RSS

PEMBELIAN SAHAM PT. NEWMONT NUSA TENGGARA (NNT) OLEH PEMERINTAH PASCA PUTUSAN MAHKAMAH KONSTITUSI

16 Apr
source from google

source from google

PEMBELIAN SAHAM PT. NEWMONT NUSA TENGGA (NNT) OLEH PEMERINTAH PASCA PUTUSAN MAHKAMAH KONSTITUSI[1]

Indonesia sebagai salah satu negara yang memiliki potensi pertambangan yang sangat potensial. Kekayaan alam yang dimiliki menjadi daya tarik untuk perkembangan usaha pertambagan. Hal ini disebabkan Indonesia masih memiliki cadangan bahan tambang yang berlimpah. Timah, batu bara, nikel, emas, allumanium, tembaga, gas bumi, minyak bumi, adalah sebagian dari bahan tambang yang telah dilakukan penambangan dari yang berskala kecil sampai yang berskala besar.

Kegiatan usaha penambangan mineral dan batubara yang mengandung nilai ekonomi dimulai sejak adanya usaha untuk mengetahui posisi, area, jumlah cadangan, dan letak geografi dari lahan yang mengandung mineral dan batubara. Setelah ditemukan adanya cadangan maka proses eksploitasi (produksi), angkutan, dan industri penunjang lainnya akan memiliki nilai ekonomis yang sangat tinggi sehingga akan terbuka persaingan usaha di dalam rangkaian  industri tersebut.

Sebagai kegiatan usaha, industri pertambangan mineral dan batubara merupakan industri yang padat modal  (high capital), padat resiko  (high risk), dan padat teknologi (high technology). Selain itu, usaha pertambangan juga tergantung pada faktor alam yang akan mempengaruhi lokasi dimana cadangan bahan galian.

Program pengembangan bidang usaha pertambangan ditujukan pada penyediaan bahan baku industri dalam negeri, peningkatan eksport serta penerimaan negara, serta perluasan kesempatan kerja dan berusaha. Pembangunan bidang usaha pertambangan terutama dilakukan melalui penganekaragaman hasil tambang dan pengelolaan hasil tambang secara efisien.[2]

Bahwa salah satu tujuan negara Indonesia adalah untuk memajukan kesejahteraan umum (Welfare State), sebagaimana diamanatkan dalam Pembukaan Undang-Undang Dasar 1945 alinea 4,  yaitu : “…Untuk membentuk suatu Pemerintahan Negara Indonesia yang  melindungi segenap bangsa Indonesia dan seluruh tumpah darah Indonesia dan untuk memajukan kesejahteraan umum, mencerdaskan kehidupan bangsa,  dan ikut melaksanakan ketertiban dunia…”.

Untuk mencapai tujuan tersebut, Pemerintah memiliki kewajiban melakukan pengelolaan sumber daya alam termasuk dalam bidang pertambangan, sebagaimana diamanatkan dalam Pasal 33 ayat (2) dan ayat (3) Undang-Undang Dasar  1945 yang menyebutkan bahwa : “Cabang-cabang produksi yang penting bagi negara dan yang menguasai hajat  hidup orang banyak dikuasai oleh negara” dan “Bumi dan air dan kekayaan alam yang terkandung di dalamnya dikuasai oleh negara dan dipergunakan untuk sebesar-besar kemakmuran rakyat”.

Makna dikuasai negara adalah sebagai berikut :[3]

“… pengertian “dikuasai oleh negara” haruslah diartikan mencakup makna penguasaan oleh negara dalam arti luas yang bersumber dan diturunkan dari konsep kedaulatan rakyat Indonesia atas segala sumber kekayaan “bumi, air dan kekayaan alam yang terkandung di dalamnya”, termasuk pula di dalamnya  pengertian publik oleh kolektivitas rakyat atas sumber-sumber  kekayaan dimaksud. Rakyat secara kolektif itu dikonstruksikan oleh UUD 1945 memberikan mandat kepada negara untuk mengadakan kebijakan (beleid) dan tindakan pengurusan (bestuursdaad), pengaturan (regelendaad), pengelolaan (beheersdaad), dan pengawasan (toezichthoudensdaad) untuk tujuan sebesar-besarnya kemakmuran rakyat. Fungsi pengurusan (bestuursdaad) oleh negara dilakukan oleh Pemerintah dengan kewenangannya untuk mengeluarkan dan mencabut fasilitas perizinan (vergunning), lisensi  (licentie), dan konsesi (consessie). Fungsi pengaturan oleh negara  (regelendaad) dilakukan melalui kewenangan legislasi oleh DPR bersama Pemerintah, dan regulasi oleh Pemerintah. Fungsi pengelolaan (beheersdaad) dilakukan melalui mekanisme pemilikan saham (share-holding) dan/atau melalui keterlibatan langsung dalam manajemen Badan Usaha Milik Negara atau Badan Hukum Milik Negara sebagai instrumen kelembagaan, yang melaluinya Negara, c.q. Pemerintah, mendayagunakan penguasaannya atas  sumber-sumber kekayaan itu untuk digunakan bagi sebesar-besarnya kemakmuran rakyat. Demikian pula fungsi pengawasan oleh negara (toezichthoudensdaad) dilakukan oleh Negara, c.q. Pemerintah, dalam rangka mengawasi dan mengendalikan agar pelaksanaan penguasaan oleh negara atas sumber-sumber kekayaan  dimaksud benar-benar dilakukan untuk sebesar-besar kemakmuran rakyat Yang harus dikuasai oleh negara adalah jika: (i)     cabang-cabang produksi itu penting bagi negara dan menguasai hajat hidup orang banyak; atau (ii) penting bagi Negara, tetapi tidak menguasai hajat hidup orang banyak; atau (iii) tidak penting bagi Negara, tetapi menguasai hajat hidup orang banyak. Ketiganya harus dikuasai oleh Negara dan digunakan untuk sebesar-besarnya kemakmuran rakyat …”

Salah satu perusahaan  dalam pengusahaan bahan galian  (tambang) adalah PT Newmont Nusa Tengga (PT NNT) dengan produk utama tembaga (copper). PT NNT merupakan perusahaan patungan antara Newmont Corp. Amerika (pemegang 45% saham) dengan Sumitomo Corp. Jepang (pemegang 35% saham) yang tergabung dalam perusahaan bersama PT Newmont Indonesia Limited dengan PT Pukuafu Indah[4] (Pemagang 20% saham).

Dalam perjanjian kontrak karya antara pemerintah dan PT NNT harus menjamin bahwa saham-sahamnya yang dimiliki oleh Penanaman Modal Asing (PMA) akan ditawarkan untuk dijual atau diterbitkan pertama kepada Pemerintah dan kedua, kepada warga negara Indonesia atau perusahaan Indonesia yang dikendalikan oleh warga negara Indonesia, yaitu jika Pemerintah tidak menerima penawaran itu dalam tiga puluh hari sejak tanggal penawaran.[5]

Jumlah saham-saham yang akan ditawarkan kepada Peserta Indonesia setiap tahun sesudah berakhirnya tahun takwin penuh keempat dari Periode Operasi. Pada akhir tahun kelima sekurang-kurangnya 15%, akhir tahun keenam 23%, akhir tahun ketujuh 30%, akhir tahun kedelapan 37%, akhir tahun kesembilan 44%, akhir tahun kesepuluh 51%.[6]

Semua kewajiban perusahaan akan dianggap telah dilaksanakan setelah 51% dari jumlah saham yang telah diterbitkan dan yang ada pada waktu itu telah ditawarkan dan dibeli oleh Peserta Indonesia. Namun demikian pada kenyataannya Newmont terkesan enggan melaksanakan divestasi tersebut.

Sikap PT. NNT yang tidak juga memberikan kepastian atas pelaksanaan divestasi saham asing yang dimiliki, mendorong Pemerintah untuk bertindak aktif, sehingga Pemerintah mengajukan gugantan ke Badan Arbitrase Internasional.

Pemerintah berhasil memenangkan gugatan tersebut. Putusan arbitrase menyatakan PT NNT bersalah karena tidak melaksanakan kewajibannya dalam pasal 24 ayat 3 kontrak karya. Arbitrase pun memerintahkan PT. NNT untuk menjamin semua saham yang harus ditransfer kepada Pemerintah.

Berdasarkan komposisi kepemilikan saham, maka PT NTT, berkewajiban untuk  mendivestasikan 31% saham asing untuk Pemerintah. Hingga  Maret 2010, 24% saham PT NNT telah dibeli oleh konsorsium: Multi Daerah Bersaing (MDB), yang merupakan perusahaan patungan antara anak perusahaan Bakrie, PT Multicapital dengan Pemda NTB. Sehingga sisa saham PT NNT yang belum didivestasi adalah 7%.

Pada Mei 2011 pemerintah  melalui Pusat Investasi Pemerintah (PIP) menandatangani perjanjian pembelian 7% saham divestasi terakhir PT NNT untuk periode 2010 senilai USD 246,8 juta. Pada Oktober 2011 polemik muncul karena DPR merasa tidak pernah memberi izin pembelian 7%  divestasi saham sisa NNT oleh PIP.  DPR menilai pemerintah telah melanggar Undang-undang. Pendapat DPR kemudian diperkuat oleh  hasil audit BPK.

Merasa keinginannya untuk membeli saham 7% sisa devistasi PT NNT dihalangi, Pemerintah mengajukan gugatan ke Mahkamah Konstitusi  pada Februari 2012. Pada Juli 2012,  Mahkamah Konstitusi mengeluarkan putusan Nomor 2/SKLN-V/2012 dengan putuskan menyetakan bahwa pembelian 7% saham divestasi Newmont harus melaui izin DPR.

Putusan Mahkamah Konstitusi menolak permohonan pemerintah.[7] Hal ini tentu berdampak kelanjutan pembelian 7% saham divestasi PT NNT. Berdasarkan hal tersebut maka penulis mengambil judul pada makalah ini “Pembelian Saham PT. Newmont Nusa Tenggara (NNT) Oleh Pemerintah Pasca Putusan Mahkamah Konstitusi”

 a.        Identifikasi masalah

 1.    Apakah PIP memiliki dasar hukum untuk melakukan pembelian 7% saham PT NNT atas nama pemerintah?

 2.    Apakah pengaruh putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 2/SKLN-V/2012 terhadap pelaksanaan divestasi saham PT NNT?


[1] Disusun oleh Indon Sinaga, Justin Adrian, Gumilang Tyas Wisesa, Muhammad Rizal Rustam, Melda Theresia pada tugas mata kuliah investasi dan pasar modal, Program Pascasarjana Magister Hukum Universitas Indonesia, 2013

[2] Amurudi Umar, Hukum Penanaman Modal di Indonesia, Prenada Media, Jakarta, 2004, hal 113.

[3] Putusan Mahkamah Konstitusi Perkara Nomor 002/PUU-I/2003 judicial review UU Migas. Dimuat dalam Berita Negara Republik Indonesia Nomor 01 Tahun 2005.

[4] PT Puakfu Indah adalah satu badan hukum Indonesia yang didirikan dengan akte notaris Nomor 22 tanggal 15 September 1978, dengan Keputsan Menteri Kehakiman Nomor YA.5/364/3 tanggal 27 November 1978 yang beralamat di Arthaloka Building Tingkat 14 Jalan Jenderal Sudirman Jakarta Indonesia.

[5] Pasal 24 ayat 3 Kontrak Karya antara Pemerintah Republik Indonesia dan PT. Newmon Nusa Tenggara.

[6] Pasal 24 ayat 4 Kontrak Karya antara Pemerintah Republik Indonesia dan PT. Newmon Nusa Tenggara.

[7] Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 2/SKLN-V/2012.

 

 

Tags: ,

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s

 
%d bloggers like this: