RSS

Cyber Notary

16 May
source from AMPUH

source from AMPUH

Oleh: Muhammad Rizal Rustam

Perkembangan teknologi informasi yang sedemikian pesatnya membawa manfaat yang sangat luar biasa bagi perkembangan komunikasi. Komunikasi antara individu satu dengan individu lain yang biasanya dilakukan dengan cara bertemu langsung dan bertatap muka atau face to face, kini bisa dilakukan dari jarak jauh dan tanpa bertatapan muka dengan memanfaatkan kecanggihan tekhnologi. Berkomunikasi kini tidak lagi dibatasi oleh ruang dan waktu. Dengan memanfaatkan kecanggihan teknologi, komunikasi bisa menembus batas-batas wilayah seakan-akan menjadi tak terbatas.

Interconnection Network (Internet) merupakan salah satu media utama yang dapat digunakan untuk mendapatkan informasi dunia luar, informasi bisnis international bahkan sampai komunikasi lintas negara seperti yang akhir-akhir ini menjadi fenomenal dengan hadirnya media komunikasi dunia lewat situs pertemanan jejaring sosial yang kemudian kita kenal dengan nama facebook. Melalui media internet dan facebook seseorang dapat terhubung dengan teman atau bahkan dengan orang asing yang sama sekali tidak dikenal dan berdomisili di luar negeri. Dan juga dapat melakukan transaksi bisnis melalui jasa online shoop. Kehadiran internet telah membuka cakrawala baru dalam kehidupan manusia. Internet merupakan sebuah ruang informasi dan komunikasi yang menjanjikan menembus batas-batas antar negara (borderless).

Seiring dengan perkembangan masyarakat dan teknologi, muncul kebiasaan dan kebutuhan masyarakat untuk menggunakan teknologi dan informasi dalam setiap aspek kehidupan, termasuk dalam berinteraksi antar sesamanya. Misalnya saja dalam transaksi bisnis dari pola konvensional dengan cara tatap muka atau kontrak offline, bergeser ke era kontrak elektronik melalui komputer dengan cara kontrak online.[1]. Tentu saja model kontrak online tidak bertentangan dengan kontrak offline, yang membedakan keduanya hanyalah media penghubungnya. Kontrak atau perjanjian hanya suatu pristiwa hukum di mana seorang berjanji kepada orang lain atau dua orang saling berjanji untuk melakukan atau tidak melakukan sesuatu.[2]. Dengan demikian pembuatan kontrak dengan cara berhadap-hadapan atau face to face misalnya antara para pihak, penjual dan pembeli dapat menggunakan media internet, baik melalui electronic mail (e-mail), teleconference, video conference dan lain sebagainya.

Perkembangan informasi teknologi telah memberikan dampak kepada perkembangan hukum di Indonesia dengan di bukanya peluang untuk melakukan Rapat Umum Pemegang Saham melalui media telekonferensi (RUPS Telekonferensi) sebagaimana yang tertera dalam pasal 77 ayat 1 UUPT No.40 Tahun 2007 yang berbunyi: Selain penyelenggaraan RUPS sebagaimana dimaksud dalam Pasal 76, RUPS dapat juga dilakukan melalui media telekonferensi, video konferensi, atau sarana media elektronik lainnya yang memungkinkan semua peserta RUPS saling melihat dan mendengar secara langsung serta berpartisipasi dalam rapat.[3]. Dampak berikutnya terlihat dengan disahkannya Undang- Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik.

Permasalahan yang muncul kemudian dari UUPT tentang RUPS Telekonferensi adalah bagaimana model pelaksanaannya. Karena sebagaimana yang di atur dalam UUPT Pasal 77 ayat 4 menyebutkan bahwa Setiap penyelenggaraan RUPS sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus dibuatkan risalah rapat yang disetujui dan ditandatangani oleh semua peserta RUPS.[4].

Ketentuan UUPT mensyarakatkan bahwa setiap perubahan yang berhubungan dengan anggaran dasar dari PT itu harus dibuatkan risalah rapat yang harus dituangkan dalam akta otentik, yaitu akta Notaris. Jika RUPS Telekonferensi dikaitkan dengan risalah RUPS yang harus dituangkan dalam akta otentik, maka dengan sendirinya lahirnya UUPT Tahun 2007 dalam Pasal 77 bukan hanya melibatkan para pemegang saham yang akan membahas kewenangannya di dalam sebuah forum yang bernama RUPS tetapi juga akan melibatkan jasa pejabat yang berwenang dalam pembuatan akta dalam hal ini adalah notaris untuk membuat risalah RUPS. Dan jika RUPS dilakukan melalui media elektronik maka tidak menutup kemungkinan jika notaris akan membuat akta risalah RUPS dalam bentuk elektronik juga. Inilah yang kemudian menjadi salah satu pemicu perbincangan tentang cyber notary di Indonesia.[5].

Dengan demikian UUPT Tahun 2007 telah memberikan peluang kepada Notaris di Indonesia untuk memberikan penyelenggaraan jasa secara elektronik atau yang dikenal dengan Cyber Notary. Walaupun demikian, dalam perkembangannya diwacanakan untuk membuat suatu akta notaris melalui media elektronik atau yang lazim disebut cyber notary, ,tentu saja masih membutuhkan pengkajian lebih lanjut agar dapat berjalan tanpa menimbulkan suatu masalah hukum baru.[6].

Footnote :

[1] Surya Jaya, Makalah: “Cyber Notary Dalam Perspektif Hukum Pembuktian”, Fakultas Hukum Universitas Hasanuddin, Makassar, 25 Juni, 2011, hlm 1

[2] Ahmadi Miru, 2007, Hukum Kontrak dan Perancangan Kontrak, edisi kesatu, PT. RajaGrafindo Persada, Jakarta, hlm. 2

[3] Anonim, 2007, Undang-Undang Perseroan Terbatas 2007 dan penjelasannya, edisi kesatu, Gradien Mediatama, Yogyakarta, hlm 51

[4]  Ibid, hlm.51

[5] Ahmadi Miru, Makalah: “Cyber Notary Dari Sudut Pandang Sistem Hukum Indonesia dan Pemberlakuan Cyber Notary di Indonesia Ditinjau Dari Undang-undang Jabatan Notaris”, Fakultas Hukum Universitas Hasanuddin, Makassar, 25 Juni, 2011, hlm 10.

[6] Ibid, hlm 6.

 

Tags: ,

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s

 
%d bloggers like this: