RSS

CYBER NOTARY DALAM PERSPEKTIF HUKUM PEMBUKTIAN

15 May
source from AMPUH

source from AMPUH

CYBER NOTARY DALAM PERSPEKTIF HUKUM PEMBUKTIAN[1]

Prof. Dr. Surya jaya, S.H., M.H[2]

A. Latarbelakang

Hukum dalam arti  Undang-undang, seringkali tertatih-tatih menyesuaikan atau mengikuti masyarakat  yang  berkembang  sejalan dengan pertumbuhan  Ilmu pengetahuan dan teknologi, keadaan demikian ini mengakibatkan  terjadinya kekosongan atau kefakuman Undang-undang. Sudah menjadi fitrah  kelahiran UU,  ketika Undang-undang dibuat, para perancang tidak mampu merekam dan menjangkau seluruh realitas  atau fenomena sosial yang ada di tengah masyarakat.

Suatu kenyataan sosial menunjukkan teknologi Informasi berkembang jauh lebih pesat dan telah mengubah pola dan prilaku masyarakat,  misalnya saja  dalam transaksi bisnis dari pola konvensional dengan cara tatap muka atau kontrak offline ,  bergeser ke era kontrak  elektronik melalui komputer dengan cara kontrak online.

Dalam hubungan dengan perkembangan tersebut, maka kehadiran teknologi informasi, misalnya melalui  internet  melahirkan fenomena hukum berupa kontrak elektronik yaitu perjanjian para pihak yang dibuat melalui  sistem elektronik , serta kontrak  elektronik  berupa perbuatan hukum yang dilakukan dengan menggunakan komputer atau jaringan komputer dan atau media elektronik  lainnya. Dengan Teknologi informasi ini, transaksi bisnis tidak lagi dilakukan dilakukan dengan cara berhadap-hadapan atau face to face antara para pihak misalnya penjual dengan pembeli, tetapi dapat dilakukan melalui pemanfaatan perkembangan teknologi informasi dimana para pihak tidak ketemu langsung secara fisik. Dengan kata lain, dalam era teknologi informasi telah terjadi pergeseran prilaku bisnis dari  model binis konvensional/klasik  menuju era bisnis modern  ( E- Commerce )  melalui transaksi/kontrak  bisnis dilakukan tanpa kertas, anonim atau tanpa pertemuan secara fisik.

Perkembangan  tersebut tentu akan membawa perubahan terhadap  pelaksanaan tugas  dan kewenangan Notaris selaku pejabat umum yang berwenang untuk membuat akta otentik  berkaitan dengan kontrak/perjanjian atau akta lainnya yang tidak berhubungan dengan pertanahan,   bergeser dari sistem  konvensional dengan cara  berhadap – hadapan atau tatap muka langsung  dengan pihak-pihak, bergeser menuju Cyber Notary dengan berbasis pada sistem elektronik yang berada dalam ruang maya .   Notaris  dalam menjalankan tugas dan kewenangan  sebagai pihak yang memberikan legitimasi yang kuat atau kepastian hukum terhadap  kontrak  elektronik yang berlangsung. Harus diakui bahwa pergeseran peran Notaris berkaitan tugas dan kewenangan menuju pada era yang dinamakan dengan Cyber notary, tidaklah mudah seperti membalik telapak tangan.

Agar supaya peran Notaris dapat  dioptimalkan dan tidak ketinggalan dalam  mengikuti perubahan, maka diperlukan  penyesuaian  dan perubahan  UU No. 30 Tahun 2004 tentang Jabatan Notaris, khususnya mengenai tugas  dan kewenangannya dalam membuat akta otentik.

Terhadap masalah tersebut, pelaksanaan  Cyber notary  menjadi jawabannya, hal ini tidak dapat lagi dibendung dan  dielakkan, karena berbagai manfaat dan keuntungan yang dapat diperoleh, yaitu lebih cepat karena dapat menghemat waktu, dan praktis sebab tidak ada kendala transportasi, biaya dapat diperhitungkan, hanya saja  dalam pelaksanaannya terdapat berbagai hambatan baik juridis maupun non-juridis.

Berbagai hambatan yang akan dihadapi, salah satu hambatan pelaksanaan   Cyber Notary  yaitu dibidang hukum pembuktian khususnya  masalah  format  atau  bentuk dan tata cara pembuatan akta Notaris yang secara tegas  diatur  dalam Pasal 1 angka 7 UU No 30 Tahun 2004  bahwa  :  Akta Notaris adalah  akta otentik yang  dibuat oleh atau di hadapan Notaris menurut bentuk dan tata cara yang ditetapkan dalam UU ini.

Ketentuan Pasal 15 UU No 30 Tahun 2004 ; Notaris berwenang membuat akta otentik mengenai semua perbuatan, perjanjian dan ketetapan yang diharuskan oleh peraturan perundang-undangan dan/atau yang dikehendaki oleh yang berkepentingan untuk dinyatakan dalam akta otentik, menjamin kepastian tanggal  pembuatan akta , menyimpan data , memberikan grose akta , salinan dan kutipan akta, semuanya itu sepanjang pembuatan akta itu tidak juga ditugaskan atau dikecualikan kepada pejabat lain atau orang lain yang ditetapkan dalam UU ini.

Selain itu, kendala infrastruktur ( kesiapan teknis ), serta Sumber Daya Manusia  akan dihadapi dalam pelaksanaan Cyber notary , misalnya keberadaan pihak Certificate Authority  atau Penyelenggara Sertifikasi Elektronik sebagai pihak ketiga  yang dipercaya (trusted third party)  atau pihak  mendapat legitimasi dalam penyimpanan dan mengamankan dokumen hasil transaksi elektronik yang dilakukan antara pihak penjual (seller atau vendor ) dengan  pihak pembeli (buyers, cunsumers) menyangkut soal kerahasian, keutuhan dan keaslian serta pertanggungjawaban dokumen/informasi elektronik kepada pihak yang melakukan transaksi.

B. Pengertian Cyber notary

Cyber Notary  dimaksudkan untuk  memudahkan atau mempercepat  pelaksanaan tugas  dan kewenangan  Notaris dalam membuat akta otentik  mengenai semua perbuatan atau perjanjian atau ketetapan yang diharuskan UU atau apa yang dikehendaki para pihak yang berkepentingan untuk dinyatakan dalam akta otentik.

Apa yang dimaksud dengan Cyber notary  :  yaitu penggunaan / pemanfaatan teknologi informasi misalnya komputer, jaringan komputer dan atau media elektronik lainnya misalnya  telekonferensi atau video konferensi  dalam pelaksanaan  tugas kewenangan Notaris.

Pendapat  pakar    ; Notaris publik yang melakukan pelayanan jasa notaris  melalui dokumen elektronik.

Brian Prasetyo ; Notaris menjalankan tugas atau kewenangan jabatannya dengan berbasis teknologi informasi.

Saiful dalam seminar “Cyber Notary dalam perspektif Hukum dan Teknologi” mengatakan  bahwa  Digital Notary Services  adalah  perangkat yang membantu notaris melakukan pekerjaannya dan mengorganisasi komunikasasi antara notaris dengan pihak-pihak yang melakukan transaksi.

C. Pengaturan Hukum Dokumen Elektronik sebagai Alat Bukti yang Sah

Pengaturan alat bukti elektronik dalam sistem hukum di Indonesia sudah dikenal, meskipun terbilang masih baru.

Ketentuan Pasal 26 A UU No. 31 Tahun 1999 sebagaimana diubah dengan UU NO. 20 Tahun 2001 mengatur bahwa alat bukti yang sah dalam bentuk petunjuk sebagaimana dimaksud dalam Pasal 188 ayat (2) UU No. Tahun 1981 tentang KUHAP, khusus untuk tindak pidana korupsi juga diperoleh dari ;

  1. Alat bukti lain berupa informasi yang diucapkan, dikirim, diterima, atau disimpan secara elektronik dengan alat optik atau serupa  dengan itu.
  2. Dokumen, yakni setiap rekaman data atau informasi  yang dapat dilihat, dibaca, dan atau didengar yang dapat dikeluarkan dengan atau tanpa bantuan suatu sarana, baik yang tertuang di atas kertas, benda fisik, apapun selain kertas, maupun yang terekam secara elektronik, yang berupa tulisan, suara , gambar, peta, rancangan, foto, huruf, tanda, angka atau ferforasi yang memeiliki makna.

Ketentuan  Pasal 5 ayat (1) UU No. 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronika, telah menerima dan mengakui  Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektonik  dan/atau hasil cetaknya sebagai alat bukti elektronik  yang sah menurut hukum, akan tetapi alat bukti elektronik tidak berlaku terhadap suatu akta autentik.

Ketentuan Pasal 77 ayat (1) dan ayat (4)  Undang-undang  No.  40 Tahun 2009 tentang Perseroan Terbatas , telah mengatur  penyelenggaraan RUPS dengan memanfaatkan perkembangan teknologi.

Ketentuan  Pasal 77 ayat (1) menegaskan bahwa selain penyelengraan RUPS sebagaimana dimaksud dalam Pasal 76, RUPS dapat dilakukan melalui media telekonferensi, video konferensi, atau sarana media elektronik lainnya yang memungkinkan semua peserta  RUPS saling melihat dan mendegar secara langsung serta berpartisipasi dalam rapat.

Ketentuan Pasal 77 ayat (4) menentukan bahwa setiap penyelenggara RUPS , harus dibuatkan risalah rapat yang disetujui dan ditanda tangani oleh semua peserta RUPS.

Apabila ketentuan tersebut ditafsirkan , mengandung  arti bahwa hasil  RUPS melalui media media telekonferensi dan video konferensi  atau sarana media elektronik lainnya, dan dihadiri oleh Notaris, maka risalah RUPS yang disetujuai dan ditanda tangani peserta RUPS baik secara manual maupun elektronik , sehingga risalah RUPS tersebut , kemudian disebut sebagai  alat bukti elektronik berbentuk akta autentik.

Ketiga ketentuan tersebut  telah mengakomodasi alat bukti elektronik sebagai alat bukti yang sah menurut. Hanya saja UU No. 11 Tahun 2008  dan UU No. 40 Tahun 2007 tidak menentukan bentuk alat bukti elektronik, apakah sebagai bukti tertulis atau bukan, apakah sebagai bukti autentik atau dibawah tangan. Dengan kata lain,  UU No. 11 Tahun 2008 tidak secara tegas menyebutkan atau mengelompokkan  alat bukti elektronik sebagai alat bukti tertulis atau bukan. Sedangkan UU No. 31 Tahun 1999 diubah dengan UU No. 20 Tahun 2001 secara tegas menentukan bahwa alat bukti elektronik sebagai alat bukti petunjuk.

Malasah lain yang bakal muncul ke depan, seiring dengan pelaksanan  Cyber notary ,  yaitu timbulnya dampak kriminal / kejahatan  yaitu   potensi munculnya penyalahgunaan atau Cyber Crime  dalam pelaksanaan  Cyber Notary.

D. Pelaksanaan Cyber Notary dengan dukungan Sertifikasi Elektronik.

Pelaksanaan  Cyber notary dalam menjalankan  tugas dan kewenangan Notaris   yaitu memberi legitimasi  hukum yang kuat. Notaris harus dapat meyakini tentang otentikasi pihak yang bertanda tangan, dan  dengan  melakukan verifikasi.

Dalam pelaksanaan  Cyber Notary  melalui sistem elektronik,  Notaris tidak dapat  bekerja dengan baik untuk memberi legitimasi hukum yang kuat apabila hanya bekerja seorang diri . Notaris   harus dibantu dan bekerjasama dengan pihak ketiga sebagai Penyelenggara Sertifikat Elektronik / Certificate  Authority .

Pihak ketiga ini diberi kepercayaan dengan kewenangan  menjaga dan mengamankan  kontrak elektronik, dengan cara memberikan dan mengaudit Sertifikasi Elektronik . Kedudukan pihak Notaris memberi legitimasi sedangkan  pihak Penyelenggara Sertifikasi Elektonik menjamin keamanan kontrak  elektronik.

Badan  hukum pihak ketiga tersebut, bertugas menerbitkan Sertifikat yang bersifat Elektronik yang berisikan : Tanda Tangan Elektronik dan identitas  yang menunjukkan status subjek pemilik sertifikat, yang digunakan  dalam kontrak /transaksi elektronik.

Pasal 11  ayat (1)  UU No. 11 Tahun 2008  menentukan bahwa Tanda Tangan Elektronik memiliki kekuatan hukum dan akibat hukum yang sah selama memenuhi persyaratan :

  1. Data pembuatan tanda tangan elektronik  terkait hanya kepada penanda tangan;
  2. Data pembuatan tanda tangan elektronik pada saat proses penandatangan elektronik hanya berada dalam kuasa penanda tangan.
  3. Segala perubahan terhadap tanda tangan elektronik yang terjadi setelah waktu penanda tanganan dapat diketahui.
  4. Segala perubahan terhadap Informasi Elektronik yang terkait dengan tanda tangan  elektronik tersebut setelah waktu penandatanganan dapat diketahui.
  5. Terdapat cara tertentu yang dipakai untuk mengindentifikasi siapa penandatangannya.
  6. Terdapat cara tertentu untuk menunjukkan bahwa penanda tangan telah memberi persetujuan terhadap Informasi elektronik yan g terkait.

Meskipun hanya merupakan kode, tanda tangan elektronik memiliki kedudukan yang sama dengan tanda tangan manual yang mempunyai kekuatan hukum dan akibat hukum yang sama pula.

Untuk menjaga jangan sampai terjadi pemalsuan tanda tangan elektronik,  Pasal 12 ayat (2)  UU No. 11 Tahun 2008 mengatur tentang bagaimana cara pengamanan Tanda Tangan Elektronik

  1. Sistem tidak dapat diakses oleh orang lain yang tidak berhak;
  2. Penanda tangan harus menerapkan prinsip  kehatihatian untuk menghindari penggunaan yang tidak sah terhadap data terkait  pembuatan Tanda Tangan Elektronik .
  3. Penanda tangan harus menggunakan cara yang diajurkan oleh penyelenggara Tanda Tangan Elektronik ataupun cara lain yang layak dan sepatutnya harus segera memberitahu kepada seorang, yang oleh  Penanda Tangan dianggap memercayai Tanda Tangan Elektronik atau kepada pihak pendukung layanan Tanda Tangan Elektronik jika ;
    1. Penanda Tangan mengetaui bahwa data pembuatan Tanda Tangan Elektronik telah bobol
    2. Keadaan yang diketahui oleh Penanda Tangan  dapat menimbulkan resiko akibat bobolnya data pembuatan Tanda Tangan Elektronik
    3. Dalam hal Sertifikat Elektronik digunakan untuk mendukung Tanda Tangan Elektronik, Penanda Tangan harus memastikan kebenaran dan keutuhan seluruh informasi yang terkait Sertifikat Elektronik.

Keabsahan  dan legitimasi Cyber notary terletak dan tergantung  pada  kemampuan dan dukungan dengan Penyelengara Sertifikasi Elektronik/ Certificate Authority sebagai pihak penjamin / memberi pengamanan transaksi /kontrak eletronik  sebagai  pihak yang terlibat dalam tanda tangan eletronik.

Tanggungjawab  Notaris yaitu   menjamin legalitas / kepastian tanggal pembuatan akta, menyimpan akta,  memberikan gros akta, salinan dan kutipan akta.

Ketentuan  yang menjadi payung hukum menempatkan Informasi /dokumen elektronik   setara atau identik dengan alat bukti tertulis yaitu  penjelasan ketentuan Pasal 6 UU No. 11 Tahun 2008 yang menyatakan  selama ini bentuk tertulis identik dengan informasi dan/atau dokumen  yang tertuang di atas kertas semata, padahal pada hakikatnya informasi dan/atau dokumen dapat dituangkan ke dalam media apa saja, termasuk media elektronik. Bahwa dalam lingkup sistem elektronik , informasi yang asli dengan salinannya tidak relevan lagi untuk dibedakan, sebab sistem elektronik pada dasarnya beroperasi dengan cara penggandaan yang mengakibatkan informasi yang asli tidak dapat dibedakan lagi dengan salinannya.

Arsyad Sanusi bahwa pengakuan data elektronik  memang menjadi issu menarik seiring dengan penggunaan teknologi informasi dan internet. Beberapa negara seperti  Australia, Chile , China, Jepang , Amerika Serikat  dan Singapura telah memiliki peraturan hukum yang memberikan pengakuan data elektronik sebagai alat bukti yang sah di Pengadilan. China , misalnya, memiliki peraturan khusus yang mengakui data elektronik. Salah satu Pasal dari Contract Law of Teh Peoples Republic of China 1999 menyebutkan , “bukti tulisan “ yang diakui sebagai alat bukti dalam pelaksanaan kontrak/perjanjian antara lain, surat dan data teks dalam bebrbagai bentuk, seperti : telegraph, telex, faksimili dan email.

Bahwa dalam praktek  peradilan di Indoensia  alat bukti elektonik  dianggap sebagai alat bukti petunjuk.

Alat bukti dalam Undang-undang telah ditentukan secara enumeratif , artinya UU terlebih dahulu telah menentukan satu persatu alat bukti yang  sah dan bernilai sebagai alat bukti.

E. Produk Cyber notary sebagai Akta Autentik ?

Ketentuan Pasal 1867 s/d 1869  Kitab Undang-Undang Hukum Perdata / Burgerlijk Wetboek   secara jelas mengatur tentang penertian Akta Otentik.

Ada beberapa permasalahan   hukum   yang dihadapi para Notaris  dalam menggunakan sistem  kerja elektronik yaitu  soal bagaimana  legalitas atau kekuatan pembuktian  dokumen elektronik yang merupakan  produk Cyber Notary.

Edmon Makarim ; menyatakan bahwa masalah hukum yang  dihadapi Notaris  dalam pelaksanaan Cyber Notary  adalah menyangkut otentikasi  serta time-stamping atau soal pembacaan .

Terdapat perbedaan pendapat dikalangan parar  hukum mengenai produk Cyber Notary, apakah kekuatan pembuktian sama dengan  alat bukti autentik atau  akta dibawah tangan.

Arsyad Sanusi  berpendapat : bahwa  suatu dokumen elektronik , sekiranya dihasilkan oleh suatu sistem Informasi Elektronik yang telah dilegalisasi atau dijamin oleh para profesional yang berwenang untuk itu, maka hal itu termasuk  dokumen autentik, dan jika sistem Informasi Elektronik dapat tetap berjalan  sebagaimana mestinya, sepanjang tidak dibuktikan oleh para pihak, dokumen elektronik tersebut diterima layaknya sebagai akta atau dokumen autentik, dan bukan akta dibawah tangan.

Pendapat berbeda dikemukan oleh Brian  Prasetyo bahwa akta otentik untuk saat ini belum bisa berbentuk elektronik. Kalau kedudukannya sama dengan akta dibawah tangan boleh saja,  sebab bentuk akta  elektronik hanya merupakan kesepatakan para pihak. Alasan Brian Prasetyo  menyatakan bukan sebagai akta otentik :

  1. Akta otentik  bentuknya ditentukan oleh peraturan dan belum ada peraturan yang menyatakan bahwa akta otentik  boleh dalam bentuk elektronik.
  2. Akta harus ditandatangani dan sampai saat ini belum ada peraturan yang secara eksplisit dan bersifat lex specialis menyatakan bahwa Digital Signature boleh digunakan untuk menandatangani akta otentik.
  3. Pembuatan akta dan penandatanganan harus dihadiri dan disaksikan oleh Notaris dan para saksi dan sampai saat ini belum ada peraturan yang menyatakan bahwa Notaris boleh menyaksikan panandatanganan melalui  misalnya teleconference.

Pandangan Brian Prasetyo sejalan dengan ketentuan  ketentuan Pasal 5 ayat (4)   UU No. 11 Tahun 2008 bahwa ketentuan mengenai Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektonik sebagaimana dimaksud pada ayat (1)  tidak berlaku untuk :

Surat yang menurut UU harus dibuat dalam bentuk tertulis .

Surat  beserta dokumennya yang menurut UU harus dibuat dalam bentuk akta notaril atau akta yang dibuat oleh pejabat pembuat akta.

Alat bukti elektronik tidak berlaku terhadap surat-surat yang harus dibuat dalam bentuk surat tertulis atau  dalam bentuk akta notaril atau akta yang dibuat pejabat pembuat akta.

Ketentuan tersebut  mengandung  arti bahwa alat bukti elektronik  dalam bentuk Dokumen Elektronik tidak  berlaku  dan tidak dapat  dipersamakan dengan  suatu akta otentik /akta notaril  yang bentuknya tertulis dan mempunyai minuta akta (asli akta notaris).

Contoh  pelaksanaan  Cyber notary  yang dapat dianggap sebagai akta otentik misalnya  dalam RUPS  misalnya ;  PT. Maju Mundur berpusat di Jakarta , melaksanakan RUPS  tetapi  ada beberapa orang pemegang saham tidak berada di Indonesia, tetapi berada di luar negeri, misalnya di Jepang, Singapura  dan di Amerika, dan ada seorang pemegang  saham berada di  Irian Jaya.  RUPS  dapat dilaksanakan  di Jakarta  dengan dihadiri  Notaris, sedangkan pemegang saham  yang ada  di luar negeri  tidak perlu hadir secara fisik  ditempat RUPS,  akan tetapi mereka  dapat mengikuti RUPS tersebut dengan menggunakan Telekonferensi. Pemegang saham yang berada di luar Indonesia tetap dianggap hadir dan dapat menandatangani hasil RUPS tersebut melalui elektronik.

Demikian halnya dengan penanda tanganan kuasa melalui sistem elektronik  : misalnya  salah satu pihak  pemberi atau penerima kuasa yang berada di luar wilayah  Indonesia, tidak perlu datang ke Indonesia menanda tangani kuasa, cukup tanda tangan melalui elektronik.

Oleh karena itu menurut hemat saya , hasil risalah RUPS  maupun kuasa elektronik merupakan akta autentik.

Arsyad Sanusi dalam bukunya ( halaman 357 ; 2011) bahwa terkait dengan pengaturan pembutian dalam UU ITE  terdapat berbagai alat bukti elektronik yang dapat diungkapkan dalam persidangan. Alat bukti elektronik termasuk antara lain ; Informasi Elektronik, Dokumen Elektronik, atau hasil penyadapan sebagai bagian dari teknologi informasi yang dapat dianggap sebagai alat bukti petunjuk.

Keterangan yang dapat memberikan pemahaman tentang kedudukan/kekuatan pembuktian elektronik  yaitu penjelasan Pasal 6 UU No. 11 Tahun tentang ITE dapat disimpulkan bahwa alat bukti Elektronik hanya identik atau disamakan dengan alat bukti tertulis, sebagaimana disebutkan bahwa selama ini bentuk tertulis identik dengan informasi dan/atau dokumen yang tertuang di atas kertas semata, padahal pada hakekatnya informasi dan atau dokumen (elektronik) dapat dituangkan ke dalam media apa saja, termasuk media elektronik. Bahwa dalam lingkup sistem elektronik, informasi yang asli dengan salinannya tidak relevan untuk dibedakan, sebab sistem elektronik pada dasarnya beroperasi dengan cara penggandaan yang mengakibatkan informasi yang asli tidak dapat dibedakan lagi dari salinannya

Seharusnya  tidak semua tugas  atau kewenangan Notaris sebagaimana dimaksud dalam 15 ayat (2) huruf f ,  dapat dilaksanakan melalui  Cyber Notary  yaitu  membuat akta yang berkaitan dengan pertanahan. Misalnya pembuatan akta jual beli  barang tidak bergerak berupa tanah dan bangunan, kesulitan yang dihadapi ketika balik nama ke BPN. Tidak semua kewenangan Notaris dapat dilaksanakan melalui sistem elektronik.

Perbedaan Akta Otentik dengan surat/dokumen cyeber Notary :

  1. Akta autentik bentunya tertulis sedangkan surat/dokumen cyber Notary tidak tertulis, berbentuk surat/dokumen elektronik.
  2. Akta autentik mempunyai  minuta akta sedangkan dokumen Cyber tidak mempunyai minuta akta ( asli akta notaris).
  3. Akta otentik dibuat secara manual, sebaliknya dibuat menggunakan sistem elektronik.

Menggunakan jasa pihak ketiga sebagai pihak  yaitu CA sebagai penjamin pelaksaan Cyber Notary, sehingga menyebabkan potensi terjadi penyalahgunaan atau cyber Crime.

Simpulan  dan saran;

–         Pelaksanaan  Cyber Notary  sangat dibutuhkan dalam  perkembangan dunia bisnis/usaha sehingga kehadirannya tidak dapat dielakkan, akan tetapi pemberlakuannya masih membutuhkan waktu 5 tahun hingga 10 tahun mendatang, sebab masih perlu pengkajian lebih mendalam khususnya mengenai kesiapan dan  pembenahan serta ketersediaan infrastruktur yang  memadai dan handal, dalam rangka menjamin pelaksanaan Cyber Notary  serta menjamin pemyimpanan dokumen elektronik secara aman dan rahasia.

–         Perubahan dan singkronisasi peraturan perundang-undangan yang dapat menjadi payung hukum pelaksanan Cyber notary dalam sistem hukum Indonesia.

–         Kesiapan sumberdaya manusia para notaris Indonesia untuk menerima Cyber notary dalam pelaksanaan tugas dan kewenangannya.

–         Dalam Undang-undang Jabatan Notaris maupun Kitab Undang-undang Hukum Perdata harus dirumuskan bahwa produk Cyber notary  yang  merupakan alat bukti elektronik  dapat diterima dan diidentikkan alat bukti tertulis /autentik.

–         Syarat  minimum   yang harus dipenuhi  agar supaya produk Cyber Notary  dapat menjadi alat bukti autentik  yaitu; (1) Syarat keaslian , (2) Syarat kerahasiaan

–         Proses yang terjadi di didalam transaksi elektronik  harus dapat dipertanggungjawabkan secara hukum terhadap para pihak.

–         Ada jaminan kepastian hukum bagi semua pihak, bahwa Notaris  dalam menggunakan/memanfaatkan teknologi informasi berupa komputer, jaringan komputer dan/atau media elektronik lainnya dapat berkomunikasi, mendengarkan, mengamati dan mencermati , serta memahami seluruh perbuatan atau kejadian atau keadaan yang berlangsung dalam proses pelaksanakan tugas dan kewenangan jabatan Notaris dalam memberi legitimasi transaksi elektronik.

–         Teknologi Informasi yang digunakan dapat menjamin bahwa penandatanganan melalui elektronik dapat mengetahui keinginan masing-masing pihak,  identitas penandatangan, keinginan serta dapat membaca seluruh Dokumen/Informasi  Elektronik.

Saran  :  Istilah akta autentik diubah menjadi  elektronik autentik, alasannya  untuk menghilangkan  istilah pengertian tertulis.


[1] Dibawakan pada Seminar Hukum AMPUH dengan tema “Cyber Notary” pada tanggal 25 Juni 2011 di Hotel Mercure Makassar

[2] Guru Besar Fakultas Hukum Universitas Hasanuddin / Hakim Agung Republik Indonesia

 

Tags: ,

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s

 
%d bloggers like this: