RSS

HAK DAN KEWAJIBAN TERTANGGUNG DITINJAU DARI SUDUT PANDANG HUKUM PERLINDUNGAN KONSUMEN

22 Nov
source from google

source from google

HAK DAN KEWAJIBAN TERTANGGUNG DITINJAU DARI SUDUT PANDANG HUKUM PERLINDUNGAN KONSUMEN *

Oleh :  Dr. Padma D. Liman, S.H., M.H **

UU No. 8 tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen (UUPK) yang telah berlaku sekitar 9 tahun, bertujuan memberikan jaminan bahwa hak-hak konsumen lebih diperhatikan. Hal ini nampak dalam Pasal  3  UUPK  bahwa tujuan Perlindungan konsumen adalah untuk :

  1. meningkatkan kesadaran, kemampuan dan kemandirian konsumen untuk melindungi diri;
  2. mengangkat harkat dan martabat konsumen dengan cara menghindarkannya dari ekses negatif pemakaian barang dan/atau jasa;
  3. meningkatkan pemberdayaan konsumen dalam memilih, menentukan, dan menuntut hak-haknya sebagai konsumen;
  4. menciptakan sistem perlindungan konsumen yang mengandung unsur kepastian hukum dan keterbukaan informasi serta akses untuk mendapatkan informasi;
  5. menumbuhkan kesadaran pelaku usaha mengenai pentingnya perlindungan konsumen sehingga tumbuh sikap yang jujur dan bertanggung jawab dalam berusaha.

Sebagian keluhan konsumen sudah teratasi dengan hadirnya undang-undang ini meskipun masih ada yang beranggapan bahwa undang-undang ini kurang memadai dalam memberikan perlindungan kepada konsumen karena  menyudutkan konsumen dari pelaku usaha.  Pengertian konsumen yang dikemukakan dalam Pasal 1 angka 2,  adalah setiap orang pemakai barang dan/atau jasa yang tersedia dalam masyarakat, baik bagi kepentingan diri sendiri, keluarga, orang lain, maupun makhluk hidup lain dan tidak untuk diperdagangkan.  Ini berarti konsumen dalam UUPK adalah konsumen akhir, karena merupakan pengguna atau pemanfaat akhir dari suatu produk.  Apabila pengertian konsumen ini dihubungkan dengan pihak dalam perjanjian asuransi maka nampak bahwa yang merupakan konsumen adalah tertanggung dan pelaku usaha adalah penanggung.  Undang-Undang No. 8  Tahun 1999 menempatkan tertanggung dalam posisi tawar yang cukup kuat dan dalam Pasal 4 undang-undang ini memberikan hak-hak tertanggung sebagai berikut:

  1. hak atas kenyamanan, keamanan, dan keselamatan dalam mengkonsumsi barang dan/atau jasa;
  2. hak untuk mendapatkan advokasi, perlindungan, dan upaya penyelesaian sengketa perlindungan konsumen secara patut;
  3. hak untuk mendapat pembinaan dan pendidikan konsumen;
  4. hak utk diperlakukan atau dilayani secara benar dan jujur serta tidak diskriminatif;
  5. hak untuk memilih barang dan/atau jasa serta mendapatkan barang dan/atau jasa tsb sesuai dengan nilai tukar dan kondisi serta jaminan yang dijanjikan;
  6. hak atas informasi yang benar, jelas, dan jujur mengenai kondisi dan jaminan barang dan/atau jasa;
  7. hak untuk didengar pendapat dan keluhannya atas barang dan/atau jasa yang digunakan;

Sedangkan kewajiban tertanggung  menurut Pasal 5 UUPK ini adalah :

  1. membaca atau mengikuti petunjuk informasi dan prosedur pemakaian atau pemanfaatan barang dan/atau jasa, demi keamanan dan keselamatan;
  2. beritikad baik dalam melakukan transaksi pembelian barang dan/atau jasa;
  3. membayar sesuai dengan nilai tukar yang disepakati;
  4. mengikuti upaya penyelesaian hukum sengketa perlindungan konsumen secara patut.

Ketentuan asuransi di Indonesia diatur dalam KUHD dan UU No. 2 tahun 1992 tentang perasuransian. Pengertian asuransi dalam KUHD hampir sama dengan pengertiannya dalam UU No. 2 tahun 1992.  Menurut Pasal 246 KUHD  asuransi atau pertanggungan adalah suatu perjanjian dengan mana seorang penanggung mengikatkan diri kepada seorang tertanggung, dengan menerima suatu premi, untuk memberikan penggantian kepadanya karena suatu kerugian, kerusakan atau kehilangan keuntungan yang diharapkan, yang mungkin akan diderita karena suatu peristiwa yang tak tertentu.  Sedangkan menurut Pasal 1 angka 1 UU No. 2/1992,  Asuransi atau Pertanggungan adalah perjanjian  antara dua pihak atau lebih, dengan mana pihak penanggung mengikatkan diri kepada tertanggung, dengan menerima premi asuransi, untuk memberikan penggantian kepada tertanggung karena kerugian, kerusakan atau kehilangan keuntungan yang diharapkan, atau tanggung jawab hukum kepada pihak ketiga yang mungkin akan diderita tertanggung, yang timbul dari suatu peristiwa yang tidak pasti, atau untuk memberikan suatu pembayaran yang didasarkan atas meninggal atau hidupnya seseorang yang dipertanggungkan.   Dari pengertian asuransi yang diatur dalam kedua ketentuan di atas, maka nampak bahwa unsur-unsur asuransi adalah :

–       Ada Penanggung;

–       Ada Tertanggung;

–       Peristiwa yang tidak tentu (evenement) dan

–       Ganti rugi.

Sebagai pihak dalam suatu perjanjian maka kedudukan tertanggung dan penanggung dalam perjanjian asuransi harus memiliki posisi yang setara.  Dalam UUPK juga diatur hak dan kewajiban dari pelaku usaha, dalam hal ini adalah penanggung dalam asuransi, sebagaimana dikemukakan dalam Pasal 6, yaitu hak pelaku usaha adalah:

  1. hak untuk menerima pembayaran yang sesuai dengan kesepakatan mengenai kondisi dan nilai tukar barang dan/atau jasa yang diperdagangkan;
  2. hak untuk mendpt perlindungan hukum dari tindakan konsumen yang beritikad tidak baik;
  3. hak untuk melakukan pembelaan diri sepatutnya di dalam penyelesaian hukum sengketa konsumen;
  4. hak untuk rehabilitasi nama baik apabila terbukti secara hukum bahwa kerugian konsumen tidak diakibatkan oleh barang dan/atau jasa yang diperdagangkan;
  5. hak-hak yang diatur dalam ketentuan peraturan perundang-undangan lainnya.

Selanjutnya kewajiban pelaku usaha diatur dalam Pasal 7 UUPK, yaitu :

  1. beritikad baik dalam melakukan kegiatan usahanya;
  2. memberikan informasi yang benar, jelas dan jujur mengenai kondisi dan jaminan barang dan/atau jasa serta memberi penjelasan penggunaan, perbaikan dan pemeliharaan;
  3. memperlakukan atau melayani konsumen secara benar dan jujur serta tidak diskriminatif;
  4. menjamin mutu barang dan/atau jasa yang diproduksi dan/atau diperdagangkan berdasarkan ketentuan standar mutu barang dan/atau jasa yang berlaku;
  5. memberi kesempatan kepada konsumen untuk menguji, dan/atau mencoba barang dan/atau jasa tertentu serta memberi jaminan dan/atau garansi atas barang yang dibuat dan/atau yang diperdagangkan;
  6. memberi kompensasi, ganti rugi dan/atau penggantian atas kerugian akibat penggunaan, pemakaian dan pemanfaatan barang dan/atau jasa yang diperdagangkan;
  7. memberi kompensasi, ganti rugi dan/atau penggantian apabila barang dan/atau jasa yang dterima atau dimanfaatkan tidak sesuai dengan perjanjian.

Konsumen yang akan memilih perusahaan asuransi sebaiknya memiliki pengetahuan yang mendasar tentang asuransi agar tidak kecewa terhadap industri asuransi yang diakibatkan oleh ulah beberapa perusahaan asuransi yang merusak kepercayaan konsumennya. Pelaku usaha dalam hal ini perusahaan asuransi  atau Penanggung dilarang untuk tidak menepati janji atas suatu pelayanan dan/atau prestasi yang sudah ditawarkan atau diberikan.  Demikian pula penanggung dilarang mencantumkan klausula baku yang letak atau bentuknya sulit terlihat atau tidak dapat dibaca secara jelas, atau yang pengungkapannya sulit dimengerti.  Akan tetapi tidak ada penjelasan lebih lanjut dalam UUPK tentang kriteria ”letak atau bentuknya sulit terlihat” sehingga sebagaimana kebiasaan umum dari setiap polis asuransi selalu menggunakan tulisan yang tercetak kecil, apakah bisa dikategorikan sebagai pelanggaran terhadap larangan Pasal 18 UUPK ini.

Hal penting yang patut juga diketahui oleh calon tertanggung bahwa tujuan dari asuransi adalah untuk mengalihkan risiko bukan untuk mencari keuntungan (profit).  Kerugian yang diderita oleh Tertanggung akan dialihkan menjadi tanggungan Penanggung, sehingga Penanggung akan memberikan ganti rugi kepada Tertanggung dan sebagai kompensasinya maka Tertanggung harus membayar sejumlah premi tertentu.  Sedangkan dalam asuransi jiwa, Tertanggung berusaha mencari pihak lain, yaitu Penanggung untuk menanggung orang  yang  tertanggung nafkahi jika ia meninggal dunia atau menyediakan sejumlah dana yang dapat digunakan dimasa tuanya.   Selain tujuan untuk mengalihkan risiko, maka asuransi juga bertujuan ekonomis, maksudnya Tertanggung menyadari adanya ancaman bahaya yang kalau menimpa harta bendanya atau dirinya dapat berakibat kerugian atau menderita korban jiwa sehingga akan mempengaruhi kehidupan selanjutnya baik bagi dirinya sendiri maupun ahli warisnya maka dengan membayar premi, tertanggung mengharapkan ganti kerugian atas penderitaan yang dialaminya.  Bagi penanggung pembayaran premi dari tertanggung dapat digunakan untuk mereasuransi obyek pertanggungan dan  selisih premi merpkan keuntungan penanggung.  Selanjutnya juga ada asuransi yang tidak mempunyai tujuan bisnis tetapi hanya memberikan jaminan sosial kepada masyarakat.

Selanjutnya yang juga harus diketahui oleh tertanggung adalah prinsip-prinsip asuransi.  Prinsip-prinsip asuransi ini menyangkut tentang pembayaran ganti rugi atau uang pertanggungan. Adapun prinsip-prinsip asuransi tersebut adalah sebagai berikut

1)    Insurable interest (kepentingan yang dipertanggungkan) atau  Azas Interest / Azas Kepentingan

Hanya pelanggan yang mempunyai suatu kepentingan yang dapat diasuransi- kan dan hanya orang yang punya kepentingan atas objek, yang dapat menerima uang pertanggungan.   Hal ini timbul dari hubungan finansial yang diakui hukum dan hubungan tersebut dapat timbul karena:

  • Hukum
    Menurut hukum kebiasaan, seseorang atau harta benda seseorang selain dimiliki oleh orang tersebut, juga dimiliki oleh keluarganya. Dengan demikian, seorang bapak dapat membelikan asuransi untuk anak atau harta benda milik anaknya, demikian pula sebaliknya.
  • Undang-undang
    Misalnya menurut UU, setiap perusahaan angkutan penumpang diharuskan bertanggung jawab apabila ada penumpang yang mengalami kecelakaan. Oleh karena itu perusahaan angkutan tersebut boleh, bahkan diwajibkan, membeli asuransi kecelakaan untuk penumpangnya.
  • Kontrak
    Misalnya dalam suatu kontrak kerja bangunan, kontraktor dibebani tanggung jawab untuk menyelesaikan bangunannya. Dengan demikian, kontraktor tersebut boleh membeli proteksi asuransi  contractor all risk.

Orang dikatakan memiliki insurable interest atas obyek yang diasuransikan bila orang tersebut menderita kerugian keuangan seandainya terjadi musibah atas obyek tersebut.  Apabila terjadi musibah atas obyek yang diasuransikan dan terbukti bahwa orang tersebut tidak memiliki kepentingan keuangan atas obyek tersebut, maka orang tersebut tidak berhak menerima ganti rugi.

insurable Interest itu harus ada ketika :

  • Untuk jenis asuransi harta benda (properti), insurable interest harus ada pada saat membeli asuransi dan pada saat terjadi klaim.
  • Untuk asuransi marine cargo, yang status barangnya adalah barang dagangan, insurable interest harus ada pada saat klaim terjadi. Alasannya adalah selama dalam perjalanan, barang dagangan tersebut dapat berganti pemilik karena proses jual beli.
  • Untuk asuransi jiwa, insurable interest harus ada pada saat membeli asuransi.

2)    Azas Indemnitas / Azas Ganti Rugi

Jika terjadi evenement dan menimbulkan kerugian maka penanggung akan memberi ganti rugi kpd tertanggung berdasarkan Azas Keseimbangan.

Kerugian yang diganti adalah seimbang dengan kerugian yang benar-benar terjadi atau benar-benar dialami. Tertanggung tidak berhak memperoleh ganti rugi lebih besar dari pada  kerugian yang diderita. Jadi Kerugian yang akan di-

ganti rugi adalah kerugian yang benar-benar terjadi atau benar-benar dialami.

Metode pembayaran/pengganti kerugian bervariasi tergantung dari kerugian yang diderita oleh tertanggung. Jenisnya antara lain:

  1. Tunai (cash), misalnya dalam asuransi kecelakaan diri, atau biaya perbaikan kendaraan yang rusak akibat kecelakaan;
  2. Perbaikan (repair), misalnya bengkel mobil rekanan asuransi;
  3. Reinstate, misalnya membangun kembali bangunan yang rusak akibat kerugian;
  4. Mengganti (replace), misalnya untuk mesin-mesin, atau berlaku juga pada asuransi mobil.

3)    Azas Keseimbangan

Kerugian yang diganti adalah seimbang dengan kerugian yang benar-benar terjadi atau benar-benar dialami.

4)    Perwalian (Subrogation)

Prinsip subrogration (perwalian) ini berkaitan dengan suatu keadaan dimana kerugian yang dialami tertanggung merupakan akibat dari kesalahan pihak ketiga (orang lain). Prinsip ini memberikan hak perwalian kepada penanggung oleh tertanggung jika melibatkan pihak ketiga. Dengan kata lain, apabila tertanggung mengalami kerugian akibat kelalaian atau kesalahan pihak ketiga, maka penanggung, setelah memberikan ganti rugi kepada tertanggung, akan mengganti kedudukan tertanggung dalam mengajukan tuntutan kepada pihak ketiga tersebut.

Penerapan prinsip Subrogasi  ini tergantung pada  :

  • Tertanggung harus memilih salah satu sumber pengantian kerugian, dari pihak ketiga atau dari asuransi.
  • Kalau tertanggung sudah menerima penggantian kerugian dari pihak ketiga, ia tidak akan mendapatkan ganti rugi dari asuransi, kecuali jumlah penggantian dari pihak ketiga tsb tidak sepenuhnya.
  • Kalau tertanggung sudah mendapatkan penggantian  dari asuransi ia tidak boleh menuntut pihak ketiga. Karena hak menuntut tersebut sudah dilimpahkan ke perusahaan asuransi.

Contoh:

Rumah A terbakar akibat kesalahan B, maka jika A telah mendapat ganti rugi dari B, ia tidak dapat lagi menuntut pembayaran dari pihak asuransi akan tetapi jika asuransi yang telah membayar ganti rugi kepada A maka A tidak bisa lagi menuntut B untuk memberi ganti rugi karena Penanggung akan bertindak  atas pihak A dapat mengajukan klaim ke pihak B.

5)    Itikad baik (Good Faith)

Prinsip good faith (itikad baik) merupakan prinsip bahwa setiap tertanggung berkewajiban memberitahukan secara jelas dan teliti mengenai segala fakta penting yang berkaitan dengan obyek yang diasuransikan  serta tidak mengambil untung dari asuransi. Prinsip ini juga berlaku bagi perusahaan asuransi, yaitu kewajiban menjelaskan risiko yang dijamin maupun yang dikecualikan secara jelas dan teliti. Kewajiban untuk memberikan fakta penting tersebut berlaku:

  • Sejak perjanjian mengenai asuransi dibicarakan sampai polis keluar.
  • Pada saat perpanjangan polis.
  • Pada saat terjadi perubahan pada polis dan mengenai hal-hal yang berkaitan dengan perubahan itu.

Secara garis besar , asuransi dibedakan atas 2 jenis, yaitu :

– Asuransi Kerugian;

yaitu perjanjian antara penanggung dengan tertanggung, di mana penanggung akan membayar ganti kerugian yang diderita oleh tertanggung.

 mis. as. kebakaran, as. kendaraan bermotor, as. kredit, as. laut.

– Asuransi Sejumlah Uang / Asuransi Jiwa; dibedakan atas :

  • Asuransi jiwa berjangka (term insurance)

Jaminan sebesar uang pertanggungan akan diberikan kepada ahli waris dalam hal pemegang polis/tertanggung itu meninggal dunia dalam jangka waktu pertanggungan. Jadi, yang dipentingkan adalah proteksi terhadap kematian.

  • asuransi jiwa endowment.

Jaminan akan diberikan kpd pemegang polis/tertanggung apabila ybs hidup sampai akhir pertanggungan

Persamaan  &  Perbedaan

A. KERUGIAN A. SEJML UANG
Pihak Selalu terdiri dr 2 phk Bisa lebih dr 2 phk
Jml pertgn Terbatas, maksimum = nilai objek pertanggungan Tidak terbatas.
Idemnitas Ganti rugi hanya atas kerugian yg benar2 diderita (materil) Gn rugi tdk dibatasi pd kerugian ttp ter- gantung dr jml pert.
EveNement Belum tentu terjadi, bisa terjadi bisa tidak Pasti terjadi, hanya belum dike-tahui  kapan  terjadinya.
ObjekNya -Dapat dinilai dengan uang-Dilarang doubel Asuransi. -Tidak dapat dinilai.-Bisa doubel Asuransi.
Sifat Pengalihan risiko Protection & saving
Kepentingan Kepentingan Tertanggung adalah hak subjektif yang bersifat materil.

Bersifat immateril & biasanya bentuk hbgan kekeluargaan.

Sbtan prestasi –    Tertanggung : premi-    Penanggung : ganti rugi –  Tertanggung :  premi-  Penanggung : santunan

Kemudian dari ke dua jenis asuransi ini berkembang dalam praktek seiring dengan perkembangan kebutuhan dalam bermasyarakat, maka dikenal pula :

– Asuransi Sosial.

Asuransi sosial merupakan asuransi yang terbit berdasarkan undang-undang bukan karena perjanjian dan bersifat wajib. Asuransi sosial diselenggarakan dalam rangka memberikan jaminan sosial kepada masyarakat. Jadi penyelenggaraannya untuk kepentingan umum karena berhubungan dengan risiko sosial sehingga bersifat wajib. Oleh karena itu, di dalam ketentuan asuransi sosial banyak terkandung unsur hukum publik

Mis. As. Kecelakaan jasa raharja, as. jiwa, as. kecelakaan, as. kesehatan.

– Pertanggungan Campuran

yaitu pertanggungan/asuransi sejumlah uang yang bercampur dengan asuransi. kerugian, mis. asuransi kecelakaan. Mengenai prestasi Penanggung dalam asusransi  kecelakaan ini ada 2 macam, yaitu :

  1. Bila kecelakaan tersebut menimbulkan/mengakibatkan cacat tetap, mis. kehilangan tangan, mata, kaki, telinga, jari tangan/kaki, dll mk penang- gung berkewjiban membayar uang pertanggungan sesuai persentase yang telah ditetapkan dalam perjanjian.
  2. Jika karena kecelakaan harus dikeluarkan biaya-biaya untuk dokter, perawatan di rumah sakit  dan obat2an, maka semua itu akan diganti sesuai dengan kuitansi yang sebenarnya. Penggantian tersebut paling tinggi sama dengan jumlah pertanggungan.

Asuransi termasuk perjanjian yang memiliki sifat-sifat sebagai berikut :

1. PERJANJIAN UNTUNG-UNTUNGAN, yaitu suatu perbuatan yang hasilnya, tentang untung ruginya  baik bagi semua pihak maupun sementara pihak bergantung pada suatu kejadian yang belum tentu. (Ps.1774 BW)

2. PERJANJIAN KERUGIAN (Emmy Pangaribuan Simanjuntak) Penanggung mengikatkan diri untuk mengganti kerugian yang diderita Tertang gung berdasarkan keseimbangan (Prinsip keseimbangan) dengan kerugian yang sungguh-sungguh diderita (Prinsip indemniteit/Azas ganti kerugian).

Ganti rugi yang diberikan :

– jika tertanggung mempunyai kepentingan, maksudnya akibat dari peristiwa tersebut tertanggung mengalami kerugian. (Ps. 250 jo 268  KUHD)

– tidak lebih besar dari pada kerugian yang diderita (253 KUHD)

– secara proporsional atau maksimum sama dengan jumlah  pertanggungan, tetapi tidak  lebih besar dari pada nilai objek pertanggungan.

– tdk melakukan double asuransi, yaitu menutup asuransi yang ke 2 untuk waktu, objek & bahaya yang sama (Ps. 252 KUHD).

3. PERJANJIAN BERSYARAT, artinya kewajiban penanggung mengganti kerugian hanya dilaksanakan kalau evenement yang diperjanjikan terjadi, jadi pelaksa- naan kewajiban digantungkan pada satu syarat.

4. KONSENSUS

Pasal 255 KUHD: “suatu pertanggungan harus dibuat secara tertulis dalam suatu akta yang dinamakan polis”  tetapi Pasal 257 KUHD mengatur bahwa : “Perjanjian pertanggungan diterbitkan seketika setelah ia ditutup, hak-hak & kewjban-kewajiban bertimbal balik balik dari penanggung ke tertanggung mulai berlaku sejak saat itu, bahkan sebelum polisnya ditanda tangani. Ditutupnya perjanjian menerbitkan kewajiban bagi penanggung untuk menanda tangani polis tersebut dalam jangka waktu yang ditentukan dan menyerahkannya kepada tertanggung.”

Ps. 258 KUHD : “Untuk membuktikan hal ditutupnya perjanjian tersebut, diperlukan pembuktian dengan tulisan namun demikian bolehlah lain-lain alat pembuktian dipergunakan juga manakala sudah ada suatu permulaan pembuktian dengan tulisan.”

Dari ketiga pasal tersebut diatas jelas bahwa polis  hanya merupakan bukti adanya asuransi disamping alat bukti yang lain.  Berdsrkan Pasal 257 KUHD, adanya sepa-kat/konsensus tlh melahirkan perj. asuransi

5. PERJANJIAN TIMBAL BALIK, karena kedua belah pihak harus sama-sama melakukan prestasi.

Sebagai  suatu perjanjian, maka yang merupakan subjek asuransi adalah :

1. Pihak yang menanggung (Penanggung)

2. Pihak yang ditanggung (Tertanggung)

3. Pihak ketiga yang menutup asuransi untuk kepentingan Tertanggung, dilakukan dgn (Ps.267)

–  sepengetahuan tertanggung, berdasarkan Surat Kuasa

–  tanpa sepengetahuan Tertanggung.

Mis. A mengasuransikan rmh B yang disewanya. Dalam polis harus dicantumkan bahwa asuransi ini untuk kepentingan B. Jika tidak, maka kalau rumah B terbakar, penanggung tidak punya kewajiban untuk  membayar.

Menurut Ps. 256 KUHD maka dalam polis harus disebutkan nama Tertanggung mengadakan asuransi untuk diri sendiri atau orang lain.

Sedangkan dalam  Pasal 268 KUHD, ditentukan bahwa yang dapat menjadi objek asuransi adalah semua kepentingan yang :

  1. Dapat dinilai dengan sejumlah uang, mis. benda bergerak maupun tidak bergerak;
  2. Dapat takluk pada macam-macam bahaya;
  3. Tidak dikecualikan oleh UU;
  4. Tanpa benda , mis. Jiwa, Kesehatan;
  5. Kerugian yang nyata, mis Kredit / Pinjaman

Dalam Pasal 1 angka 2 UU No. 2/1992, diatur pula bahwa obyek asuransi adalah benda dan jasa, jiwa dan raga, kesehatan manusia, tanggung jawab hukum, serta semua kepentingan lainnya yang dapat hilang, rusak, rugi, dan atau berkurang nilainya.

Hubungan antara konsumen dalam hal ini tertanggung dengan pelaku usaha, yaitu penanggung atau perusahaan asuransi terikat dalam suatu perjanjian oleh karena itu bentuk perlindungan hukum yang digunakan oleh para pihak adalah berdasarkan kontrak dalam hal ini adalah ketentuan-ketentuan yang tercantum dalam polis.


*Makalah yang disampaikan pada Seminar Hukum dengan tema “Perlindungan Konsumen Terhadap Pengguna Asuransi Ditinjau dari Sudut Pandang Hukum Perlindungan Konsumen”, diselenggarakan oleh Fakultas Hukum Universitas Hasanuddin, di  Hotel Santika, Makassar tanggal 23 Mei 2009 .

** Dosen Fakultas Hukum Universitas Hasanuddin

 
Leave a comment

Posted by on November 22, 2013 in Hukum Perlindungan Konsumen

 

Tags:

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s

 
%d bloggers like this: