RSS

Pelaksanaan Divestasi saham PT NNT Pasca Putusan Mahkamah Konstitusi

22 Apr
source from google

source from google

PEMBELIAN SAHAM PT. NEWMONT NUSA TENGGA (NNT) OLEH PEMERINTAH PASCA PUTUSAN MAHKAMAH KONSTITUSI[1]

Kedudukan PIP dalam pembelian saham PT NNT

Pusat Investasi Pemerintah (PIP) atau  Indonesia Investment Agency (IIA)) adalah unit organisasi noneselon di bidang pengelolaan investasi pemerintah yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Menteri Keuangan melalui Sekjen Kementerian Keuangan. PIP merupakan satuan kerja pada Kementerian Keuangan yang menerapkan Pola Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum (PPK-BLU) sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. PIP dipimpin oleh Direktur Utama.

Pembentukan Pusat Investasi Pemerintah tersebut dilaksanakan dengan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 52/PMK.01/2007 tanggal 16 Mei 2007 tentang Organisasi dan Tata Kerja Pusat Investasi Pemerintah. Organisasi PIP dalam PMK tersebut dinyatakan dalam bentuk Badan Layanan Umum (BLU). Status sebagai BLU Bertahap sebagaimana semula melekat pada SKS-BIP, selanjutnya setelah terbentuknya PIP dan adanya peningkatan kinerja telah mengalami peningkatan menjadi BLU Penuh. Perubahan status BLU tersebut ditetapkan oleh Menteri Keuangan melalui Keputusan Menteri Keuangan Nomor 91/KMK.05/2009 tanggal 27 Maret 2009 tentang Penetapan Pusat Investasi Pemerintah pada Departemen Keuangan sebagai Instansi Pemerintah yang menerapkan Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum.

Ruang lingkup investasi Pemerintah meliputi Investasi Jangka Panjang berupa pembelian surat berharga, serta Investasi Langsung meliputi penyertaan modal dan pemberian pinjaman. Ruang lingkup pengelolaannya meliputi perencanaan, pelaksanaan, penatausahaan dan pertanggungjawaban, serta pengawasan investasi dan divestasi.[2]

PIP mempunyai tugas melaksanakan kewenangan operasional dalam pengelolaan investasi Pemerintah Pusat sesuai dengan kebijakan yang ditetapkan oleh Menteri Keuangan, dan berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku.[3]

Dalam melaksanakan tugas tersebut, PIP menyelenggarakan fungsi: [4]

  1. penyusunan rencana strategis bisnis, rencana kerja investasi, dan rencana bisnis dan anggaran (RBA) tahunan serta rencana kerja dan anggaran satuan kerja;
  2. penilaian kelayakan, manajemen risiko, penyelesaian masalah hukum dan perjanjian investasi Pemerintah;
  3. pengelolaan Rekening Induk Dana Investasi;
  4. penyusunan dan pelaksanaan anggaran, akuntansi, penyelesaian transaksi (setelmen), dan pelaporan;
  5. penyusunan strategi dan pelaksanaan sistem kepatuhan internal;
  6. pengendalian intern dan penerapan manajemen risiko dengan prinsip kehati-hatian terhadap pelaksanaan tugas PIP; dan
  7. pelaksanaan urusan umum, sumber daya manusia, dan kerumahtanggaan PIP.

Investasi yang dilakukan oleh PIP dalam bentuk :[5]

Investasi surat berharga

  1. Investasi dengan cara pembelian saham dan/atau
  2. Investasi dengan cara pembelian surat utang.

 Investasi langsung

  1. Penyertaan Modal  dan/atau
  2. Pemberian Pinjaman.

Terkait sumber dana pembelian 7% saham divestasi PT NNT, sumber pendanaan dimaksud berasal dari Dana Investasi Pemerintah dalam APBN TA 2011 sebesar Rp1 Triliun yang telah disetujui oleh DPR. Sesuai dengan ketentuan Pasal 15 ayat (5) UU Keuangan Negara dan UU APBN-P TA 2011 telah dirinci alokasi dana investasi Pemerintah sebesar Rp1 Triliun dan tidak terdapat catatan apapun terkait pelaksanaannya, sehingga Pemerintah mempunyai kewenangan untuk melaksanakan investasi tanpa persetujuan kembali oleh DPR. Sedangkan kekurangan dana sebesar Rp1,3 triliun untuk membeli 7% saham divestasi PT NNT tahun 2010 akan menggunakan pendapatan dari hasil investasi PIP pada tahun-tahun sebelumnya yang dapat digunakan langsung sesuai Pasal 69 ayat (6) UU Perbendaharaan Negara.

Dalam pembelian 7% sahama PT NNT PIP bertindak sebagai wakil pemerintah. Dasar PIP melakukan pembelian saham tersebut adalah Surat Keputusan Menteri Keuangan  No 43/KMK.06/2011 tertanggal 1 februari 2011 tentang Penetapan Pusat Inpestasi Pemerintah sebagai Pembeli Saham Divestasi PT Newmon Nusantara Tenggara Untuk Tahun 2010. Penunjukan menterai keuangan ini sebagai dasar hak untuk melakukan pembelian 7 % saham PT NNT oleh PIP. Penunjukan PIP sebagai wakil pemerintah oleh Meneteri Keuangan karena PIP merupakan unit organisasi non eselon di bidang pengelolaan investasi pemerintah yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Menteri Keuangan melalui Sekretaris Jenderal yang menerapkan Pola Badan Layanan Umum (BLU).[6]

Menteri Keuangan mengeluarkan SK No No 43/KMK.06/2011 tertanggal 1 februari 2011 karena Menteri Keuangan melakasanakan kewenangannya sebagai Bendahara Umum Negara sebagaimana ketentuan Pasal 6 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara jo Pasal 10 Peraturan Pemerintah Nomor 1 tahun 2008 tentang Investasi Pemerintah disebutkan kewenangan pengelolaan investasi pemerintah dilaksanakan oleh Menteri Keuangan selaku Bendahara Umum Negara.

Menteri Keuangan sebagai Bandehara Umum negara berwenang menempatkan uang negara dan mengelola/menatausahakan investasi.[7] Bentuk investasi yang dilakukan oleh Menteri Keuangan adalah dapat berbentuk investasi jangka panjang untuk memperoleh manfaat ekonomi, sosial  dan/atau manfaat lainnya yang  dilakukan dalam bentuk saham, surat utang, dan investasi langsung.[8] Apabila pemerintah akan melakukan investasi jangka panjang dalam bentuk penyertaan modal pada perusahaan negara atau  swasta, keputusan investasi tersebut harus ditetapkan dengan Peraturan Pemerintah.[9]

Pada pembelian 7% sahan divestasi PT NNT Pemerintah meyakini hal tersebut merupakan bentuk investasi jangka panjang yang diatur dalam Undang-Undang No 1 Tahun 2004.

Namun pembelian 7% saham PT NNT bertententangan dengan kewenangan PIP sebagai lembaga yang bentul Badan Layanan Umum (BLU). Kelembagaan PIP sebagai BLU tidaklah sesuai dengan makna filosofis dan tujuan pembentukan BLU sesuai dengan ketentuan Pasal 68 ayat (1)  Undang-Undang No 1 Tahun 2004 yaitu  Badan Layanan Umum dibentuk untuk meningkatkan pelayanan kepada masyarakat dalam rangka memajukan kesejahteraan umum dan mencerdaskan kehidupan bangsa. Dengan demikian  BLU seharusnya berfungsi untuk memberikan pelayanan kepada masyarakat dan tidak mencari keuntungan.  Hal senada juga disebutkan dalam Pasal 3 Peraturan Pemerintah No 23 Tahun 2005 disebutkan bahwa BLU menyelenggarakan kegiatan tanpa mengutamakan pencarian keuntungan. Sementara Menteri Keuangan secara tegas  menyebutkan  tujuan pemerintah membeli 7% saham PT NNT adalah untuk mengejar keuntungan dengan mengoptimalkan penerimaan negara dari deviden, pajak dan royalti.[10]

 Pengaruh putusan MK terhadap pelaksanaan Divestasi Saham PT NNT

Sebagai suatu negara yang berkedaulatan rakyat, berdasarkan hukum, dan menyelenggarakan pemerintahan negara berdasarkan konstitusi, sistem pengelolaan keuangan negara harus sesuai dengan aturan pokok yang ditetapkan dalam Undang-Undang Dasar. Sebagai contoh dalam Undang-Undang Dasar 1945 Bab VIII Hal Keuangan, antara lain disebutkan bahwa anggaran pendapatan dan belanja negara ditetapkan setiap tahun dengan undang-undang. Hal ini juga yang seharusnya diwujudkan dalam pembelian 7 % saham PT. NNT.

Berdasarkan Pasal 6 Undang-Undang No. 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara, Presiden selaku Kepala Pemerintahan memegang kekuasaan pengelolaan keuangan Negara (guna mencapai tujuan bernegara) sebagai bagian dari kekuasaan pemerintahan, namun penyelenggaraannya harus melalui APBN yang merupakan wujud pengelolaan keuangan negara yang ditetapkan tiap tahun dengan undang-undang dengan persetujuan DPR-RI, dan dilaksanakan secara terbuka dan bertanggungjawab untuk sebesar-besarnya kemakmuran rakyat.

Pasal lain dalam Undang-Undang tersebut menyatakan hal yang berbeda, yakni dalam Pasal 27 ayat (4) menyatakan bahwa dalam keadaan darurat Pemerintah dapat melakukan pengeluaran yang belum tersedia anggarannya, yang selanjutnya diusulkan dalam rancangan perubahan APBN dan/atau disampaikan dalam Laporan Realisasi Anggaran. Ketentuan dalam pasal ini tidak bisa diaplikasikan terhadap pembelian saham PT. NNT oleh Pemerintah. Hal ini disebabkan karena pembelian saham tersebut menurut hemat kami tidak dapat dikategorikan sebagai keadaan darurat. Dalam Pasal 24 ayat (4) Kontrak Karya dinyatakan bahwa jadwal waktu penawaran saham perusahaan kepada Peserta Indonesia dapat diperpanjang dengan Persetujuan Pemerintah, artinya apabila Pemerintah menginginkan saham tersebut jangka waktu penawaran masih dapat diperpanjang.

Pembelian 7% saham divestasi PT.NNT merupakan kewenangan konstitusional Presiden dalam menjalankan pemerintahan negara yang hanya dapat dilakukan dengan:

  1. persetujuan DPR, baik melalui mekanisme UU APBN atau persetujuan secara spesifik;
  2. dilakukan secara terbuka dan bertanggung jawab untuk sebesar-besar kemakmuran rakyat; dan
  3. dilaksanakan di bawah pengawasan DPR.

Sebagaimana dikatkan di atas bahwa APBN merupakan kegiatan pembelanjaan dalam pengelolaan keuangan negara. Dengan demikian maka kegiatan pembelian tersebut secara konstitusional tunduk pada ketentuan Pasal 23 UUD 1945. Artinya, anggaran pembelian tersebut harus telah termuat di dalam UU APBN dan sebagai pelaksanaan harus dilakukan secara terbuka dan bertanggung jawab untuk sebesar-besar kemakmuran rakyat di bawah pengawasan DPR-RI. Apabila anggaran untuk pembelian tersebut belum atau tidak termuat dalam UU APBN maka anggaran tersebut dimasukkan dalam RUU APBN pada tahun berikutnya.

Oleh karena dana pembelian 7% saham Newmont belum secara spesifik dimuat dalam APBN dan juga belum mendapat persetujuan secara spesifik dari DPR, maka alternatif untuk mempertahankan promosi kepentingan nasional pasca Putusan MK adalah dengan mengajukan penyesuaian APBN sebagaimana yang diamanahkan dalam Pasal 27 ayat (3) UU Keuangan Negara. Pembelian Saham PT. NNT dapat dikategorikan sebagai keadaan tertentu yang memerlukan pergeseran anggaran antarunit organisasi, antarkegiatan, dan antarjenis yang memerlukan Persetujuan DPR. Mekanisme RUU APBN mengacu pada Pasal 27 ayat (5) UU Keuangan Negara, Pemerintah Pusat mengajukan rancangan undang-undang tentang Perubahan APBN tahun anggaran yang bersangkutan berdasarkan perubahan sebagaimana dimaksud dalam ayat (3) (dalam hal ini apabila terjadi keadaan yang menyebabkan harus dilakukan pergeseran anggaran antarunit organisasi, antarkegiatan, dan antarjenis belanja) untuk mendapatkan persetujuan DPR sebelum tahun anggaran yang bersangkutan berakhir.

Mengingat urgensi pemerintah membeli 7% saham PT. NNT adalah untuk  memperoleh manfaat ekonomi, sosial dan manfaat lainnya yang antara lain adalah :

  1. Mendukung dan memastikan kepatuhan (compliance) perusahaan dalam pembayaran pajak, royalti dan kewajiban tanggung jawab sosial perusahaan (corporate social responsibility) sehingga efek ganda (multiplier effect) dari industri tersebut dapat lebih dirasakan masyarakat sekitar;
  2. Menjaga kepentingan nasional berdasarkan prinsip-prinsip international best practice;
  3. Membangun tata kelola dan pengawasan yang lebih baik bagi pelaksanaan pengusahaan pertambangan di Indonesia sehingga menciptakan iklim bisnis dan mekanisme kerja sama pengelolaan pertambangan di Indonesia yang kondusif, adil dan juga memberikan manfaat yang besar bagi negara;
  4. Peningkatan transparansi dan akuntabilitas dalam PT NNT;
  5. Mendorong PT NNT untuk lebih memenuhi ketentuan perundang-undangan di bidang pengelolaan lingkungan hidup;
  6. Menjadi pola pengawasan bagi Pemohon atas kegiatan investasi di industri ekstratif yang mengelola sumber daya alam, termasuk untuk mendorong renegosiasi kontrak karya sejenis untuk memenuhi amanat Pasal 33 ayat (2) dan ayat (3) UUD 1945;

Maka dalam pelaksanaan pembeliaan saham PT. NNT melalui penyesuaian APBN harus terdapat kerjasama yang baik antara Pemerintah dan DPR-RI. Pemerintah sebagai pihak yang mengajukan rancangan perubahan APBN hendaknya dapat menjelaskan secara rinci maksud dan tujuan pembelian saham PT. NNT tersebut untuk sebesar-besar kemakmuran rakyat, sedangkan DPR-RI harus dapat memberi masukan dan mengkritisi hal-hal yang krusial dalam pembelian saham tersebut, dan jangan sampai sebagai pihak yang dianggap penghalang atau menyusahkan pemberian izin penyertaan modal pemerintah dalam Perusahaan tersebut dengan proses politik yang berbelit.

Apabila momentum pembelian 7 % saham PT. NNT hilang dari Pemerintah Pusat maka kesempatan pembelian saham ini berdasarkan Kontrak Karya dan PP No. 24/2012 tentang Perubahan PP No. 23/2010 tentang Pelaksanaan Kegiatan Usaha Pertambangan Mineral Dan Batubara akan beralih kepada Pemerintah Daerah. Kemudian apabila pemerintah daerah tidak menerima penawaran saham tersebut maka akan diserahkan kepada BUMN atau BUMD melalui lelang. Terakhir , apabila BUMN atau BUMD tidak menerima juga maka akan ditawarkan kepada Badan Usaha Swasta Nasional yang didalamnya mengandung 100% modal dalam negeri.

Kemungkinan Pemerintah Pusat kehilangan momentum ini dapat terjadi apabila proses perundingan penyesuaian APBN berjalan alot di DPR-RI apalagi sampai pada keputusan bahwa DPR-RI tidak menyetujui pembelian saham 7 % PT. NNT tersebut, sehingga bola akan bergulir kepada Pemerintah Daerah yang memiliki dana yang lebih terbatas dibandingkan dengan dana Pemerintah Pusat. Dengan kata lain dapat diproyeksikan bahwa Pemerintah Daerah pun tidak dapat membeli saham tersebut karena keterbatasan anggaran. Artinya penawaran saham ini akan bergulir pada lelang bagi BUMN atau BUMD, dan terakhir apabila itu gagal juga akan menuju kepada pelelangan untuk Badan Usaha Swasta Nasional.

Seandainya Pemerintah Pusat maupun Pemerintah Daerah tidak melakukan pembelian terhadap 7 % saham PT.NNT masalah yang kemudian muncul adalah mengenai perwujudan kepentingan nasional. Karena walaupun swasta nasional itu keseluruhannya merupakan modal dalam negeri bukan berarti kepentingan nasional dapat terjaga, apalagi ditambah adanya kepentingan-kepentingan pribadi dari pemilik badan usaha swasta nasional yang dimungkinkan bertentangan dengan semangat Pemerintah sebagai pemegang kedaulatan di atas bumi, air dan segala kekayaan alam yang terkandung di tanah air Indonesia yang digunakan untuk sebesar-besar kemakmuran rakyat. Dan bukanlah hal yang mustahil bahwa campur tangan asing sedikit banyak akan dapat mempengaruhi badan usaha swasta nasional tersebut, sehingga pada akhirnya tujuan Pasal 24 Kontrak Karya untuk promosi kepentingan nasional tidak akan tercapai.

Mengutip pendapat Majelis Hakim MK dalam Putusannya yang menyatakan bahwa pada dasarnya kepemilikan oleh negara merupakan bentuk penguasaan yang paling tinggi sehingga dapat digunakan untuk kemakmuran rakyat sebagaimana dibunyikan dalam Pasal 33 ayat 3 UUD 1945. Penguasaan negara disini hendaknya dipandang tidak hanya dalam bentuk kepemilikan, tetapi juga dapat dilakukan dalam bentuk kebijakan dan tindakan kepengurusan, pengaturan, pengelolaan, serta pengawasan, karena kepemilikan 7 % saham PT. NNT tidak serta merta membuat Pemerintah dapat mengendalikan keputusan manajemen PT. NNT guna kepentingan nasional.

Kesimpulan dan saran

Kesimpulan

  1. Dasar hak/penunjukan PIP membeli 7% saham PT NNT sebagai wakil pemerintah karena PIP mendapat mandat dari Menteri keuangan melalui  Surat Keputusan Menteri Keuangan  No 43/KMK.06/2011 tertanggal 1 februari 2011 tentang Penetapan Pusat Inpestasi Pemerintah sebagai Pembeli Saham Divestasi PT Newmon Nusantara Tenggara Untuk Tahun 2010. Menteri Keuangan mengeluarkan SK No 43/KMK.06/2011 tertanggal 1 februari 2011 karena Menteri Keuangan melakasanakan kewenangannya sebagai Bendahara Umum Negara sesuai ketentuan UU Nomor 1 tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara jo Peraturan Pemerintah Nomor 1 tahun 2008 tentang Investasi Pemerintah. Namun bila dilihat dari dasar kewenangan PIP sebagi wakil pemerintah dalam membeli 7% saham PT NNT ternyata tidak tepat. Hal ini dilihat dari filosopi BLU Pasal 68 Undang-Undang No 1 Tahun 2004 dan Pasal 3 Peraturan Pemerintah No 23 Tahun 2005 disebutkan bahwa BLU seharusnya berfungsi untuk memberikan pelayanan kepada masyarakat, menyelenggarakan kegiatan tanpa mengutamakan pencarian keuntungan dan tidak mencari keuntungan.
  2. Pasca Putusan MK Pemerintah Pusat tidak dapat secara langsung membeli 7% saham PT.NNT, melainkan diperlukan persetujuan DPR-RI. Hal ini membawa konsekuensi bahwa kepentingan nasional dimungkinkan tidak terjamin karena apabila Pemerintah Pusat gagal membeli saham tersebut maka saham tersebut dimungkinkan akan beralih ke perusahaan swasta nasional, mengingat pemerintah daerah dari segi finansial lebih terbatas dibanding apa yang dimiliki oleh pemerintah pusat. Alternatif yang dapat dijalankan adalah Pemerintah Pusat mengajukan penyesuaian APBN dalam tahun berjalan kepada DPR-RI dengan memasukan anggaran pembelian saham PT.NNT sebagai penyesuaian yg memerlukan persetujuan DPR-RI karena terkait dengan pergeseran anggaran.Oleh karena itu dibutuhkan kerjasama yg baik antara Pemerintah Pusat dengan DPR-RI untuk dapat membicarakan dan menganggarkan dana guna pembelian saham tersebut demi sebesar-besar kemakmuran rakyat. Hal lain sebagai dampak lanjutan putusan MK tersebut adalah semakin panjangnya proses pembelian saham PT.NNT karena rangkaian proses politik dalam DPR-RI cenderung memberikan hambatan terhadap proses pembelian saham tersebut. Dengan berlarutnya proses pembelian itu maka Indonesia akan memiliki potensi kehilangan kesempatan untuk mendapat keuntungan dari pembagian dividen perusahaan karena belum bertindak sebagai pemegang saham PT.NNT. Selain itu dimungkinkan pula mengalami kerugian apabila terjadi pelemahan nilai tukar rupiah terhadap mata uang asing lain khususnya dollar. Sehingga pada saat membeli saham tersebut Indonesia akan mendapat harga yg lebih mahal ketimbang pembelian dilakukan sejak dini.

Saran

  1. Pemerintah dan DPR perlu membuat undang-undang yang mengatur secara khusus badan investasi pemerintah sehingga badan investasi pemerintah memiliki kedudukan yang jelas dan kuat. Dengan demikain investasi yang akan dilakukan pemerintah menjadi jelas dan dapat memebri manfaat yang sebesar besarnya bagi keuangan negar dan kesejahteraan masyarakat luas.
  2. Pemerintah dan DPR perlu melakukan langkah-langkah kongkrit agar proses pembelian  7% saham PT NNT. Langkah-langhkah kongkrit ini akan membuat kepastian hukum dterhadap nasib 7% saham PT NNT apakah akan dibeli sendiri oleh Pemerintah atau diserahkan kepada pemerintah daerah, BMUN atau pihak swasta nasional lainnya. ;langkah-langkah kongkrti juga akan memberi dampak positip terhadap pencitraan kondisi penanaman modal di Indonesia secara umum dan kondisi kontrak karya pada khususnya.

DAFTAR PUSTAKA

Buku

Antoni K. Ahmad, Kamus Lengkap Ekonomi, Jakarta : Gita Media Press,  2003.

Batubara Marwan, Menggugat Pengelolaan Sumber daya Alam Menuju Negara Berdaulat, Jakarta: KPK-N, 2009.

Baswir Revrisond, Sengketa Divestasi Newmon dan Kreteria Investasi, disampaikan dalam kedudukan sebagai saksi ahli dalam sidang SKLN anatara Presiden RI dengan DPR RI dan BPK RI terkait divestasi 7 persen saham PT NNT Tahun 2010 dalam sidang di Mahkamah Konstitusi, Jakarta, 10 April 2012.

Dermawan Iwan, Kewajiban Divestasi Pada Penenaman Modal Asing Di Bidang Pertambangan Umum (Studi Kasus Perjanjian Kontrak Karya Anatara PT. Newmon Nusa tenggara dengan Pemerintah Indonesia, Skripsi, Fakultas Hukum Universitas Indonesia, Depok, 2008.

Ilmar Aminuddin, Hukum Penanaman Modal di Indonesia, Jakarta : Prenada Media, Cetakan ke2, 2005.

Kuncoro Mudrajad,  Divestasi Newmont Pasca-putusan MK, Kompas  21 Agustus 2012.

Martowardojo Agus D.W., Penjelasan Meneteri Keruangan Republik Indonesia Atas Pembelian 7% Saham Divestasi PT. Newmon Nusatenggara Tahun 2010 oleh Pusat Investasi Pemerintah, Jakarta, 1 juni 2011.

Mutofa Syahrul dan Mutofa Saipul, Kedudukan Huum Negara Dalam Perjanjian Kontrak Karya (Studi Perjanjain Kontrak Karya Pertambangan Anatara Pemerintah RI dengan PT NNT), Makalah Tahun 2012.

Rajagukguk Erman, Hukum Investasi di Indonesia, Antomi Undang-Undang No 25 Tahun 2007 tentang Penanaman Modal (Jakarta: Fakultas Hukum Universitas Al-Azhar Indonesia, 2007)

_________,Hukum Investasi di Indonesia, Depok:  FHUI, 2006.

Patty Made Ester Ida Oka, Pelaksanaan Kontrak Karya Antara Pemerintah Republik Indonesia Dengan Perseroan Terbatas (PT) Avocent Bolaang Mangondow, Tesis, Program Pasca Sarjana, Program Studi Magister Kenotariatan, Universitas Dipenogoro, Semarang, 2008.

Salim HS., Hukum Pertambangan di Indonesia, Jakarta:  Rajagrapfindo Persada, edisi revisi, 2004.

Salim HS. dan Sutrisno Budi, Hukum Investasi di Indonesia, Jakarta: Rajagrapfindo Persada, 2007.

Salim HS, Hukum Pertambangan Mineral & Batubara, Jakarta: Sinar Grafika, Cetakan Pertama 2012

Salim HS, Hukum Penyelesaian Sengketa Pertambangan Di Indonesia, Jakarta: Pustaka Reka Cipta, Cetakan Pertama 2013

Supancana, dan IB Wyasa P, Ikhtisar Ketentuan Penanaman Modal, Jakarta: National Legal Reform Program, Cetakan Pertama 2010

Silalahi Udin, Kajian Kebijakan Publik Berbagai Sektor Dalam Menghadapi Globalisasi Berdasarkan Program Legislasi Nasional, Jakarta: Pusat Pengkajian Pengolahan Data dan Informaasi (P3DI) Sekertariat Jenderal DPR RI, 20010.

Siregar Soritaon, Pembiayaan Investasi Melalui Pusat Investasi Pemerintah  Sebagai Upaya Percepatan Penyelenggaraan Infrastruktur Berkelanjutan, Makalah tanpa Tahun.

Subekti, Hukum Perjanjian,  Jakarta: PT Intermasa, cetakan XX , tahun 2004.

Sekertaris Jenderal Pusat Investasi Pemerintah, Pemerintah Beli Disvestasi Terakhir NNT 7 Persen, Keterangan Pers No PERS-002/IP/2011 tanggal 11 mei 2011.

Sekertaris Jenderal Pusat Investasi Pemerintah, Penandatangan Amendemen Ke-3 Perjanjian Jual Beli 7 Persen Saham Divestasi PT Newmont Nusa Tenggara, Siaran Pers Nomor   PERS-01/IP/201,   6  Agustus 2012.

Peraturan Perundang-Undangan

Indonesia, Undang-Undang Dasar Republik Indonesia Tahun 1945.

Indonesia, Undang-Undang tentang Ketentuan-Ketentuan Pokok Pertambangan, UU Nomor 11 tahun 1967 TLN Nomor 2831.

Indonesia, Undang-Undang tentang Keuangan Negara, UU Nomor 17 Tahun 2003, TLN Nomor 4286.

Indonesia, Undang-Undang tentang Perbendaharaan Negara, UU Nomor 1 Tahun 2004, TLN Nomor 4355.

Indonesia, Undang-Undang tentang Pertambangan Mineral dan Batu Bara, UU Nomor 4 Tahun 2009 TLN Nomor 4959.

Indonesia, Peraturan Pemerintah tentang Investasi Pemerintah, PP Nomor 1 Tahun 2008, TLN Nomor 4812.

Indonesia,  Peraturan Pemerintah Tentang Pelaksanaan Kegiatan Usaha Pertambangan Dan Batubara, PP Nomor 23 Tahun 2010, TLN Nomor 4502.

Indonesia, Peraturan Pemerintah No 24 Tahun 2012 Tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah No 23 Tahun 2010 Tentang Pelaksanaan Kegiatan Usaha Pertambangan Dan Batubara, TLN Nomor 5282.

Mahkamah Konstitusi, Putusan Mahkamah Konstitusi Perkara Nomor 002/PUU-I/2003.

Mahkamah Konstitusi, Putusan Mahkamah Konstitusi Perkara Nomor 2/SKLN-X/2012.

Menteri Keuangan, Peraturan  Menteri  Keuangan Nomor 52 /PMK.01/2007tentang Organisasi  Dan  Tata  Kerja  Pusat  Investasi  Pemerintah.

Menteri Keuangan, Peraturan Menteri Keuangan Nomor 181/PMK.05/2008 Tentang Pelaksanaan Investasi Pemerintah.

Menteri Keuangan, Peraturan Menteri Keuangan Nomor 44/PMK.05/2011 Tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Keuangan Nomor 181/PMK.05/2008
Tentang Pelaksanaan Investasi Pemerintah.

Menteri Keuangan, Peraturan Menteri Keuangan Nomor 135/PMK.01/2011 Tentang  Organisasi Dan Tata Kerja Pusat Investasi Pemerintah.

Menteri Keuangan, Surat Keputusan Menteri Keuangan  No 43/KMK.06/2011 tertanggal 1 februari 2011 tentang Penetapan Pusat Inpestasi Pemerintah sebagai Pembeli Saham Divestasi PT Newmon Nusantara Tenggara Untuk Tahun 2010.

Kontrak Karya Antara Pemerintah Republik Indonesia dan PT. Newmoln Nusa Tenggara, 2 Desember 1986.

 

Media Cetak

Suara Tambang, Buletin ICW Edisi 1/Juli/2011

Warta BPK, Edisi April 2012.

Warta BPK, Edisi JUNI 2011

Media Keuangan,   Vol. VII  No. 57 / Mei 2012

Internet

Agam Fatchurrochman,  Arbitrase Newmont dan Kepentingan Nasional, http://www.kompas.com/kompascetak/read.php?cnt=.xml.2008.03.26.02271520&channel=2&mn=174&idx=174, diakses 18 Maret 2013.

Amandemen ke-2 Divestasi Newmont Ditandatangani, http://lipsus.kompas.com/topikpilihanlist/2133/1/100.hari.jokowi-basuki/read/xml/2012/05/03/11425827/Amandemen.ke-2.Divestasi.Newmont.Ditandatangani, diakses 12 maret 2013.

Background Paper Analisis Kppu Terhadap Undang-Undang Nomor  4 Tahun 2009Tentang Pertambangan Mineral Dan Batubara, http://www.kppu.go.id/docs/Positioning_Paper/positioning_paper_minerba.pdf, diakses 13 maret 2013.

Ida Bagus Rahmadi Supancana, Penyelesaian Sengketa Divestasi PT Newmont Nusa Tenggara: Prospek Dan Implikasinya, http://117.102.106.99:2121/pls/PORTAL30/indoreg.irp_casestudy.viewcasestudy?casestudy=1161, diakses 18 maret 2013.

Pesona Saham Newmont, http://merdekainfo.com/kajian-utama/item/507-%E2%80%9Cpesona%E2%80%9D-saham-newmont, diakses 12 Maret 2013.

Penandatangan Amendemen Ke-5 Perjanjian Jual Beli 7 Persen Saham Divestasi PT Newmont Nusa Tenggara, http://www.pip-indonesia.com/ diakses 12 mei 2013.

Pengertian dan Dasar Hukum Divestasi www.repository.usu.ac.id, diakses 18 maret 20013.

Produk Investasi PIP, http://www.setjen.depkeu.go.id/detail.php?module=layanan&act=investasi&div=produk, Diakses 12 Maret 2013.

Saham Newmont: Pemda Di NTT Merasa Kehilangan Hak Pembelian, http://m.bisnis.com/articles/saham-newmont-pemda-di-ntt-merasa-kehilangan-hak-pembelian, diakses 12 Maret 2013.

Tugas Pokok dan Fungsi PIP, http://www.wikiapbn.org/artikel/Pusat_Investasi_Pemerintah, diakses 12 Maret  2013.

[1] Disusun oleh Indon Sinaga, Justin Adrian, Gumilang Tyas Wisesa, Muhammad Rizal Rustam, Melda Theresia, pada tugas mata kuliah Investasi dan Pasar Modal, Program Pasca Sarjana Magister Hukum Universitas Indonesia, 2013

[2]Soritaon Siregar, Pembiayaan Investasi Melalui Pusat Investasi Pemerintah  Sebagai Upaya Percepatan Penyelenggaraan Infrastruktur Berkelanjutan, http://pusbinsdi.net/file/1328010933PembInvest%20Natsir.pdf, diakses 12 maret 2013.

[3] Tugas Pokok dan Fungsi, http://www.wikiapbn.org/artikel/Pusat_Investasi_Pemerintah, diakses 12 Maret  2013.

[4] Ibid.

[6] Pasal 1 Peraturan Menteri Keuangan Nomor 135/PMK.01/2011 Tentang  Organisasi Dan Tata Kerja Pusat Investasi Pemerintah.

[7] Pasal 6 ayat (2) UU Nomor 1 tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara.

[8] Pasal 41 ayat (1) dan  (2) UU Nomor 1 tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara.

[9] Pasal 41 ayat (3)UU Nomor 1 tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara.

[10][10] Menteri keuangan, Penjelasan Menegteri Keuangan atas Pembelian 7% Saham divestasi PT Newmon Nusatenggara tahn 2010 oleh Pusat Investasi Pemerintah (PIP), disampaikan Pada rapat Kerja Meneteri Keuangan denagn Komisi XI DPR RI, hal 1.

 

Tags: ,

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s

 
%d bloggers like this: