RSS

Kontrak Karya antara Pemerintah dengan PT NNT

17 Apr
source from google

source from google

PEMBELIAN SAHAM PT. NEWMONT NUSA TENGGA (NNT) OLEH PEMERINTAH PASCA PUTUSAN MAHKAMAH KONSTITUSI[1]

 a. Keberadaan PT NNT di Indonesia

Newmont masuk ke Indonesia saat rezim Orde Baru masih berkuasa. Setelah cadangan minyak semakin menipis tahun 80-an, pemerintah mengeluarkan serangkaian kebijakan yang intinya mendorong pemodal asing agar tertarik berinvestasi di Indonesia. Paket Kebijakan yang diluncurkan 2 Mei 1986 ini berhasil menarik animo perusahaan asing untuk masuk ke berbagai sektor usaha, termasuk pertambangan, diantaranya Newmont Gold Company[2] dari Amerika Serikat.[3]

PT NNT merupakan perusahaan patungan antara Newmont Corp. Amerika (pemegang 45% saham) dengan Sumitomo Corp. Jepang (pemegang 35% saham) yang tergabung dalam perusahaan bersama PT Newmont Indonesia Limited dengan PT Pukuafu Indah (Pemagang 20% saham). Newmont Limited Indonesia adalah anak perusahaan dari Newmont Mining Corporation (perusahaan multinational corporation atau MNC)[4]. Pendirian Newmont Limited Indonesia dalam bentuk badan hukum Indonesia adalah dalam rangka penanaman modal asing yang akan melakukan usaha pertambangan di Indonesial.  Penanaman Modal Asing di Indonesia adalah dalam  bentuk investasi langsung. Dalam rangka itulah  Newmont melakukan kerjasama dengan PT.Pukuafu Indah (PTPI) sebagai perusahaan nasional dengan modal dalam negeri (PMDN), untuk mengusahakan pertambangan, kerjasama tersebut dituangkan dalam bentuk joint venture.

Lokasi tambang NNT berada di Batu Hijau, Sumbawa Barat. Batu Hijau adalah cebakan tembaga porfiri dengan sedikit kandungan emas dan perak.[5] Tiap ton bijih yang diolah menghasilkan 4,87 kilogram tembaga dan emas 0,37 gram. Tahun 2010 dihasilkan 542 juta lbs tembaga dan 737.000 oz emas dan cadangan diperkirakan 7.7 miliar lbs tembaga (10 tahun) dan 7.7 juta oz emas (14 tahun).[6]

Pendantangan kesepakatan antara Pemerintah dengan PT NNT ini berlangsung setelah PT.NNT mengajukan permohonan pengusahaan tambang di Indonesia berdasarkan Surat Nomor 0434/03/M.DJP/86  tanggal 27 Oktober 1986. Dengan merujuk kepada surat-surat rekomendasi dari Ketua Dewan Perwakilan Rakyat Nomor KS.02/2907/DPR-RI/86 tanggal 27 September 1986 dan Ketua Badan Penanaman Modal 211/A.1/1986 tanggal 8 September  1986 Presiden Seohaerto pada tanggal 6 Nopember 1986 menyampaikan Surat  No.B- 43/Pres/11/1986 kepada Menteri Pertambangan dan Energi perihal Persetujuan bagi 34 (tiga puluh empat) buah Naskah Kontrak Karya salah satunya adalah PT.NNT.[7]

Salah satu isi dari Surat Presiden tersebut menginstruksikan kepada Menteri Pertambangan dan Energi untuk bertindak untuk dan atas nama Pemerintah RI untuk menandatangi naskah Kontrak Karya tersebut dengan mengambil langkah-langkah yang diperlukan agar pelaksanaan kontrak termaksud berjalan sebaik-baiknya sesuai dengan ketentuan yang berlaku. Presiden juga mengharapkan agar Departemen Pertambangan dan Energi bersama BPKM mengikuti dan memberikan petunjuk-petunjuk yang diperlukan guna kelancaran usaha tersebut serta pengawasan atas pelaksanaannya sesuai dengan ketentuan-ketentuan yang berlaku. 

Dalam Kontrak karya  (contrackt of work)   yang telah ditandatangani antara PT.NNT dengan Pemerintah RI. PT NNT pada tanggal 2 Desember tahun 1986. PT.NNT telah ditunjuk oleh Pemerintah RI sebagai kontraktor tunggal untuk pengusahaan pertambangan di Indonesia. Luas wilayah kontak karya yang diberikan Pemerintah kepada PT Newmont Nusa Tenggara adalah seluas 1.127.134 (satu juta seratus dua puluh tujuh ribu seratus tiga puluh empat) hektar.

Hak tunggal yang diberikan pemerintah kepada PT NNT dalam wilayah kontrak karya tersebut adalah meliputi hak untuk mencari dan melakukan eksplorasi mineral di dalam wilayah kontrak karya untuk mengembangkan dan  menambang setiap endapan Mineral yang ditemukan dalam wilayah pertambangan, mengolah, memurnikan, menyimpang dan  mengangkut semua mineral yang dihasilkan, memasarkan, menjual, serta melakukan semua operasi dan kegiatan lainnya yang diperlukan. Kecuali terhadap mineral-mineral radioaktif, persenyawaan hidrokarbon atau batu-batu, maka kegiatan penambangan oleh PT NNT harus terlebih dahulu mendapatkan persetujuan dari Pemerintah.

Dengan diberikannya hak tunggal kepada PT NNT, maka PT NNT mempunyai hak kendali dan manajemen tunggal atas semua kegiatannya sesuai dengan Kontrak Karya yang telah disetujui dan atas  dasar itupula maka[8] : pertama,   PT NNT mempunyai tanggung jawab penuh termasuk terhadap operasi termasuk semua risiko sesuai dengan ketentuan dan persyaratan yang telah disetujui dalam Kontrak Karya. Kedua, PT NNT dapat mempekerjakan sub kontrak-sub kontraktor baik yang berafiliasi maupun tidak dengan perusahaan untuk melaksanakan tahap-tahap operasi  jika PT NNT membutuhkannya.

Dalam perjanjian kontrak karya yang telah ditandatangani  antara pemerintah dan PT.NNT pada tanggal 2 desember 1986, pada halaman 1 kontrak karya secara ekplisit  telah menyepakati dan mengakui bahwa:

  1. Seluruh sumber daya mineral yang terdapat di dalam wilayah hukum Republik Indonesia, termasuk daerah-daerah lepas pantai adalah kekayaan nasional bangsa Indonesia dan Pemerintah bermaksud untuk mengembangkan seluruh potensi pertambangan yang ada dalam wilayahnya.
  2. Pemerintah bermasud untuk  memajukan perkembangan ekonomi rakyat Indonesia dan untuk itu ingin mendorong dan meningkatkan kegiatan eskplorasi dan pengembangan sumber daya mineral ditemukan endapan bijih dalam jumlah komersil,  akan melakukan berbagai usahayang diperlukan, sesuai dengan  kepentingan rakyat dan persyaratan pemerintah, guna memungkinkan pengembangan endapan bijih dan pelaksanaan kegiatan usaha pertambangan tersebut dan pelaksanaan kegiatan usaha pertambangan yang bersangkutan.
  3. Melalui kegiatan usaha pertambangan, Pemerintah bermaksud untuk menciptakan pusat-pusat pertumbuhan bagi pembangunan daerah, menciptakan kesempatan kerja yang lebih banyak, mendorong dan mengembangkan usaha setempat, dan untuk menjamin agar ketrampilan, pengetahuan dan teknologi dialihkan kepada warga negara indonesia, memperoleh data dasar berkaitan dengan sumber-sumber daya mineral negara, melindungi dan merahabilitir lingkungan alam pembangunan Indonesia selanjutnya.
  4. Perusahaaan, melalui Newmont Mining Corporation Ltd satu perusahaan yang didirikan di Negara Bagian Delware, Amerika Serikat, memiliki ataupun dapat memperoleh keterangan, pengetahuan, pengalaman serta kemampuan teknis dan keuangan yang telah dibuktikan dan sumber-sumber daya lainnya untuk melaksanakan program Penyeldidikan Umum, Eksplotasi, pengembangan, pembangunan, penambangan, pengolahan  dan penjualan yang selanjutnya akan ditetapkan, serta siap bersedia untuk melanjutkan ke arah-arah usaha tersebut sesuai dengan persyaratan-persyaratan dan ketentuan-ketentuan yang tercantum di dalam persetujuan ini dan; 
  5. Pemerintah dan Perusahaan bersedia untuk bekerjasama dalam pengembangan sumber daya mineral atas dasar undang-undang dan peraturan-peraturan Republik Indonesia, khususnya Undang-Undang Nomor 11 Tahun 1967 tentang Undang-Undang Pokok Pertambangan dan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1967 tentang Penanaman Modal Asing, serta perundang-undangan dan peraturan-peraturan yang berkaitan dengan hal itu.

Beranjak kesepakatan dan pengakuan para pihak sebagai di atas  kita dapat melihat  bahwa maksud dan tujuan Pemerintah untuk menandatangani kontrak karya dengan PT.NNT di bidang pertambangan adalah[9]: pertama, untuk mengembangkan seluruh potensi pertambangan yang ada dalam wilayah Republik Indonesia.  kedua  untuk memajukan perkembangan ekonomi rakyat Indonesia dengan meningkatkan kegiatan eskplorasi dan pengembangan sumber daya mineral dengan melakukan berbagai usaha yang diperlukan.  Ketiga, untuk menciptakan pusat-pusat pertumbuhan bagi pembangunan daerah, menciptakan kesempatan kerja yang lebih banyak, mendorong dan mengembangkan usaha setempat, dan untuk menjamin agar ketrampilan, pengetahuan dan teknologi dialihkan kepada warga negara indonesia, memperoleh data dasar berkaitan dengan sumber-sumber daya mineral negara, melindungi dan merahabilitir lingkungan alam pembangunan Indonesia selanjutnya melalui kegiatan usaha pertambangan.

Sebagai pemegang hak tunggal perusahaan yang telah  ditunjuk oleh pemerintah PT NNT memiliki tanggungjawab sebagaimana diatur dalam pasal 2 tentang penunjukan dan tanggung jawab perusahaan. Tanggungjawab perusahaan  itu adalah meliputi keharusan atau kewajiban untuk:

  1. menanamkan modal di Indonesia 
  2. melakukan pembayaran pajak-pajak kepada pemerintah. 
  3. melakukan operasi dan kegiatan penambangan sesuai dengan standar dan prinsip-prinsip yang berlaku secara internasional.
  4. mencegah serta melindungi sumberdaya alam atau lingkungan dari kerusakan  serta wajib untuk mentaati segala undang-undang dan perlindungan Lingkungan Hidup yang berlaku di Indonesia. 
  5. melakukan semua langkah-langkah untuk mencegah dan mengendalikan bahaya kebakaran dan melaporkannya kepada pemerintah apabila terjadi setiap kebakaran. 
  6. melakukan langkah-langkah untuk mencegah kerusakan hak-hak dan milik pemerintah ataupun pihak ketiga, termasuk operasi yang dilaksanakan oleh sub-kontraktor. 
  7. menempatkan dan mempergunakan peralatan-peralatan keselamatan kerja mutakhir yang diakui secara internasional dan wajib mematuhi tindakan keselamatan serta pencegahan kecelakaan sesuai standar internasional. 
  8. melindungi kesehatan dan keselamatan karyawannya serta semua orang yang masuk secara resmi ke wilayah tambang serta wajib untuk mematahui undang-undang dan peraturan kesehatan, keselamatan dan kebersihan yang berlaku di indonesia serta mematuhi instruksi-instruksi yang diberikan seara tertulis oleh pejabat-pejabat yang berwenang untuk itu sesuai dengan undang-undang dan peraturan-peraturan tersebut.

b. Perjalanan divestasi PT NNT

Dalam pasal 24 ayat 3 kontrak karya antara PT NNT dan Pemerintah disebutkan bahwa PT. NNT harus menjamin bahwa saham-saham yang dimiliki oleh pemodal asing akan ditawarkan untuk dijual atau diterbitkan, pertama-pertama kepada pemerintah dan kedua (jika pemerintah tidak menerima (menyetujui) penawaran itu dalam waktu 30 hari sejak tanggal penawaran), kepada warga negara Indonesia atau perusahaan Indonesia yang dikendalikan oleh warga negara Indonesia.

Pada pasal 24 ayat 4 Perjanjian Kontrak Karya PT. NNT dengan pemerintah Indonesia diatur tentang ketentuan divestasi wajib secara kontraktual yang seharusnya dilaksanakan. Periode operasional PT NNT dimulai pada 1 Januari 2000, maka berdasarkan Pasal 24 ayat (4) perjanjain Perjanjian Kontrak Karya PT. NNT dengan pemerintah Indonesia, kewajiban divestasi dimulai pada tahun ke-lima yaitu tahun 2005, demikian seterusnya sehingga pada tahun 2010, kewajiban divestasi saham tersebut sudah mencapai 51%. Sehingga tahapan dipestasi bila dirinci:

No

Tahun

Kewajiban

Komulatif

1

Tahun ke lima (2005)

20% 20%
2

Tahun ke enam (2006)

3%

23%

3

Tahun ke tujuh (2007)

7%

30%

4

Tahun ke delapan (2008) 7%

37%

5

Tahun ke sembilan (2009)

7%

44%

6

Tahun ke sepuluh (2010)

7%

51%

Dalam perjalannya dipestasi tersebut tidak dilaksanakan secara sukarela oleh PT. NNT. Kasus sengketa divestasi yang harus dilaksanakan sesuai dengan Kontrak Karya yang ditandatangani PT Newmont Nusa Tenggara dengan Pemerintah Indonesia. Atas dasar ketentuan kontrak,  dalam jangka waktu 10 tahun sejak kegiatan eksploitasi maka PT Newnmont Nusa Tenggara harus melakukan divestasi. Proses divestasi tersebut harus diselesaikan dalam jangka waktu satu (1) tahun.

Menyikapi perkembangan tersebut maka pada 11 Februari 2008 Pemerintah RI menganggap NNT lalai default terhadap ketentuan divestasi dalam Kontrak Karya dan memberi waktu selama 180 hari  untuk segera menyelesaikan penjualan sahamnya. Penetapan lalai oleh Pemerintah berpijak pada ketentuan pasal 20 ayat 1 KK yang menyatakan: Dengan tunduk….Dalam hal perusahaan tidak memperbaiki kelalaian tersebut dalam jangka waktu yang ditetapkan di dalam pemberitahuan, maka pemerintah berhak untuk mengakhiri persetujuan ini…dst.  Bila tetap tidak dilaksanakan maka terpaksa Pemerintah harus mengakhiri (terminasi) kontrak karya dengan PT Newmont Nusa Tenggara.

Pemerintah akhirnya mengajukan gugatan terhadap PT Newmont Nusa Tenggara ke arbitrase internasional pada 3 Maret 2008 setelah berlarut-larutnya proses divestasi sejak tahun 2007. Penyelesaian sengketa melalui arbitrase internasional merupakan cara pengakhiran sengketa yang telah disepakati antara pemerintah Indonesia dengan PT. Newmont Nusa Tenggara. Kesepakatan ini telah dituangkan dalam dokumen kontrak karya PT. Newmont Nusa Tenggara. Cara yang ditempuh untuk menyelesaikan sengketa itu adalah melaui lembaga Arbitrase Uncitral di New York.[10]

Tujuan Pemerintah Indonesia mengajukan gugatan melalui Arbitrase Uncitral di New York adalah:

  1. Menjaga iklim investasi; dan
  2. Sikap menghormati kontrak.

Pemerintah Indonesia telah mendaftarkan gugatannya pada tanggal 29 Juli 2008. Isi gugatannya, yaitu sebagai berikut:

  1. Pemegang saham mayoritas PT. Newmont Nusa Tenggara telah melakukan wanprestasi terhadap kontrak karya (contract of work) yang mewajibkan divestasi saham kepada Pemerintah RI dilakukan secara bertahap 3% (tiga persen) pada tahun 2006, 7% (tujuh persen) pada tahun 2007, dan 7% (tujuh persen) pada tahun 2008 karena sampai saat ini kewajiban kontraktual tersebut masih belum dilaksanakan; dan
  2. Sesuai dengan ketentuan Pasal 1267 KUHPerdata, Pemerintah RI menuntut agar kontrak karya tersebut diakhiri sehingga pengoperasian tambang sepenuhnya dikuasai kembali oleh Pemerintah RI.[11]

Dari hasil pemeriksaan, baik dari saksi-saksi maupun bukti surat, Majelis Arbitrase telah menetapkan putusan tentang sengketa divestasi antara Pemerintah Indonesia dengan PT. Newmont Nusa Tenggara. Putusan itu ditetapkan pada tanggal 31 Maret 2009. Isi putusan itu meliputi sebagai berikut:[12]

  • PT. Newmont Nusa Tenggara diwajibkan untuk menjamin bahwa saham yang akan dialihkan/dijual kepada Pemerintah Indonesia sesuai dengan Pasal 24 Ayat (3) Kontrak Karya adalah bebas dari gadai.
  •  PT. Newmont Nusa Tenggara diwajibkan untuk melakukan divestasi saham sebesar:
  1. 3% (tiga persen) pada tahun 2006; dan
  2. 7% (tujuh persen) pada Tahun 2007 kepada Pemerintah Provinsi Nusa Tenggara Barat Kabupaten Sumbawa Barat, Sumbawa, atau perusahaan yang ditunjuk oleh Pemerintah Daerah. Pengaturan sumber dana yang dilakukan oleh Pemerintah Daerah tersebut dan/atau perusahaan yang ditunjuknya bukan merupakan urusan PT. Newmont Nusa Tenggara.
  3. Mengenai 7% (tujuh persen) saham divestasi tahun 2008. PT. Newmont Nusa Tenggara wajib untuk menyerahkan saham tersebut kepada pemerintah, yaitu Pemerintah RI atau Pemerintah Daerah atau perusahaan yang ditunjuk oleh Pemerintah RI atau Pemda jika sesudah persetujuan mengenai harga penyerahan saham, Pemerintah melaksanakan haknya berdasarkan ketentuan Pasal 24 Ayat (3) Kontrak Karya.
  4. PT. Newmont Nusa Tenggara diberikan jangka waktu 180 hari, sejak putusan untuk melakukan divestasi saham kepada Pemerintah RI.
  5. Biaya:
    1. PT. Newmont Nusa Tenggara diperintahkan untuk membayar kepada Pemerintah RI dalam jangka waktu 30 hari sesudah pemeritahuan keputusan ini uang sejumlah USD 190,306.25 untuk biaya arbitrase, ditambah bunga 6% (enam persen) per tahun terhitung sejak 12 November 2008.
    2. PT. Newmont Nusa Tenggara diperintahkan untuk membayar kepada pemerintah RI dalam jangka waktu 30 hari sesudah pemeritahuan keputusan ini uang sejumlah USD 1,658,243 untuk biaya perwakilan dan bantuan hukum.

 Tuntutan lainnya tidak dikabulkan.

Tahun 2009, Pemerintah Pusat memberikan kesempatan Pemerintah Daerah Nusa Tenggara Barat (NTB) membeli saham divestasi NNT 24 persen. Maka, 24 persen saham Newmont kini dikuasai PT MDB, yaitu perusahaan patungan PT Multi Capital dan PT Daerah Maju Bersaing (DMB). PT Multi Capital adalah anak perusahaan PT Bumi Resources Minerals Tbk, di bawah Grup Bakrie. DMB adalah perusahaan daerah hasil patungan pemerintah provinsi NTB, Kabupaten Sumbawa Barat, dan Kabupaten Sumbawa.

Struktur kepemilikan saham di PT NNT setalah dilakukan divestasi menjadi 49 % milik Nusa Tenggara Partnership, 24 % PT Multi Daerah Bersaing, 17,8 % PT Pukuafu Indah, dan 2,2 % milik PT Indonesia Masbaga Investama.[13] Tersisa 7% saham PT NNT yang harus didivestasi.

Pada 11 Mei 2011 Pemerintah melalui Pusat Investasi Pemerintah (PIP) meneken perjanjian pembelian 7% saham divestasi terakhir PT NNT untuk periode 2010 senilai US$ 246,8 juta.Menteri Keuangan Agus Martowardojo mewakili pemerintah  menunjuk Perusahaan Investasi Pemerintah (PIP) untuk membeli 7% saham PT NNT yang dilakukan dengan penandatanganan perjanjian jual beli atau Sales Purchase Agreement (SPA).  Penandatanganan SPA dilakukan pada tanggal 6 Mei 2011 antara  Nusa Tenggara Partnership B. V. (pemegang saham Newmont Mining Corporation di PT Newmont Nusa Tenggara bersama-sama dengan Sumitomo Corporation of Japan) dengan Pusat Investasi Pemerintah (PIP) sebagai wakil pemerintah untuk pembelian sisa divestasi saham PT Newmont Nusa Tenggara (NNT) sebesar 7 persen.[14]

Pembelian 7% divestasi saham sisa NNT oleh PIP dinilai DPR melanggar UU karena menggunakan APBN, pendapat BPK juga sama. karena DPR yang diperkuat BPK, pembelian saham Newmont itu harus atas persetujuan DPR karena menggunakan dana APBN melalui PIP, namun ditentang Menteri Keuangan, hingga pada akhirnya diselesaikan di Mahkamah Konstitusi.

Presiden melalui Menkeu mengajukan gugatan ke MK terkait sengketa kewenangan antarlembaga negara pada februari 2012. Mahkamah Konstitusi (MK) mengularkan putusan No 2/SKLN-X/2012 yang menyatakan menolak permohonan pemerintah. Dengan putusan Mahkamah Konstitusi ini maka pembelian 7% saham divestasi Newmont harus melaui izin DPR.

Ditengah ketidak pastian sikap pemerintah untuk membeli 7% saham PT NNT, PIP tetap bersikeras untuk bisa membeli 7% saham PT NNT. Hal ini terlihat dari terus diperpanjangnya SPA dengan melakukan amandemen sampai lima kali.

Amandemen ke 2 SPA dilakukan Pusat Investasi Pemerintah dan Nusa Tenggara Partnership B.V. dengan menandatangani perjanjian jual-beli saham divestasi 7 Persen PT Newmont Nusa Tenggara pada Rabu, 2 Mei 2012.[15] Penandatanganan dilakukan oleh Kepala PIP Soritaon Siregar,  bersama Blake Rhodes dan Toru Tokuhisa dari Nusa Tenggara Partnership B.V. di kantor PIP di Jakarta. Latar-belakang pendantanganan amandemen ke-2 tersebut karena sampai saat ini syarat-syarat efektif yang disepakati dalam Amendemen Perjanjian Jual Beli yang ditandatangani per 3 November 2011 belum terpenuhi. Amendemen ke-2 dimaksudkan untuk untuk memperpanjang jangka waktu pemenuhan syarat efektif perjanjian jual beli tersebut hingga  6 Agustus 2012.[16]

Amandemen ke 3 SPA dilakukan Pusat Investasi Pemerintah dan  Nusa Tenggara Partnership B.V. dengan menandatangani perjanjian jual-beli saham divestasi 7 (tujuh) Persen Saham Divestasi PT Newmont Nusa  Tenggara  2010  pada  Senin, 6 Agustus  2012. Penandatanganan dilakukan oleh Kepala PIP Soritaon Siregar,  bersama Blake Rhodes dan Toru Tokuhisa dari Nusa Tenggara Partnership B.V. di kantor PIP, Graha Mandiri, Jalan Imam Bonjol 61, Jakarta. [17]  Amendemen ke-3  ini dilakukan mengingat sampai saat ini syarat-syarat efektif yang disepakati dalam  Amendemen  Perjanjian Jual Beli  yang ditandatangani pada  3 November 2011  belum  terpenuhi. Dengan Amendemen  ke-3  ini, Pusat Investasi Pemerintah dan Nusa Tenggara Partnership B.V. bersepakat untuk memperpanjang jangka waktu pemenuhan syarat efektif perjanjian jual beli tersebut  sampai dengan  25 Oktober  2012  guna memberikan waktu kepada kedua belah pihak untuk bertindak dengan itikad baik memenuhi  kewajiban masing-masing.

Amandemen ke 4 SPA dilakukan Pusat Investasi Pemerintah (PIP) dan Nusa Tenggara Partnership (NTP) BV dengan menandatangani perjanjian jual-beli saham divestasi 7 (tujuh) Persen Saham Divestasi PT Newmont Nusa  Tenggara 2010 pada 24 Oktober 2012.[18] Dengan Amendemen ke-4 ini, PIP dan NTP BV bersepakat memperpanjang jangka waktu pemenuhan syarat efektif perjanjian jual beli tersebut sampai dengan 31 Januari 2013 guna memberikan waktu kepada kedua belah pihak untuk bertindak dengan iktikad baik memenuhi kewajiban masing-masing.[19]

Amandemen ke 5 SPA dilakukan Pusat Investasi Pemerintah dan Nusa Tenggara Partnership B.V. dengan menandatangani perjanjian jual-beli saham divestasi 7 (tujuh) Persen Saham Divestasi PT Newmont Nusa  Tenggara  2010  7 (tujuh) Persen Saham Divestasi PT Newmont Nusa Tenggara 2010 pada Kamis, 31 Januari 2013. Penandatanganan dilakukan oleh Kepala PIP Soritaon Siregar, bersama Blake Rhodes dan Toru Tokuhisa dari Nusa Tenggara Partnership B.V. di kantor PIP, Graha Mandiri, Jalan Imam Bonjol 61, Jakarta.[20] Amendemen ke-5 ini dilakukan mengingat sampai saat ini syarat-syarat efektif yang disepakati dalam Amendemen Perjanjian Jual Beli yang ditandatangani pada 24 Oktober 2012 belum terpenuhi. Dengan Amendemen ke-5 ini, Pusat Investasi Pemerintah dan Nusa Tenggara Partnership B.V. bersepakat untuk memperpanjang jangka waktu pemenuhan syarat efektif perjanjian jual beli tersebut sampai dengan 26 April 2013 guna memberikan waktu kepada kedua belah pihak untuk bertindak dengan itikad baik memenuhi kewajiban masing-masing.[21] Disetujuinya Amendemen ke-5 ini dilatari oleh keinginan yang kuat dari Nusa Tenggara Partnership B.V. dan Pusat Investasi Pemerintah untuk merealisasi perjanjian jual beli 7 Persen Saham Divestasi PT NNT Tahun 2010 tersebut.[22]


[1] Disusun oleh Indon Sinaga, Justin Adrian, Gumilang Tyas Wisesa, Muhammad Rizal Rustam, Melda Theresia pada tugas mata kuliah Investasi dan Pasar Modal, Program Pasca Sarjana Magister Hukum Universitas Indonesia, 2013

[2] Newmont Gold Company adalah perusahaan tambang raksasa yang bermarkas di Denver Colorado, AS. Perusahaan yang memiliki tambang di berbagai negara.

[4] Newmont Mining Corporation adalah Perusahaan Multi National Corporations atau Multi National Companies (MNCs) penghasil emas terkemuka  yang beroperasi di lima benua. Perusahaan ini didirikan pada tahun 1921 di kota New York dan telah didaftarkan pada Bursa Saham New York (NYSE) sejak tahun 1925, Newmont juga terdaftar di Bursa Saham Australia dan Toronto, dengan domisili hukum di Denver, Colorado, Amerika Serikat.. Di Indonesia NMC mendirikan dua anak perusahaan yaitu Newmont Minahasa Raya (MNR) di Sulawesi Utara dan Newmont Nusa Tenggara (NNT) di Nusa Tenggara, http://id.wikipedia.org/wiki/Bursa_efek_New_York pada

diakses pada tanggal 12 maret 20013.

[5]Mudrajad Kuncoro,  Divestasi Newmont Pasca-putusan MK, Kompas  21 Agustus 2012.

[6] Ibid.

[7] Syahrul Mutofa & Saipul Mustofa, Kedudukan Huum Negara Dalam Perjanjian Kontrak Karya (Studi Perjanjain Kontrak Karya Pertambangan Anatara Pemerintah RI dengan PT NNT), Makalah Tahun 2012, hal 32.

[8] bid, hal 28.

[9] bid.

[10] H. Salim HS, Hukum Pertambangan di Indonesia, Jakarta, PT. Raja Grafindo Persada, 2005, hal. 164

[11] Ibid, hal. 164-165.

[12] Ibid, hal. 166.

[13]Kepentingan Nasional Di Balik Pembelian Saham Newmont, Media Keuangan Vol. VII  No. 57 / Mei 2012, hal 8.

[14] Sekertaris Jenderal Pusat Investasi Pemerintah, Pemerintah Beli Disvestasi Terakhir NNT 7 Persen, Keterangan Pers No PERS-002/IP/2011 tanggal 11 mei 2011.

[16] Ibid.

[17] Sekertaris Jenderal Pusat Investasi Pemerintah, Penandatangan Amendemen Ke-3 Perjanjian Jual Beli 7 Persen Saham Divestasi PT Newmont Nusa Tenggara, Siaran Pers Nomor   PERS-01/IP/201,   6  Agustus 2012.

[18] Saham Newmont: Pemda Di NTT Merasa Kehilangan Hak Pembelian, http://m.bisnis.com/articles/saham-newmont-pemda-di-ntt-merasa-kehilangan-hak-pembelian, diakses 12 Maret 2013.

[19] Ibid.

[20] Penandatangan Amendemen Ke-5 Perjanjian Jual Beli 7 Persen Saham Divestasi PT Newmont Nusa Tenggara, http://www.pip-indonesia.com/ diakses 12 mei 2013.

[21] Ibid

[22] Ibid

 

Tags: , ,

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s

 
%d bloggers like this: