RSS

PERLINDUNGAN KONSUMEN MUSLIM DALAM PERSPEKTIF HUKUM INDONESIA

25 Nov
source from google

source from google

PERLINDUNGAN KONSUMEN MUSLIM DALAM PERSPEKTIF HUKUM INDONESIA[1]

 oleh: Prof. Dr. Ahmadi Miru, S.H., M.H

 

Perjuangan panjang para pemerhati perlindungan konsumen telah membuahkan hasil, yakni dengan diundangkannya Undang-undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen (selanjutnya disebut Undang-undang Perlindungan Konsumen/UUPK).

Undang-undang Perlindungan Konsumen sebenarnya bukanlah ketentuan hukum pertama yang memberikan perlindungan hukum bagi konsumen, karena berbagai undang-undang sebelumnya juga sudah banyak yang memberikan perlindungan hukum bagi konsumen, hanya saja dalam peraturan perundang-undangan tersebut tidak menggunakan istilah konsumen, tapi menggunakan berbagai istilah yang sebenarnya memiliki makna yang sama dengan konsumen, sebagaimana yang tercantum/dimaksudkan dalam  UUPK.

Istilah yang semakna dengan konsumen banyak dijumpai dalam Kitab Undang-undang Hukum Perdata (KUHP) dan Kitab Undang-undang Hukum Dagang (KUHD), karena hukum perlindungan konsumen pada dasarnya merupakan bagian dari hukum perdata, khususnya hukum perikatan dan juga merupakan bagian dari hukum dagang karena terkait dengan kegiatan pelaku usaha.

Setelah diundangkannya Undang-undang Perlindungan Konsumen sejak 20 April 1999 dan dinyatakan berlaku satu tahun kemudian, yakni 20 April 2000, bukan berarti undang-undang lain yang mengatur tentang perlindungan konsumen menjadi hapus, melainkan tetap berlaku sepanjang tidak bertentangan dengan UUPK, sehingga UUPK ini menjadi payung dari peraturan perundang-undangan lainnya yang juga mengatur tentang perlindungan konsumen.

Setelah sembilan tahun sejak berlakunya UUPK, belum tampak adanya perubahan mendasar ke arah semakin terlindunginya konsumen. Hal ini disebabkan karena masih kurangnya upaya untuk menegakkan ketentuan-ketentuan hukum yang terdapat dalam UUPK.

Masih kurangnya upaya untuk menegakkan ketentuan hukum yang terdapat dalam UUPK, semakin dirasakan/terbukti dengan banyaknya keluhan dari konsumen, baik konsumen barang maupun konsumen jasa. Oleh karena itu, perlu adanya upaya maksimal untuk menegakkan ketentuan hukum perlindungan konsumen.

Penegakan hukum perlindungan konsumen atau penegakan hak-hak konsumen pada dasarnya hanya dapat dibagi atas tiga hak yang menjadi prinsip dasar, yaitu:[2]

  1. hak yang dimaksud untuk mencegah konsumen dari kerugian, baik kerugian personal, maupun kerugian harta kekayaan;
  2. hak untuk memperoleh barang dan/atau jasa dengan harga yang wajar;
  3. hak untuk memperoleh penyelesaian yang patut terhadap permasalahan yang dihadapi.

Penegakan hukum perlindungan konsumen memang sangat dibutuhkan untuk menghidarkan konsumen dari kerugian akibat ulah pelaku usaha. Namun penegakan hukum perlindungan konsumen, bukan berarti secara serta merta dapat dikatakan bahwa konsumen telah terlindungi sepenuhnya, karena masih ada hal lain yang perlu mendapat perhatian, khususnya konsumen muslim,  di mana konsumen muslim tidak hanya membutuhkan kesehatan fisik tapi juga kesehatan/ketenteraman rohani, yakni terbebas dari mengonsumsi barang-barang yang haram, baik haram karena zatnya maupun yang haram karena prosesnya.

Di samping keharaman zat dari suatu produk maupun keharaman karena prosesnya, masih banyak hal lain yang harus diperhatikan oleh pelaku usaha untuk memberikan perlindungan kepada konsumen muslim, agar konsumen tidak dirugikan.

Di bawah ini dapat dikemukakan beberapa kegiatan usaha dan hal terlarang dalam perdagangan, yang tentu saja sebagian di antaranya terkait  secara langsung dengan kepentingan konsumen. Usaha dan hal-hal terlarang yang dimaksud adalah:[3] pelacuran dan peramalan nasib; perjudian; pengangkutan barang haram; menadah barang rampokan dan curian; jual beli dalam masjid; jual beli ketika azan jumat; menimbun; mengurangi ukuran, sukatan, dan timbangan; menyembunyikan cacat barang; banyak sumpah; najasy (reklame palsu); jual kawin; jual beli dengan lemparan batu; jual beli samar; persaingan sesama muslim; menghadang kafilah di luar pasar; orang kota menjadi makelar orang desa; menetapkan harga pasar; dan riba.

Apabila diperhatikan beberapa hal yang terlarang sebagaimana disebutkan di atas, maka secara garis besar dapat dibagi atas tiga bagian, yaitu haram secara umum, haram yang terkait dengan perlindungan konsumen dan haram yang terkait dengan persaingan usaha.

Oleh karena beberapa di antara hal-hal yang diharamkan tersebut terkait dengan perlindungan konsumen dan terkait dengan persaingan usaha, yang pada akhirnya juga akan berpengaruh pada konsumen, maka dalam pembahasan tentang perlindungan konsumen muslim dalam perspektif hukum atau peraturan perundang-undangan Indonesia, tentu saja yang akan dibahas pun akan terbatas pada hal-hal yang terkait dengan konsumen saja.

Sebagaimana diketahui bahwa peraturan perundang-undangan yang bermaksud untuk memberikan perlindungan kepada konsumen tidak hanya terbatas pada UUPK saja melainkan berbagai peraturan perundang-undangan dalam berbagai tingkatan, maka perlu diadakan pengkajian atas berbagai peraturan perundang-undangan tersebut tentang cakupannya dalam memberikan perlindungan kepada konsumen muslim.

Upaya memberikan perlindungan konsumen dari produk haram telah dilakukan dalam berbagai peraturan perundang-undangan, hanya saja masih dilakukan secara parsial sehingga tidak dirasakan sebagai perlindungan konsumen muslim karena nama peraturan perundang-undangan tersebut tidak secara jelas menyebutkan perlindungan konsumen muslim, berbeda dari Rancangan Undang-undang Jaminan Produk Halal yang dari namanya sudah tampak bahwa undang-undang itu nantinya akan memberikan perlindungan kepada konsumen muslim, sehingga seolah-olah undang-undang itulah yang merupakan ketentuan perundang-undangan pertama yang memberikan perlindungan hukum kepada konsumen muslim.

Perlindungan konsumen dari produk haram, sebenarnya  dapat digolongkan dalam dua golongan besar perlindungan, yaitu perlindungan dari produk yang zatnya haram, dan produk prosesnya haram.

Bagi produk yang zatnya haram, apabila produk tersebut merupakan produk utama maka bagi masyarakat akan dengan mudah mengenalinya, tapi yang sering menimbulkan masalah adalah jika zat yang haram tersebut bukan merupakan produk utama tapi hanya merupakan campuran dari produk utama, karena tidak dengan mudah dapat diketahui oleh konsumen sehingga apabila hal ini yang terjadi  maka pada akhirnya akan menimbulkan kegelisahan masyarakat, dan hal inilah yang sering menjadi sorotan media massa. Sebagai contoh adalah produk-produk yang mengandung gelatin yang berasal dari babi.

Kendala yang sama dialami oleh konsumen muslim adalah sulitnya mengenali produk yang haram karena prosesnya, karena suatu produk yang zatnya halal boleh menjadi haram jika prosesnya yang salah, sebagai contoh yang biasa menjadi sorotan media massa adalah bagaimana orang-orang tertentu yang memperjualbelikan bangkai ayam, yang tentu saja bagi konsumen adalah hal yang sulit untuk membedakannya dengan ayam yang dipotong sesuai syariat Islam.

Islam memudahkan pemeluknya dengan tidak membebankan sesuatu yang ghaib, di mana tidak menjadi kewajiban seorang muslim untuk menanyakan hal-hal yang tidak disaksikan. Misalnya bagaimana cara menyembelihnya? Terpenuhi syaratnya atau tidak?, Disebut Asma Allah atau tidak? Bahkan apapun yang tidak kita saksikan sendiri tentang penyembelihannya baik dilakukan oleh seorang muslim, walaupun dia bodoh atau fasik, maupun oleh ahli kitab, semuanya adalah halal buat kita. Sepertiu apa yang telah kita sebutkan di atas, yaitu ada suatu kaum yang bertanya kepada Nabi, ”Ada suatu kaum yang memberinya daging, tetapi kita tidak tahu apakah disebut asma Allah atau tidak.” Maka jawab Nabi, ”Sebutlah asma Allah atasnya dan makanlah.” (Riwayat Bukhari). Berdasar hadis ini para ulama berpendapat bahwa semua perbuatan dan pentasarufan selalu dihukumi sah atau baik, kecuali ada dalil (bukti) nyang menunjukkan rusak atau batalnya perbuatan tersebut[4]

Walaupun dalam Islam kita tidak dihukum terhadap hal yang gaib, namun perlu tetap berhati hati karena dalam Islam dikenal pula kaidah bahwa barang siapa yang menghindari subhat, ia telah menyelamatkan kehormatan dan agamanya, sebagaimana dapat dilihat dari hadits bahwa:[5]

Rasulullah Saw, bersabda,”Perkara halal itu jelas dan perkara haram juga jelas. Di antara keduanya ada perkara-perkara syubhat, yang tidak diketahui oleh banyak orang. Barang siapa menjaga diri dari perkara syubhat, ia telah menyelamatkan kehormatan dan agamanya. Sebaliknya, baraqng siapa terlibat dalam perkara syubhat, ia terperosok ke dalam perkara haram; seperti pengembala yang mengembalakan ternak di sekitar daerah terlarang (padang rumput milik seseorang), ia hampir saja masuk ke dalamnya” (HR Al-Bukhari Muslim).

Penyebab syubhat sendiri ada empat, yaitu:[6]

  1. Keraguan tentang sebab yang menghalalkan dan mengharamkan;
  2. Keraguan yang munculkarena percampuran;
  3. Keraguan karena percampuran maksiat dengan dengan sebab yhang menghalalkan;
  4. Keraguan karena perbedaan dalam dalil.

Dua hal di atas, yaitu masalah yang ghaib dan syubhat perlu menjadi pegangan bagi konsumen muslim dalam mengonsumsi suatu produk, agar secara hukum tidak  akan berdosa dalam mengonsumsi produk, serta terhindar dari akibat buruk dari produk haram tersebut.

Perlindungan konsumen tentu tidak cukup hanya mengandalkan ketentuan yang terdapat dalam UUPK, karena UUPK sendiri menentukan bahwa segala ketentuan peraturan perundang-undangan yang bertujuan melindungi konsumen yang telah ada pada saat undang-undang ini diundangkan, dinyatakan tetap berlaku sepanjang tidak diatur secara khusus dan/atau tidak bertentangan dengan ketentuan dalam undang-undang ini.[7]

Di samping itu masih terbuka kemungkinan, terbentuknya undang-undang baru yang pada dasarnya memuat ketentuan-ketentuan yang melindungi konsumen, di mana UUPK merupakan payung yang mengintegrasikan dan memperkuat penegakan hukum di bidang perlindungan konsumen.[8]

Salah satu bentuk perlindungan terhadap konsumen adalah perlindungan kesehatan yaitu perlindungan terhadap manusia agar kesehatannya tidak menurun / hartanya tidak berkurang  sebagai akibat penggunaan produk. Perlindungan ini sangat penting bagi konsumen sehingga perlu bagi setiap konsumen. Begitu pentingnya hal ini maka dalam Organisasi Perdagangan Dunia/WTO diajadikan suatu bahasan tersendiri, yaitu Persetujuan tentang Pelaksanaan Tindakan Perlindungan Kesehatan Manusia, Hewan dan Tumbuh-tumbuhan (selanjutnya disebut perlindungan kesehatan manusia),  yang mana  salah satu ketentuan yang terkandung di dalamnya adalah perlindungan kesehatan manusia yang didasarkan pada bukti ilmiah.[9]

Ketentuan dalam perjanjian internasional yang menghendaki perlindungan kesehatan manusia didasarkan pada bukti ilmiah dimaksudkan agar suatu negara anggota tidak memperlakukan secara berlebihan terhadap produk negara lain dengan dalih tindakan perlindungan kesehatan manusia.

Apabila dikaitkan dengan UUPK, maka dalam UUPK tidak ditemukan ketentuan yang khusus menyebutkan bahwa untuk melindungi kesehatan konsumen, tapi  hanya menyebutkan kata keamanan dan keselamatan konsumen pada uraian tentang asas perlindungan konsumen dan hak konsumen, tanpa uraian lebih lanjut, namun ketentuan yang lebih dapat menjabarkan prinsip perlindungan kesehatan/harta konsumen  tersebut dapat dilihat dari berbagai ketentuan hukum yang pada dasarnya juga dimaksudkan untuk memberikan perlindungan kepada konsumen, di antaranya adalah Pasal 36 dan Pasal 37 Undang-undang Pangan, yang pada intinya melarang memasukkan dan mengedarkan pangan ke dalam wilayah jika tidak memenuhi ketentuan perundang-undangan, dan untuk itu  pemerintah dapat menetapkan persyaratan bahwa:

a. pangan telah diuji dan atau diperiksa serta dinyatakan lulus dari segi keamanan, mutu dan atau gizi oleh instansi yang berwenang di negara asal;

b. pangan dilengkapi dengan dokumen hasil pengujian dan atau pemeriksaan sebagaimana dimaksud pada huruf a; dan atau

c. pangan terlebih dahulu diuji dan atau diperiksa di Indonesia dari segi keamanan, mutu, dan atau gizi sebelum peredarannya.

Ketentuan tentang tindakan perlindungan kesehatan manusia tidak hanya berlaku terhadap produk impor, namun juga terhadap produk pangan lokal, sehingga setiap orang dilarang mengadakan kegiatan atau proses produksi, penyimpanan, pengangkutan, dan atau peredaran pangan dalam keadaan yang tidak memenuhi persyaratan sanitasi.[10]

Selain dalam Undang-undang Pangan, ketentuan perlindungan kesehatan manusia melalui pengamanan makanan dan minuman juga dikenal dalam Undang-undang Kesehatan, sebagaimana yang diatur dalam Pasal 21 bahwa Pengamanan makanan dan minuman diselenggarakan untuk melindungi masyarakat dari makanan dan minuman yang tidak memenuhi ketentuan mengenai standar dan atau persyaratan kesehatan dan  Setiap makanan dan minuman yang dikemas wajib diberi tanda atau label yang berisi  bahan yang dipakai; komposisi setiap bahan;  tanggal, bulan dan tahun kedaluwarsa; serta ketentuan lainnya. Apabila makanan dan minuman tidak memenuhi ketentuan standar dan atau persyaratan kesehatan dan atau membahayakan kesehatan maka dilarang untuk diedarkan, ditarik dari peredaran, dan disita untuk dimusnahkan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Ketentuan undang-undang yang disebut terakhir ini walaupun tidak secara tegas disebutkan berlaku untuk produk impor, namun ketentuan tersebut harus dipahami sebagai ketentuan yang berlaku baik terhadap produk impor maupun produk lokal.

Berdasarkan ketentuan perundang-undangan yang telah disebutkan, tampak bahwa ketentuan dalam perjanjian internasional yang ditetapkan dalam GATT/WTO, sesuai dengan ketentuan hukum perlindungan konsumen yang terdapat dalam kedua undang-undang tersebut.

Namun yang patut dipertanyakan adalah ketentuan yang terdapat dalam salah satu Surat Keputusan Menteri Pertanian  yang menentukan bahwa pemasukan daging untuk konsumsi umum atau diperdagangkan harus berasal dari ternak yang pemotongannya dilakukan menurut syariat Islam dan dinyatakan dalam sertifikat halal. Pengecualian terhadap ketentuan tersebut hanya berlaku bagi daging impor yang berupa daging babi, daging untuk keperluan khusus dan terbatas, serta daging untuk pakan hewan yang dinyatatakan secara tertulis oleh pemilik dan atau pemakai.[11]

Keputusan Menteri Pertanian tersebut tampaknya lebih ketat  dibanding dengan Undang-undang Pangan, yang dalam Pasal 30 menentukan bahwa setiap orang yang memproduksi atau memasukkan ke dalam wilayah Indonesia pangan yang dikemas untuk diperdagangkan wajib mencantumkan label pada, di dalam, dan atau di kemasan pangan yang memuat keterangan sekurang-kurangnya mengenai: nama produk; daftar bahan yang digunakan;  berat bersih atau isi bersih;  nama dan alamat pihak yang memproduksi atau memasukkan pangan ke dalam wilayah Indonesia; keterangan tentang halal; serta  tanggal, bulan, dan tahun kedaluwarsa. Selain itu pemerintah dapat menetapkan keterangan lain yang wajib  atau dilarang untuk dicantumkan pada label pangan.

Khusus mengenai Pasal 30 ayat (2) e dalam penjelasan Undang-undang Pangan disebutkan bahwa keterangan halal untuk suatu produk pangan sangat penting bagi masyarakat  Indonesia yang mayoritas memeluk agama Islam. Namun pencantumannya pada label pangan baru merupakan kewajiban apabila setiap orang yang memproduksi pangan dan atau memasukkan pangan ke dalam wilayah Indonesia untuk diperdagangkan menyatakan bahwa pangan yang bersangkutan adalah halal bagi ummat Islam. Hal yang sama juga diatur dalam Peraturan Pemerintah Nomor 69 Tahun 1999 tentang Label dan Iklan Pangan. Keterangan halal tersebut dimaksudkan agar masyarakat (ummat Islam) terhindar dari mengonsumsi pangan yang tidak halal (haram).

Pertentangan ketentuan tersebut, sebenarnya tidak menimbulkan masalah jika dikaitkan dengan asas penyelesaian konflik norma hukum, yaitu asas lex superior (lex superior derogat legi inferiori) yaitu undang-undang yang lebih tinggi mengalahkan yang lebih rendah[12], karena berdasarkan asas tersebut, dengan sendirinya Keputusan Menteri Pertanian tidak mungkin mengenyampingkan undang-undang pangan yang lebih tinggi tingkatannya. Namun dalam pelaksanaannya kadang-kadang peraturan perundang-undang yang lebih rendah tetap diberlakukan sekalipun bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi.

Apabila Keputusan Menteri Pertanian tersebut dihubungkan dengan perjanjian internasional, maka pertanyaan yang mungkin timbul adalah berkaitan dengan adanya kewajiban terhadap daging impor yang diharuskan dipotong sesuai dengan syariat Islam, karena halal-haramnya suatu bahan makanan bukan masalah ilmiah yang harus dibuktikan, melainkan masalah agama yang harus diyakini.

Perlindungan kesehatan manusia dengan cara yang dapat dipertanggung jawabkan secara ilmiah, tentu dengan mudah dapat diterima oleh para anggota, namun diperlukan pula suatu tindakan perlindungan kesehatan (rohani) yang walaupun secara ilmiah sulit (bahkan mungkin tidak dapat) dibuktikan , namun sangat besar pengaruhnya terhadap kesehatan (rohani) atau ketenteraman batin konsumen.

Konsumsi daging bagi konsumen di Indonesia yang mayoritas beragama Islam, walaupun secara ilmiah daging tersebut sehat untuk dikonsumsi, namun konsumen yang beragama Islam masih membutuhkan persyaratan lain yang dapat menenteramkan batinnya. Hal ini perlu diperhatikan, karena salah satu keharusan bagi importir dan/atau pengedar daging yang berasal dari luar negeri adalah mencegah timbul dan menjalarnya penyakit hewan yang dapat ditularkan melalui daging yang diimpor dan/atau diedarkannya, serta ikut bertanggung jawab atas keamanan dan ketenteraman batin konsumen.[13] Untuk menjaga ketenteraman batin konsumen tersebut, maka pemasukan daging untuk konsumsi umum atau diperdagangkan harus berasal dari ternak yang pemotongannya dilakukan menurut syariat Islam dan dinyatakan dalam sertifikat halal.[14]

Persyaratan dalam Keputusan Menteri tersebut dapat menjadi masalah dalam kaitannya dengan perjanjian internasional, karena dalam WTO sendiri yang diatur hanyalah pencegahan  kesehatan manusia yang didasarkan pada bukti ilmiah, sehingga apabila timbul sengketa, masyarakat Indonesia dapat dirugikan, karena di depan pengadilan internasional, suatu negara responden tidak dapat mengemukakan alasan bahwa hukum nasionalnya (bukan konstitusinya) memuat kaidah-kaidah yang bertentangan dengan  hukum internasional, dan juga tidak dapat menyatakan ketiadaan suatu ketentuan legislatif atau suatu kaidah hukum interen sebagai pembelaan diri terhadap dakwaan bahwa pihaknya telah melanggar hukum internasional.[15]

Hal itu bukan berarti bahwa impor daging dari luar negeri harus mengabaikan kepentingan ummat Islam, akan tetapi masih perlu diperjuangkan untuk memasukkan kriteria kepentingan agama tertentu sebagai salah satu persyaratan impor dalam WTO, karena dengan adanya persyaratan yang demikian, misalnya daging hewan yang akan diimpor ke negara  yang mayoritas penduduknya beragama Islam harus dipotong berdasarkan syariat Islam, maka konsumen yang beragama Islam akan mendapat perlindungan dari mengonsumsi makanan haram. Persyaratan yang demikian juga dengan sendirinya akan menunjang prinsip national treatment terhadap semua produk, karena pemerintah negara pengimpor dapat menyampaikan/ mewajibkan importir untuk menyampaikan  informasi lengkap  tentang daging yang dipasarkan, sehingga daging yang tidak memenuhi persyaratan syariat Islam  tidak akan diminati oleh konsumen yang beragama Islam. Hal ini menimbulkan kesan adanya pelanggaran prinsip national treatment terhadap daging impor, sehingga importirnya sendiri yang akan mengalami kerugian. Penyampaian informasi tentang daging yang dimaksud di atas merupakan salah satu hak konsumen yang harus dipenuhi sehingga penyampaian informasi tersebut adalah tindakan yang dibenarkan.

Salah satu contoh pemberian informasi untuk kepentingan konsumen yang beragama Islam adalah adanya ketentuan bahwa pada wadah atau bungkus makanan yang diproduksi di dalam negeri maupun yang berasal dari impor yang mengandung bahan yang berasal dari babi harus dicantumkan tanda peringatan. Tanda peringatan  tersebut harus berupa gambar babi dan tulisan yang berbunyi: “MENGANDUNG BABI” dan harus ditulis dengan huruf besar berwarna merah dengan ukuran sekurang-kurangnya univers medium corp 12, di dalam suatu garis kotak persegi  yang berwarna merah:[16]

Hal itu berarti bahwa terhadap daging impor masih diperlukan upaya lain yang dapat melindungi konsumen, khususnya yang beragama Islam, namun lepas dari tuntutan negara lain.

Di samping pengawasan terhadap daging impor, untuk kepentingan kesehatan konsumen, dalam berbagai ketentuan juga diatur tentang perlindungan kesehatan manusia, baik yang berkaitan dengan makanan, minuman, obat-obatan,maupun kosmetik.

Pengawasan terhadap makanan/minuman, terutama secara administratif dilakukan dengan pendaftaran produk, yang diselenggarakan dalam rangka melindungi masyarakat terhadap makanan yang tidak memenuhi syarat kesehatan dan untuk lebih menjamin keamanan dan mutu makanan yang beredar.  Oleh karena itu, produsen atau importir wajib mendaftarkan makanan yang diproduksi atau diimpor, serta wajib menjamin keamanan mutu serta kebenaran label makanan yang didaftarkannya.[17] Pendaftaran yang dimaksud tidak hanya meliputi makanan/minuman, akan tetapi juga produk lain yang berkaitan dengan kesehatan manusia.

Berdasarkan ketentuan yang ada, pengawasan terhadap produk yang berkaitan langsung dengan kesehatan manusia, baik yang berupa makanan/minuman maupun sediaan farmasi (obat-obatan, kosmetik dan alat kesehatan) dilakukan dalam berbagai tahap, baik mengenai bahan, cara produksi, lingkungan produksi, pengangkutan, dan lain-lain, sehingga apabila berbagai ketentuan tersebut dilaksanakan dengan baik maka konsumen akan terlindungi. Pengawasan yang demikian itu sangat penting bagi konsumen, karena persyaratan keamanan minimal menurut pandangan konsumen (khususnya di negara maju) adalah menyangkut masalah kesehatan yang terdiri dari sanitasi bahan baku dan proses pengolahan, pencemaran bahan kimia atau bahan berbahaya lainnya, bahan tambahan, dan lain-lain.[18]

Di samping keamanan produk pada saat proses produksi, suatu produk juga kualitasnya dapat menurun karena perjalanan waktu, sehingga untuk produk tertentu, khususnya makanan, ditentukan masa daluwarsa.

Bagi konsumen muslim, yang penting untuk diperhatikan bukan hanya masalah halal dan haram, tapi juga suatu produk harus baik, karena dalam mengonsumsi suatu produk  umat Islam (bahkan juga ummat lain, sesuai bahasa Al-Qur,an) harus memilih makanan yang halal dan baik ( halalan thaiyyibah), sebagaimana ditentukan dalam beberapa ayat dalam al-Qur’an. Di antaranya adalah S. Al-Baqarah ayat 168 sebagai berikut:

Hai sekalian manusia, makanlah yang halal lagi baik dari apa yang terdapat di bumi, dan janganlah kamu mengikuti langkah-langkah syaitan; Karena Sesungguhnya syaitan itu adalah musuh yang nyata bagimu.

Salah satu makanan yang baik adalah makanan yang tidak daluwarsa. Masa daluwarsa suatu produk (tanggal, bulan dan tahun) dicantumkan pada label makanan dimaksudkan agar konsumen mendapat informasi yang jelas mengenai produk yang dibelinya atau dikonsumsinya. Akan tetapi tanggal yang biasanya tercantum pada label produk tersebut tidak hanya masa daluwarsanya, namun tanggal-tanggal lain. Beberapa jenis tanggal pada label adalah:[19]

a. diproduksi atau dikemas tanggal …. (manufacturing or packing date);

b. dijual paling lama tanggal ….. (sell by date);

c. digunakan paling lama tanggal ….. (use by date);

d. sebaiknya digunakan sebelum tanggal ….. (date of minimum durability) atau (best before)

Pencantuman tanggal daluwarsa pada label produk tersebut bermanfaat bagi konsumen, distributor dan penjual, maupun produsen itu sendiri, yaitu:[20]

a. konsumen dapat memperoleh informasi yang lebih jelas tentang keamanan produk tersebut;

b. distributor dan penjual makanan dapat mengatur stok barangnya (stock rotation);

c. Produsen dirangsang untuk lebih menggiatkan pelaksanaan “quality control” terhadap produknya.

Hanya saja, walaupun telah dicantumkan masa daluwarsa pada kemasan produk, tapi biasanya konsumen sendiri tidak membaca informasi tersebut sehingga menimbulkan kerugian pada konssumen itu sendiri. Apabila hal ini terjadi, maka kesalahan tidak sepenuhnya ada pada pelaku usaha tapi juga pada konsumen sehingga adalah tidak adil kalau kerugian yang timbul sepenuhnya ditanggung oleh pelaku usaha, karena kedua belah pihak melakukan kesalahan, yaitu pihak pelaku usaha memajang produk yang daluwarsa sedangkan konsumen tidak membaca informasi mengenai masa daluwarsa tersebut, padahal salah satu kewajiban konsumen adalah membaca informasi yang telah disediakan oleh pelaku usaha.

Berkaitan dengan pencantuman tanggal daluwarsa pada label suatu produk, perlu mendapat perhatian agar tidak terjadi salah pengertian, karena tanggal daluwarsa tersebut bukan merupakan batas mutlak suatu produk dapat dugunakan atau dikonsumsi, karena tanggal daluwarsa tersebut hanya merupakan perkiraan produsen berdasarkan hasil studi atau pengamatannya, sehingga barang yang sudah melewati masa daluwarsapun masih dapat dikonsumsi sepanjang dalam kenyataannya produk tersebut masih aman untuk dikonsumsi, sebaliknya, suatu produk dapat menjadi  rusak atau berbahaya untuk dikonsumsi sebelum tanggal daluwarsa yang tercantum pada label produk tersebut.

Pengertian daluwarsa dalam Peraturan Menteri Kesehatan RI telah mengalami perubahan, karena berdasarkan Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 346/Men.Kes/Per/IX/1983, pengertian tanggal daluwarsa adalah batas waktu akhir suatu makanan dapat digunakan sebagai makanan manusia, sedangkan berdasarkan Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 180/Men.Kes/Per/IV/1985, pengertian tanggal daluwarsa adalah batas akhir suatu makanan dijamin mutunya sepanjang penyimpanannya mengikuti petunjuk produsen. Ini berarti bahwa pengertian daluwarsa yang sebelumnya adalah use by date diubah menjadi best before. Sedangkan dalam  Peraturan Pemerintah Nomor 69 Tahun 1999 tentang Label dan Iklan Pangan, walaupun dalam Pasal 27 ditentukan bahwa tanggal, bulan dan tahun kedaluwarsa dicantumkan setelah kata “Baik Digunakan Sebelum”, namun dalam Pasal 28 ditentukan bahwa “dilarang memperdagangkan pangan yang sudah melampauai tanggal, bulan dan tahun kedaluwarsa sebagaimana dicantumkan pada label. Hal ini berarti bahwa Peraturan Pemerintah tersebut memberikan pengertian daluwarsa sama dengan sell by date.

Selain berbagai ketentuan yang bermaksud mencegah terjadinya kerugian bagi masyarakat, pemerintah juga melakukan tindakan segera yang bermaksud mengatasi masalah yang telah terjadi atau mencegah terjadinya masalah kesehatan di Indonesia sebagai akibat masuknya barang-barang berbahaya ke Indonesia.

Berbagai ketentuan yang tidak terkait langsung dengan masalah kehalalan produk, tapi berguna bagi kesehatan konsumen, juga merupakan hal yang sangat penting  bagi umat Islam, karena dalam Islam yang ditekankan bukan hanya kehalalan produk tapi juga baiknya produk tersebut bagi konsumen, yang dalam istilah disebut Halalan Thaiyyibah. Jadi dalam Islam, yang ditekankan disamping halalnya produk tersebut juga baiknya produk tersebut secara umum bagi seluruh ummat manusia, juga baik bagi konsumen tertentu, karena tidak dapat dipungkiri bahwa terdapat makanan tertentu yang berdasarkan ilmu kesehatan, baik untuk dikonsumsi, tapi bagi orang tertentu justru membahayakan, sebagai contoh memakan daging adalah baik bagi manusia, sedangkan bagi orang yang berpenyakit tekanan darah tinggi justru mungkin berbahaya baginya jika makan daging, sehingga makan daging menjadi tidak baik  (thayyib)lagi baginya.

 

 

 

Kepustakaan

Ahmadi Miru dan Sutarman Yodo, 2004,  Hukum Perlindungan Konsumen, RajaGrafindo Persada, Jakarta,

Hadjon, P.M., tt,  Penalaran Hukum (legal reasoning), Universitas Airlangga, Surabaya.

Hamzah Ya’qub, 1984, Kode Etik Dagang Menurut Islam, Pola Pembinaan Hidup    dalam Berekonomi.Diponegoro, Bandung.

Imam Al-Ghazali, 2007, Rahasia Halal-Haram, Hakikat Batin Perintah dan Larangan Allah, terjemahan Iwan Kurniawan,  Mizania, Bandung.

Midian Sirait, Pengaturan tentang Makanana Daluwarsa, Makalah, disampaikan oleh Wisnu Katim (Direktur Pengawasan Makanan) pada Seminar Daluwarsa Bahan makakanan Olahan, 27 Nopember 1985.

Ramlan Zoebir, Penerapan Ketentuan Standardisasi Produk Dalam Hubungannya dengan Sistem Jaminan Mutu, Makalah, Disampaikan pada Diklat Analisa Perdagangan Internasional, Jakarta, 30 Nopember 1996.

Starke, J.G., Pengantar Hukum Internasinal, edisi kesepuluh, terjemahan Bambang Iriana Djajaatmadja, Sinar Grafika, Jakarta.

Syekh Muhammad Yusuf Qardhawi, 2007,  Halal & Haram dalam Islam, Alih Bahasa H. Muammal Hamidy, Bina Ilmu, Surabaya.


[1] Orasi ilmiah dalam rangka pengukuhan guru besar dalam bidang ilmu/mata kuliah Hukum Perdata dan Hukum Dagang pada Fakultas Hukum Universitas Hasanuddin.

[2] Ahmadi Miru dan Sutarman Yodo, 2004,  Hukum Perlindungan Konsumen, RajaGrafindo Persada, Jakarta, hal. 46-47.

[3] Hamzah Ya’qub, 1984, Kode Etik Dagang Menurut Islam, Pola Pembinaan Hidup    dalam Berekonomi.Diponegoro, Bandung.

[4] Syekh Muhammad Yusuf Qardhawi, 2007,  Halal & Haram dalam Islam, Alih Bahasa H. Muammal Hamidy, Bina Ilmu, Surabaya, hal.79-80.

[5] Imam Al-Ghazali, 2007, Rahasia Halal-Haram, Hakikat Batin Perintah dan Larangan Allah, terjemahan Iwan Kurniawan,  Mizania, Bandung, hal. 46.

[6] Ibid, hal. 50-117.

[7] Pasal 64 Undang-undang Perlindungan Konsumen.

[8] Penjelasan Umum  Undang-undang Perlindungan Konsumen.

[9] Lampiran IA Persetujuan Pembentukan Organisasi Perdagangan Dunia.

[10] Pasal 8 Undang-undang  Nomor 7 Tahun 1996 tentang Pangan.

[11] Pasal 8 Surat Keputusan Menteri  Pertanian Nomor  745/ KPTS/TN.240/12/ 1992 tentang Persyaratan dan Pengawasan Pemasukan Daging dari Luar Negeri.

[12] P.M. Hadjon, Penalaran Hukum (legal reasoning), Universitas Airlangga, Surabaya, tt, hal. 13.

[13] Pasal 2 ayat (2) Surat Keputusan Menteri Pertanian Nomor 745/KPTS/TN.240/12/1992 tentang Persyaratan dan Pengawasan Pemasukan Daging dari Luar Negeri.

[14] Ibid., Pasal. 8.

[15] J.G. Starke, Pengantar Hukum Internasinal, edisi kesepuluh, terjemahan Bambang Iriana Djajaatmadja, Sinar Grafika, Jakarta, hal. 114.

[16] Pasal 2  Permenkes RI  Nomor  280/MenKes/Per/XI/76  tentang     Ketentuan Peredaran dan Penandaan pada Makanan yang Mengandung Bahan Berasal dari Babi.

[17] Pasal 2 Peraturan Menteri Kesehatan RI Nomor 382/MENKES/PER/VI/1989 tentang Pendaftaran Makanan.

[18] Ramlan Zoebir,  op. cit., hal. 5.

[19] Midian Sirait, Pengaturan tentang Makanana Daluwarsa, Makalah, disampaikan oleh Wisnu Katim (Direktur Pengawasan Makanan) pada Seminar Daluwarsa Bahan Makakanan Olahan, 27 Nopember 1985,  hal. 17-18.

[20] Ibid., hal. 18.

 
Leave a comment

Posted by on November 25, 2013 in Hukum Perlindungan Konsumen

 

Tags:

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s

 
%d bloggers like this: