demikian ada dasar bagi pengurus untuk mendapatkan gaji tanpa melanggar hukum. Hanya saja gaji seorang pengurus tidak lebih besar dari gaji seseorang yang bekerja pada badan hukum lain di luar Yayasan yang mempunyai kedudukan yang sama.

Dalam Pasal 5 UUY No. 28 Tahun 2004 mengatur bahwa, kekayaan yayasan dialarang dialihkan atau dibagikan secara langsung atau tidak lagi baik dalam bentuk gaji, upah, maupun honorarium, atau bentuk lain yang dapat dinilai dengan uang kepada Pembina, Pengurus, dan Pengawas. Pengecualian diberikan kepada Pengurus, bahwa seorang pengurus dapat menerima gaji, upah, atau honorarium dengan syarat:

  1. Bukan pendiri Yayasan dan tidak terafiliasi dengan Pendiri, Pembina, dan Pengawas;
  2. Melaksanakan kepengurusan Yayasan secara langsung dan penuh;
  3. Ditetapkan oleh Pembina, dan disesuaikan dengan kemampuan kekayaan Yayasan.

Dengan demikian seorang pengurus dapat saja memperoleh gaji dengan syarat yang sangat ketat seperti; pengurus bukanlah pendiri, serta berekrja secara langsung dan penuh, serta besarnya ditentukan oleh Pembina. Dengan demikian satu-satunya organ yang dapat memperoleh gaji hanyalah pengurus, sedang Pembina dan pengawas tidak dapat memperoleh gaji.

DAFTAR PUSTAKA

A. Setiadi. 1995. Dana  Pensiun Sebagai Badan Hukum, Citra Aditya Bakti, Bandung.

Ahmad Rafiq. 1998. Hukum Islam di Indonesia. Raja Grafindo Persada, Jakarta,

Asaf  A.A. Fyzee, 1966.  dalam Majalah Pembimbing, Nomor 13/ 1977,

Boedi Harsono. 1994. Hukum Agraria    Indonesia,   Sejarah Pembentukan Undang-undang Pokok Agraria, Isi dan Pelaksanaannya, Jilid I Hukum Tanah Nasional, Djambatan, Jakarta,

Chatamarrasjid Ais. Undang-Undang Yayasan yang Baru Mengatasi dan Menimbulkan Masalah. Jurnal Hukum Bisnis. Volume 17, Januari 2002

Natzir Said. 1987. Hukum Perusahaan di Indonesia I (Perorangan),Alumni, Bandung,

Aditjondro, George J. 1998. Harta Kekayaan Yayasan-Yayasan Soeharto, Pusdikaron, Surabaya.

Ali, Chidir. 1991. Badan Hukum, Alumni, Bandung.

Algra, N. E.. 1986. Inleiding tot het Nederlands Privaatrecht, Wolters-Noordhoff, Groningen,

Andasasmita, Komar.1983. Notariat II, Sumur, Bandung.

Arief, Barda Nawawi. 2001. Masalah Penegakan Hukum & Kebijakan Penanggulangan Kejahatan. Citra Aditya. Bandung,

Asser, C. 1968.Handleiding tot de Beoefening van Het Nederlands Burgerlijk Recht. Uitgeversmaatschappij, W.E.J. Tjeenk Willink- Zwolle.

Black, Henry Campbell. 1990. Black’s Law Dictionary, 6th ed. West Publishing Co. Minnesota.

Bruggink, J.J.H.1996.  Reflleksi Tantang Hukum, alih bahasa Arief Sidarta, Citra Aditya Bakti, Bandung.

Chatamarrasyid. 2000. Tujuan Sosial Yayasan dan Kegiatan Usaha Bertujuan Laba,Citra aditya, Bandung.

———————-, 2002. Undang-Undang Yayasan Yang Baru, Mengatasi dan Menimbulkan Masalah. Jurnal Hukum Bisnis, Volume 17, Januari

Centre for Human Rights Geneva. 1993. Human Rights, A Compilation of International Instruments Volume I (First Part) Universal Instruments, United Nations, New York.

Corley, Robert N & William J. Robert. 1971. Principle of Business Law. Englewood Cliffs. New Jersey. USA: Prentice-Hall, Inc.

Dijk, P.L. en T..J. van Der Ploeg. 1982. Van de Vereniging en de Stichting. Gouda Quint B.V. Arnhem, h. 79.

Dwipayana, G. dan Ramadhan K.H. 1989.  Soeharto, pikiran, Ucapan, dan Tindakan Saya, Otobiografi, PT. Citra Lamtoro Gung Persada, Jakarta.

Feenstra, R. 1980. Romeinsrechtelijke Grondslagen van het Nederlands Privaatrecht. Universitaire Pers, Leiden,

Fuady, Munir. 1995. Hukum Bisnis Dalam Teori dan Praktek Buku Ketiga. Citra Aditya,  Bandung.

Gautama, Sudargo. 1995. Hukum Perdata Internasional Indonesia. Jilid III Bagian I Buku 7. Alumni, Bandung.

———————–, 1995. Komentar Atas Undang-Undang Perseroan Terbatas (Baru) Tahun 1995 No. 1 Perbandingan Dengan Peraturan Lama. Citra Aditya, Bandung.

Gijssels, Jan en Mark Van Hoecke. 1982. Wat is Rechtsteorie, Kluwer Rechtswetenshappen, W.E.J. Tjeenk- Willink Zwolle.

Gillies, Peter. 1990. The Criminal Liability of Corporations dalam The Crimal Law. Disunting oleh Barda Nawawi Arief. 1999. PertanggungJawaban Pidana Korporasi (Bahan Bacaan Kapita Selekta Hukum Pidana). Program S2 (Magister) Ilmu Hukum Pascasarjana Universitas Diponegoro.

Hans Kelsen. 1995. Teori Hukum Murni, Dasar-Dasar Ilmu Hukum Normatif Sebagai Ilmu Hukum Empirik – Deskriptif, diterjemahkan oleh Somardi dari judul asli: General Theory Of Law And State, Rimdi Press.

Harsono, Boedi. 1994. Hukum Agraria Indonesia, Sejarah Pembentukan Undang-undang Pokok Agraria, Isi dan Pelaksanaannya, Jilid I Hukum Tanah Nasional, Djambatan, Jakarta.

Hartono, C.F.G. Sunaryati. 1994. Penelitian Hukum di Indonesia Pada Akhir Abad Ke-20, Alumni, Bandung.

Iskandar, Lisman. 1997. Aspek Hukum Yayasan Menurut Hukum Positif di Indonesia, Majalah Yuridika, Universitas Airlangga, No. 5 & 6 Tahun XII, September – Desember.

Ismawan, Indra. 1998. Pengusutan Harta Soeharto & Trik Pcncucian Uang Haram. Media Pressindo, yogyakarta.

Kadish, Sanford H. 1983.  Encyclopedia of Crime and Justice. Volume I. The Free Press A Devision of Macmillan Inc. New. York, Collier Macmillan Publisher, London,

Lewis D. Solomon, Alan R. Palmiter. 1994. Corporations, Examples and Explanations. Little, Brown & Company, Toronto Canada.

Loembang Tobing, G.H.S.. 1990. Beberapa Tinjauan Mengenai Yayasan (Stichting).Makalah pada Penataran Corporation Law, Kerjasama Hukum Indonesia – Belanda, Fakultas Hukum Universitas Sebelas Maret, 5 – 17 Pebruari.

Loudoe, John Z.. 1985. Menemukan Hukum Melalui Tafsir dan Fakta. Bina Aksara. Jakarata,    h. 161

Lubbers, A.G.. 1986. Vereniging en Stichting, in Gewoon in Praktijk, tweede herziene druk, Recht en Welzijn, van Loghum Slateurs, W.E. Tjeenk Wellink,

Marzuki, Peter Mahmud. 2001Penelitian Hukum. Majalah Yuridika, Volume 16, No.2, Maret

McCoubrey, Hilaire and Nigel D. White. 1996. Textbook on Jurisprudence. Blackstone Press Limited. London

Meliala, Adrianus. 1993.  Menyingkap Kejahatan Krah Putih. (“White Collar Crime”) . Pustaka Sinar Harapan, Jakarta.

Mertokusumo, Sudikno. 1988. Mengenal Hukum (Suatu Pengantar), Liberty, Yogyakarta.

Muhammad, Abdulkadir.1999. Hukum Perusahaan Indonesia. Citra Aditya, Bandung.

Muis, Abdul. 1987. Yayasan Sebagai Wadah Kegiatan Masyarakat (Suatu Tinjauan Mengenai Yayasan Sebagai Badan Hukum Dalam menjalankan Kegiatan Sosial), Tesis, Program Pascasarjana Universitas Airlangga, Surabaya.

Muladi. 1995. Korban Kejahatan Korporasi, dalam Bunga Rampai Viktimisasi, Eresco, Bandung.

Nugroho, Susanti Adi. 2001. Tindak Pidana Korporasi, dan Pertanggung-jawabannya.Majalah Hukum Varia Peradilan  Tahun XVI No. 192, September

Panggabean, H.P. 2002. Praktik Peradilan Menangani Kasus Aset Yayasan & Upaya Penanganan Sengketa Melalui Alternatif Penyelesaian Sengketa. Pustaka Sinar Harapan. Jakarta.

Paton, G.W. 1956. A Text Book Of Jurisprudence, Buku VI terjemahn olehYayasan Badan Penerbit Gadjah Mada, Yogyakarta.

Pitlo. 1986. Het Nederlands Burgerlijke Wet Boek deel 1 A, Het Rechts Personenrecht, Gouda Quint, B.V. Arnhem.

Prasetya, Rudhi. 1975. Beberapa Segi Hukum Perusahaan Negara. Majalah Hukum No. 2. Tahun Kedua, Yayasan Penelitian dan Pengembangan Hukum (Law Center)

———————-, 1995. Kedudukan Mandiri Perseroan Terbatas, Citra Aditya Bakti, Bandung.

——————–, dan A. Oemar Wongsodiwiryo. 1976. Dasar-Dasar Hukum Persekutuan, Departemen Hukum Dagang Fakultas Hukum Universitas Airlangga, Surabaya.

Prawirohamidjojo, Soetojo R. 2000. Hukum Waris Kodifikasi. Airlangga University Press, Surabaya.

Prodjohamidjojo, Martiman. 2001. Penerapan Pembuktian terbalik Dalam Delik Korupsi (UU No.31 Tahun 1999). Mandar Maju, Jakarta.

Rasjidi, Lili dan Wyasa Putra. 1993. Hukum Sebagai suatu Sistem. Remaja Rosdakarya, Bandung.

Reksodiputro, Mardjono. 1994. Kemajuan Pembangunan Ekonomi dan Kejahatan, Pusat Pelayanan Keadilan dan Pengabdian Hukum Universitas Indonesia.

Rofiq, Ahmad. 1998. Hukum Islam Di Indonesia. P.T. Raja GrafindoPersada, Jakarta.

Sabiq, Sayyid. 1987. Fikih Sunnah 14. P.T. Alma’arif. Bandung.

Said, Natzir. 1987. Hukum Perusahaan di Indonesia I (Perorangan),Alumni, Bandung.

Salamon, Lester M. 1997. The International Guide to Non Profit Law. John Wiley & Sons, Inc. New York.

Sahetapy, J. E. 1994. Kejahatan Korporasi, Eresco, Bandung.

Setiadi, A. 1995. Dana Pensiun Sebagai Badan Hukum, Citra Aditya Bakti, Bandung.

Setiawan. 1995. Badan Hukum: Siapa Mewakilinya? Majalah Hukum Varia Peradilan Tahun X No.117. Juni

Smith & Hogan. 1978.  The Special Posistion of Corporations dalam Criminal Law  Disunting oleh Barda Nawawi Arief. 1999. Pertanggung Jawaban Pidana Korporasi (Bahan Bacaan Kapita Selekta Hukum Pidana). Program S2 (Magister) Ilmu Hukum Pascasarjana Universitas Diponegoro.

Soemitro, Rochmat. 1989.   Status Hukum dan Sifat Usahanya, Makalah pada Temu Karya, Yayasan: Status Hukum dan Sifat Usahanya, Jakarta.

————————–, 1993. Asas dan Dasar Perpajakan 3. Eresco, Bandung.

————————–, 1993. Hukum Perseroan Terbatas, Yayasan dan Wakaf, Eresco, Bandung.

—————————, 1998. Asas dan Dasar Perpajakan 1. Refika Aditama. Bandung.

—————————, 1998. Asas dan Dasar Perpajakan 2. Refika Aditama, Bandung.

Soeroso. 1999. Perbandingan Hukum Perdata. Sinar Grafika, Jakarta.

Sofwan, Sri Soedewi Masjchun. Tanpa Tahun.  Hukum Badan Pribadi. Yayasan Badan Penerbit Gadjah Mada, Yogyakarta.

Subekti. 1996.  Pokok-Pokok Hukum Perdata, Pembimbing Masa, Jakarta.

Sunggono, Bambang. 1997. Metodologi Penelitian Hukum. Raja Grafindo Persada, Jakarta,

Ter Haar, Bzn. 1985. terjemahan K. Ng. Soebakti Poesponoto, Asas-asas dan Susunan Hukum Adat,   Pradnya Paramita, Jakarta.

Tungadi. Tahir. 1975. Hukum Benda. Lembaga Penerbitan Universitas Hasanuddin, Makassar.

van Apeldoorn, L.J. 1983. Pengantar Ilmu Hukum. Pradnya Paramita, Jakarta.

Van Dijk, P. et. al. 1985. van Apeldoorn’s Inleiding tot de studie van het Nederlands Recht, Achtiende druk, W.E.J. Tjeenk Willink, Zwolle.

van Dunne, J. M. dan Gr. Van der Burght. 1988. terjemahan oleh: KPH. Hapsoro Jayaningprang. Perbauatan Melawan Hukum (Pasal 1365 KUHPerdata). Kursus Hukum Perikatan, Dewan Kerjasama Ilmu Hukum Belanda dengan Indonesia Proyek Hukum Perdata, Ujung Pandang,  Januari.

Wahyono, L. Boedi dan Suyud Margono. 2001. Antara Fungsi Karitatif Atau Komersial. Novindo Pustaka Mandiri, Jakarta.

Wirjono Prodjodikoro, R.. 2000. Perbuatan Melanggar Hukum Dipandang Dari Sudut Hukum Perdata. Mandar Maju. Bandung.

Seri Perpajakan PPH Pajak Penghasilan.  2000. Sinar Grafika, Jakarta

Makalah / karya ilmiah : 

Atmadja, Arifin P. Soeria. 2000. Aspek Pengelolaan Keuangan Yayasan. Makalah disampaikan dalam Lokakarya Mengenai Rancangan Undang-Undang Yayasan, yang diselenggarakan bersama antara Universitas Sumatera Utara, Universitas Indonesia dan University Of South Carolina, di Universitas Sumatera Utara, Medan Tanggal 4 Nopember.

Chatamarrasyid. Tanpa tahun. Yayasan di Indonesia Diatur oleh Anggaran Dasar. Makalah.

Hadjon, Philipus M.  1994. Pengkajian Ilmu Hukum Dogmatik (Normatif), Makalah, Fakultas Hukum Universitas Airlangga, Surabaya.

————————–, 1997. Tentang Wewenang, Majalah Yuridika No.5 & 6 Tahun XII, September – Desember 1997, Fakultas Hukum, Universitas Airlangga, Surabaya.

—————————, Tanpa Tahun, Pengkajian Ilmu Hukum, Fakultas Hukum Universitas Airlangga.

Juwana, Hikmahanto. 2000.  Pengelolaan Yayasan di Indonesia. Makalah disampaikan dalam seminar “Reformasi Hukum Yayasan Di Indonesia”, diselenggarakan bersama antara Program Magister Hukum Pascasarjana Universitas Gadjah Mada dan University of South Carolina, di UGM, Yogyakarta, tangal 10 Nopember 2000.

Linnan, David K. 2000. Undang-Undang Nirlaba Di Seluruh Dunia: Sepuluh Hal Dasar Dalam Pencarian Resolusi. Makalah disampaikan dalam Seminar “Reformasi Hukum Yayasan Di Indonesia, yang diselengarakan bersama antara Program Magister Hukum Pascasarjana Universitas Gadjah Mada dan University of South Carolina, di UGM, Yogyakarta, tanggal 10 Niopember.

Pramono, Nindyo dan Sularto. 2000. Eksistensi Hukum Yayasan di Dalam Sistem Hukum Indonesia. Makalah disampaikan dalam Seminar “Reformasi Hukum Yayasan Di Indonesia”, yang diselenggarakan bersama antara Program Magister Hukum Pascarsarjana Universitas Gadjah Mada dan University Of South Carolina, di UGM, Yogyakarta, tanggal 10 Nopember,

Setiawan. 1989. Yayasan: Citra yang Sedang Berubah. Makalah pada Temu Karya “Yayasan: Status Hukum dan Sifat Usahanya”, Jakarta, 15 Desember.

Sjahdeini, Sutan Remy. 2000. Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang.Makalah, disajikan dalam rangka sosialisasi RUU Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang yang diselenggarakan oleh Departemen Kehakiman dan HAM dari tanggal 6 s.d. 10 November

Tumbuan, F.B.G.. 1988. Perseroan Terbatas dan Organ-Organnya (Sebuah Sketsa). Makalah pada Kursus Penyegaran Ikatan Notaris Indonesia, Surabaya. 

——————–, 2001. Mencermati Yayasan sebagaimana Dimaksudkan oleh Undang-Undang Yayasan. Makalah disampaikan pada Seminar Pengelolaan Asset Gereja Menyongsong Berlakunya UU Yayasan, diselenggarakan oleh Suara Pembaruan bekerjasama dengan Kantor Hukum Aldentua Siringoringo, S.H. & Partners dan Irnet, Jakarta 31 Agustus

Keterangan Pemerintah di hadapan Rapat Paripurna Dewan perwakilan Rakyat Republik Indonesia Mengenai Rancangan Undang-Undang Republik Indonesia Tentang Yayasan, tanggal 26 Juni 2000.

Pemandanan Umum Fraksi-Fraksi Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia terhadap Rancangan Undang-Undang tentang Yayasan, tanggal 5 September 2000.

Jawaban Pemerintah atas Pemandangan Umum Fraksi-Fraksi Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia terhadap Rancangan Undang-Undang tentang Yayasan, tanggal 12 September 2000.

Koalisi Ornop Untuk RUU Yayasan, Kajian Kritis RUU Yayasan, Briefing Paper, Posistion Paper

Sumbang Saran Ikatan Notaris Indonesia (INI) atas RUU Tentang Yayasan, tanggal 22 Nopember 2000.

Peraturan Perundang-Undangan :

Burgerlijk Wetboek voor Indonesie (Kitab Undang-Undang Hukum Perdata) S. 1847 – 23.

Wetboek van Koophandel voor Indonesie (Kitab Undang-Undang Hukum Dagang) S. 1847 – 23

Wetboek van Strafrecht voor Nederlandsch- Indie (Kitab Undang-Undang Hukum Pidana) S. 1915 – 732 jis. S. 1917 – 497.

Undang-Undang Nomor 7 Drt. Tahun 1955 tentang Tindak Pidana Ekonomi.

Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1981 tentang Metrologi Legal

Undang-Undang Nomor 3 Tahun 1982 tentang Wajib Daftar Perusahaan

UU Nomor 5 Tahun 1973  tentang Badan Pemeriksa Keuangan

UU Nomor 6 Tahun 1982 tentang Hak Cipta

UU Nomor 7 Tahun 1987 tentang Hak Cipta.

Undang-Undang Nomor 25 Tahun 1992 tentang Perkoperasian

Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1995 tentang Perseroan Terbatas.

Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1998 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Kepailitan.

Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999  jo Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2001 tentang Tindak Pidana Korupsi

Undang-Undang Nomor. 16 Tahun 2001 tentang Yayasan.

Tiga Undang-Undang Dasar Republik Indonesia, , Sinar Grafika, Jakarta, 2000.

Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 1977 Tentang Perwakafan Tanah Milik

Peraturan pemerintah Nomor 61 Tahun 1999 Tentang Penetapan Perguruan Tinggi Negeri Sebagai Badan Hukum

Peraturan Pemerintah Nomor 152 Tahun 2000 Tentang Penetapan Universitas Indonesia Sebagai Badan Hukum Milik Negara

Peraturan Pemerintah Nomor 153 Tahun 2000 Tentang Penetapan Universitas Gadjah Mada  Sebagai Badan Hukum Milik Negara

Peraturan Pemerintah Nomor 154 Tahun 2000 Tentang Penetapan Institut Pertanian Bogor Sebagai Badan Hukum Milik Negara

Peraturan Pemerintah Nomor 155 Tahun 2000 Tentang Penetapan Institut Tekonologi Bandung Sebagai Badan Hukum Milik Negara

Keputusan Presiden No.90 Tahun 1995

Keputusan Presiden No. 92 Tahun 1996

Rancangan Undang-Undang tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana

Rancangan Undang-Undang tentang Pencucian Uang

 

Majalah  dan Surat Kabar :

Pedoman Pengajuan Permohonan Program Dana Bantuan Penelitian Bagi Peneliti Muda Tahun 2000 – 2001.

Occasional Report The Toyota Foundation No.26, Januari 1999.

Varia Peradilan. 1999. Tahun XIV. No. 160. Juli.

Forum Keadilan No. 15,  Januari 1990.

Forum Keadilan. No. 15, 15 Juli 2001.

Tempo, Edisi 7 – 13 Agustus 2000

Warta Ekonomi, No. 22/Tahun II/29 Oktober 1990

Pro Justitia, Tahun XII, Nomor 4 Oktober 1994

Kompas, 10 Agustus 1998.

Kompas, 4 Juni 2000

Kompas, 29 Juni 2000.

Kompas, 11 Juli 2000

Kompas, 27 Juli 2000

Kompas, 28 Juli 2000.

Kompas, 26 Oktober 2000

Kompas, 22 Pebruari 2001

Kompas, 21 Maret 2001

Kompas, 23 Maret 2002

Business Week,  17 Pebruari 1997.

Jawa Pos 3 Agustus 2001

——————————–

[1]  Natzir Said. 1987. Hukum Perusahaan di Indonesia I (Perorangan),Alumni, Bandung, hal. 20.

[2] Boedi Harsono. 1994. Hukum Agraria    Indonesia,   Sejarah Pembentukan Undang-undang Pokok Agraria, Isi dan Pelaksanaannya, Jilid I Hukum Tanah Nasional, Djambatan, Jakarta, hal. 320.

[3] A. Setiadi. 1995. Dana  Pensiun Sebagai Badan Hukum, Citra Aditya Bakti, Bandung, hal. 241.

Ahmad Rafiq. 1998. Hukum Islam di Indonesia. Raja Grafindo Persada, Jakarta, hal. 491-492.

Asaf  A.A. Fyzee, 1966. hal. 79. dalam Majalah Pembimbing, Nomor 13/ 1977, hal. 31. sebagaimana dikutip oleh Suparman Usmanloc. cit. hal. 35.

[6]Ali Ridho………

[7]Ratnawati Prasodjo

[8] Simth & Bucklin. 2000. The Complete Guide to Nonprofit Management, Wiley Nonprofit Series, hal. 3 sebagaimana dikutip oleh H.P. Panggabean. 2002. Praktik Peradilan Menangani Kasus Aset Yayasan dan Upaya Penanganan Sengketa melalui Alternatif Penyelesaian Sengketa.Pustaka Sinar Harapan, Jakarta. hal. 159.

[9]Hadist Umar

[10]Hadis Muslim

[11]  Sayyid Sabiq. 1987. Fikih Sunnah 14. PT. Alma’arif. Bandung, hal. 168.

[12]   Chatamarrasjid ibid.

[13] Chatamarrasjid, loc. cit. hal. 74.

[14]       Ibid.

[15]       Chatamarrasjid Ais. Undang-Undang Yayasan yang Baru Mengatasi dan Menimbulkan Masalah. Jurnal Hukum Bisnis. Volume 17, Januari 2002 h. 69

 
7 Comments

Posted by on May 2, 2014 in Hukum Perusahaan

 

Tags: ,

7 responses to “KEPEMILIKAN DAN GAJI BAGI ORGAN YAYASAN

  1. ocha md

    October 7, 2014 at 6:13 pm

    bismillah..mohon penjelasan,ketika akta pendirian yayasan hanya tercantum nama ketua,sekretaris dan bendahara,dan belum ada AD-RT yg baku,kemudian ketua meninggal dunia.apakah betul kedudukan ketua harus ahli waris?terimakasih

     
    • ampuhunhas

      October 8, 2014 at 1:40 am

      Terima Kasih atas korespondensinya terhadap blog AMPUH ini. Di dalam UU No. 16 Tahun 2001 Tentang Yayasan, mengenai Pendirian Yayasan disebutkan di dalam Pasal 14 Ayat 1 mnyebutkan bahwa Akta pendirian memuat Anggaran Dasar dan keterangan lain yang dianggap perlu. Anggaran Dasar di dalam Akta Pendirian Yayasan sekurang-kurangnya menyebutkan tata cara pengangkatan, pemberhentian, dan penggantian anggota Pembina, Pengurus, dan Pengawas (Pasal 14 ayat 2 huruf (f) ); hak dan kewajiban anggota Pembina, Pengurus, dan Pengawas (Pasal 14 ayat 2 huruf g). Di dalam kasus yang ditanyakan di atas dapat disimpulkan bahwa jika belum ada AD-RT yang baku, berarti yang berlaku adalah AD-RT yang termuat di dalam Akta Pendirian Yayasan. Mengenai Apakah ketua Yayasan yang meninggal dunia harus digantikan dengan ahli warisnya, silahkan merujuk pada AD-RT mengenai tata cara pengangkatan, pemberhentian, dan penggantian Pengurus di dalam Akta Pendirian Yayasan, apakah sudah sesuai atau tidak. Terima kasih.

       
  2. Benny

    April 30, 2015 at 8:00 am

    Dear Pengelola blog AMPUH,
    Dimanakah bisa saya dapatkan hard copy tulisan-tulisan ini?

    Terima kasih

     
    • ampuhunhas

      April 30, 2015 at 8:14 am

      Salam untuk anda Pak Benny. Untuk tulisan yg berjudul “Kepemilikan dan Gaji Bagi Organ Yayasan” kami tidak memiliki hard copynya. Kami hanya memiliki soft copy yg diberikan langsung oleh penulisnya (Prof. Dr. Anwar Borahima, S.H.,M.H)

      Terima kasih
      Admin Blog AMPUH

       
      • Muh Rustam

        March 11, 2016 at 8:41 am

        Mohon dijelaskan Prof bahwa apakah yayasan itu merupakan badan hukum privat ? terima kasih

         
  3. Eas Capung

    June 12, 2016 at 7:22 pm

    Terima kasih kepada penulis dan admin, saya sekarang mendapatkan pencerahan mengenai pembahasan yayasan ini, yang mana terkadang saya masih memiliki tanda tanya besar mengenai keuangan yayasan berupa gaji ataupun lainnya terhadap pembina, pengurus dan pengawas yayasan itu sendiri.
    Sekali lagi terima kasih atas informasi yang telah dipublikasikan!
    Semoga Yayasan yang telah ada saat ini menjadi lebih baik.

     

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s

 
%d bloggers like this: