RSS

DIVESTASI DAN KONTRAK KARYA

16 Apr
source from google

source from google

PEMBELIAN SAHAM PT. NEWMONT NUSA TENGGA (NNT) OLEH PEMERINTAH PASCA PUTUSAN MAHKAMAH KONSTITUSI[1]

I. Divestasi dan kontrak karya

 a. Divestasi dalam penanaman modal

Istilah divestasi berasal dari terjemahan bahasa Inggris, yaitu divestment. Pengertian divestasi ditemukan dalam Pasal 1 Angka 13 Peraturan Pemerintah Nomor 1 Tahun 2008 Tentang Investasi Pemerintah dan Pasal 1 Angka 1 Peraturan Menteri Keuangan Nomor 183/PM.05/2008 Tentang Persyaratan dan Tata Cara Divestasi terhadap Investasi Pemerintah. Divestasi adalah: “Penjualan surat berharga dan/atau kepemilikan pemerintah baik sebagian atau keseluruhan kepada pihak lain.”

Dalam definisi ini, divestasi dikonstruksikan sebagai jual-beli. Subjeknya adalah pemerintah dengan pihak lainnya. Pihak lainnya berupa orang atau badan hukum. Hal yang menjadi objek jual-belinya, yaitu surat berharga dan aset pemerintah.

Pada dasarnya divestasi bukanlah terminologi hukum melainkan terminologi ekonomi yang menyebutkan bahwa divestasi (divestment) adalah penyertaan/pelepasan sebuah investasi, seperti saham oleh pemilik saham lama, tindakan penarikan kembali peneyrtaan modal yang dilakukan perusahaan model ventura dari perusahaan pasangan usahanya, divestasi model ventura dapat dilakukan dengan beberapa cara.[2]

Definisi lain tentang divestasi dikemukakan oleh Sally Wehmeir, yaitu[3]:

“The act ot selling the shares you have bought in company or taking money away ave invested.”

(Divestasi merupakan ketentuan yang mengatur tentang penjualan saham yang dimiliki oleh perusahaan atau cara mendapatkan uang dari investasi yang dimiliki oleh seseorang).

Ahli lain yang menganalisis tentang pengertian divestasi adalah Miriam Flickinger. Divestasi didefinisikan[4]

As a firm’s decision to dispose of a significant portion of its ases, can increase the strength of a firm by changing its ase structure and its resource allocation patterns.

Dalam definisi ini, divestasi dikonstruksikan sebagai keputusan perusahaan untuk meningkatkan nilai penting aset yang dimiliki perusahaan. Tujuannya dapat meningkatkan kekuatan perusahaan dalam mengubah struktur aset dan pengalokasian sumber daya.

Dipandang dari teori organisasi industrial, insentif perusahaan multinasional melakukan divestasi (exit) adalah karena laba rendah, rugi yang disebabkan oleh biaya tinggi, menurunnya permintaan secara permanen, atau masuknya pemain baru yang agresif.[5] Sebaliknya, asset specifity, misalnya investasi raksasa yang tidak mudah dipindahkan karena lokasi pertambangan yang terpencil, menjadi disinsentif untuk divestasi.[6] Sedangkan menurut Perspektif daur hidup produk memandang divestasi sebagai salah satu pilihan strategis untuk keluar dari industri yang menurun sehingga Divestasi diartikan sebagai salah satu jalan dalam situasi yang penuh ketidakpastian.[7]

Pada dasarnya, divestasi tidak hanya dilakukan oleh pemerintah semata-mata, tetapi juga oleh badan hukum, terutama badan hukum asing yang menanamkan investasinya di bidang pertambangan. Biasanya modal yang dimiliki oleh badan hukum asing terdiri dari 80% (delapan puluh persen) modal asing dan 20% (dua puluh persen) modal domestik.

Divestasi saham adalah pelepasan, pembebasan dan pengurangan modal. Disebut juga divestment yaitu kebijakan terhadap perusahaan yang seluruh sahamnya dimiliki oleh investor asing untuk secara bertahap tapi pasti mengalihkan saham-sahamnya itu kepada mitra bisnis lokal atau proses yang mengakibatkan pengalihan saham dari peserta asing kepada peserta nasional. Istilah lain untuk kebijakan yang di Indonesia disebut Indonesiasi saham. Dapat pula berarti tindakan perusahaan memecah konsentrasi atau penumpukan modal sahamnya sebagai akibat dari larangan monopoli.

b. Perkembangan kontrak karya di Indonesia

Kontrak karya merupakan kontrak yang dikenal di dalam pertambangan umum. Istilah kontrak karya merupakan terjemahan bahasa inggris yaitu work of contract. Ismail Suny mengartiak kontrak korya sebagai kerja sama modal asing dalam bentuk kontrak karya (contract of work) terjadi apabila penanaman modal asing membenttuk satu badan hukum hukum Indonesia dan badan hukum ini mengadakan kerjasama dengan satu badan hukum yang mempergunakan modal nasional.[8]

HS Salim mendifinisikan kontrak karya adalah suattu perjankain yang dibuat anatar Pemerintah Indonesia dengan kontraktor asing semata-mata dan/atau merupakan patungan antara badan hukum asing dengan badan hukum domestik untuk melakukan kegiatan eksplorasi maupun eksploitasi dalam bidang ppertambangan umum, sesuai dengan jangka waktu yang disepakati oleh kedua belah pihak.[9]

Dari rumusan kontrak karya yang disebutkan SH. Salim dapat dikemukakan unsur-unsur yang melekat dalam kontrak karya yaitu:[10]

  1. Adanya kontraktual yaitu perjanjian yang dibuat oleh para pihak.
  2. Adanya subyek hukum yaitu Pemerintah Indonesia/pemerintah daerah (provinsi/kabupaten/kota) dengan kontraktor asing semata-mata dan/atau gabunagn antara pihak asing dan pihak Indonesia.
  3. Adanya abyek yaitu eksploitasi dan eksplorasi.
  4. Dalam bidang pertambangan umum; dan
  5. Adanya jangka waktu di dalam kontrak.

Kontrak Karya dapat dikategorikan sebagai perjanjian innomirat, yaitu perjanjian yang pengaturannya tidak diatur dalam Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (KUHPER), Karena Kontrak Karya adalah perjanjian yang bersifat khusus sehingga ketentuannya hanya secara umum bermuara pada pasal 1338 BW (asas kebebasan berkontrak).

Sekalipun demikian, perjanjian Kontrak Karya tetap tunduk pada ketentuan perikatan sebagaimana diatur dalam Pasal 1320 KUHPER. Kontrak Karya adalah perjanjian yang bersifat dinamis dimana terdapat butir-butir yang dapat direnegosiasi antara lain: luas wilayah, tenaga kerja, royalti, masa kontrak, pajak, pengembangan wilayah usaha setempat, divestasi, serta kepemilikan saham.

Sistem kontrak karya dalam dunia pertambangan Indonesia telah dikenal sejak masa penjajahan Hindia belanda, khususnya ketika mineral dan logam mulai menjadi komuditas yang menggiusrkan. Melalui Indische Mijnwet 1899 (Wet Pertambangan), Hindia Belanda mendekralasikan penguasaan mereka atas mineral dan logam di perut bumi nusantara yang pengaturannya terus diperbaiki pada tahun 1910, 1918 dan dilengkapi Mijnordonnantie (Ordonansi Pertambangan) pada tahun 1910.[11]

Pada awal kemerdekaan indonesia hingga akhir kekuasaan Orde Lama , sistem kontrak pertambangan tidak berkembang, bahkan kebijakan Soekarno menasionalisasi modal asing sehingga membatalkan semua kontrak pertambangan yang perbah ada.

Konrak karya dalam bidang pertambangan umum mengalami perkembangan yang cukup signifikan pada masa kepemimpinan Soeharto dengan diundangkannya Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1967 tentang Penanaman Modal Asing dan Undang-Undang No 11 tahun 1967 tentang Ketentuan-Ketentuan Pokok Pertambangan.

Bahkan dalam Pasal 8 Undang-Undang No 11 Tahun 1967 menyatakan dengan tegas bahwa penanaman modal asing di bidang pertambangan didasarkan atas suatu kerjasama dengan pemerintah atas dasar kontrak karya atau bentuk lain sesuai dengan peeraturan perundang-undangan yang berlaku.

Hal ini dimaksudkan juga agar dapat menarik investor untuk menanamkan modalnya di Indonesia.

Selain itu, dalam Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2007 tentang Penanaman Modal, Bab IV tentang Bentuk Badan Usaha dan Kedudukan pada Pasal 5 ayat 2 berbunyi:

“Penanaman modal asing wajib dalam bentuk perseroan terbatas berdasar hukum Indonesia dan berkedudukan didalam wilayah negara Republik Indonesia, kecuali ditentukan lain oleh undang-undang.”

Sedangkan, dalam Undang-Undang Nomor  25 Tahun 2007 tentang Penanaman Modal, Bab IV tentang Bentuk Badan Usaha dan Kedudukan pada Pasal 5 ayat 3 berbunyi:

Penanaman modal dalam negeri dan asing yang melakukan penanaman modal dalam bentuk perseroan terbatas dilakukan dengan :

a.  mengambil bagian saham pada saat pendirian perseroan terbatas;

b.  membeli saham; dan

c.  melakukan cara lain sesuai dengan  ketentuan peraturan perundang-undangan.”

Keberadaan Undang-Undang No 11 tahun 1967 tentang Ketentuan-Ketentuan Pokok Pertambangan di perbaharui dengan Undang-Undang No 4 Tahun 2009 tentang Pertambangan Mineral dan Batu Bara. Beberapa hal dalam Undang-Undang No 4 Tahun 2009 tentang Pertambangan Mineral dan Batu Bara (UU Minerba) yang membedakannya dengan Undang Undang No 11 Tahun 1967 adalah sebagai berikut[12]:

1.  Penguasaan bahan galian UU Minerba menyatakan bahwa:

  • Penguasaan bahan galian diselenggarakan oleh pemerintah dan/atau pemerintah daerah
  • Untuk kepentingan strategis nasional, maka Pemerintah dengan persetujuan DPR menetapkan Wilayah Pencadangan Negara (WPN) untuk mineral dan batubara.
  • Untuk kepentingan nasional, Presiden menetapkan pengutamaan kebutuhan mineral dan  batubara dalam negeri DMO
  • Data dan informasi adalah milik Pemerintah
  • Pengelolaan dilaksanakan oleh Pemerintah dan daerah Sedangkan UU sebelumnya hanya  mengatur bahwa penguasaan bahan galian diselenggarakan oleh Pemerintah.

2.  Kewenangan Pengelolaan

UU Minerba mengatur bahwa:

  • Pemerintah Pusat menetapkan Wilayah Pertambangan (kebijakan dan pengelolaan nasional)
  • Provinsi (kebijakan dan pengelolaan regional)
  • Kabupaten/Kota (kebijakan dan pengelolaan lokal)

Sedangkan UU sebelumnya mengatur bahwa kebijakan dan  pengelolaan bersifat nasional.

3.  Pengusahaan dan Penggolongan Usaha Pertambangan Mineral dan Batubara

Penggolongan mineral dan batubara dalam UU Minerba terdiri dari mineral radioaktif, mineral logam, mineral bukan logam dan batuan, dan batubara, sedangkan dalam UU sebekumnya bahan galian digolongkan ke dalam, bahan galian strategis, vital, non strategis dan non vital.

4.  Perizinan

Dalam UU Minerba Perijinan terdiri dari Izin Usaha pertambangan (IUP), Izin Pertambangan Rakyat (IPR) dan Izin Usaha Pertambangan Khusus (IUPK),  sedangkan dalam UU sebelumnya perizinan dan perjanjian berupa penugasan, Kuasa Pertambangan, Surat Ijin Pertambangan Daerah, Surat Izin Pertambangan Rakyat, Kontrak Karya (KK)/ Perjanjian Karya Pengusahaan Pertambangan Batubara (PKP2B).

5.  Tata cara Perizinan

Dalam UU Minerba perizinan  dilakukan dengan lelang untuk mineral logam dan batubara, sedangkan untuk mineral bukan logam dan batuan perijinan dilakukan dengan permohonan wilayah. Dalam UU sebelumnya tata cara perizinan dilakukan dengan permohonan.

6.  Kewajiban Pelaku Usaha

Alam UU Minerba Pelaku usaha memiliki kewajiban dalam bidang keuangan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-udangan; pajak, PNBP, dan bagi hasil dari keuntungan bersih sejak berproduksi untuk IUPK, dari sisi lingkungan harus memiliki syarat perizinan dan kesanggupan untuk mengerjakan reklamasi/pasca tambang, kewajiban pengembangan masyarakat, kewajiban penggunaan teknik pertambangan, kewajiban untuk memberikan jnilai tambah, kewajiban untuk membuat data dan pelaporan, dan kewajiban untuk melaksanakan kemitraan dan bagi hasil. Sedangkan dalam UU sebelumnya kewajiban pelaku usaha  terkait dengan keuangan dimana untuk Kuasa Pertambangan (KP) sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan dan KK/PKP2B tetap pada saat kontrak ditandatangani, lingkungan, kemitraan, nilai, tambah, data dan pelaporan.

7.  Penggunaan lahan

UU Minerba memberikan pembatasan tanah yang dapat diusahakan dan sebelum memasuki tahap operasi produksi pemegang IUP/IUPK wajib menyelesaikan hak atas tanah dengan pemegang hak. Sedangkan dalam UU sebelumnya dalam penggunaan kahan dilakukan pembatasan tanah yang dapat diusahakan.

8.  Pelaku Usaha

Dalam UU Minerba pelaku usaha pertambangan mineral dan batubara adalah pemerintah (untuk bahan radioaktif), badan usaha, koperasi, dan perorangan, sedangkan dalam UU sebelumnya pelaku usaha merupakan investor domestik (KP, Surat Izin Pertambangan daerah (SIPD), PKP2B) dan investor asing (KK, PKP2B).

9.  Jangka Waktu

Dalam UU Minerba Jangka waktu eksplorasi dan eksploitasi diatur sebagai berikut:

  • IUP Eksplorasi mineral logam (8 tahun) terdiri dari Penyelidikan umum (1 tahun), Eksplorasi (3 tahun + 2×1 tahun) dan studi kelayakan (1+1 tahun)
  • IUP Eksplorasi Batubara (7 tahun) terdiri dari Penyelidikan Umum (1 tahun), Eksplorasi (2 tahun + 2×1 tahun) dan Studi Kelayakam (2 tahun)
  • IUP Operasi Produksi mineral dan Batubara (20 tahun + 2 x 10 tahun) terdiri dari konstrulsi (3 tahun) dan kegiatan penambangan, pengolahan dan pemurnian, pengangkutan dan penjualan (17 tahun).

10. Pengembangan Wilayah dan Masyarakat

Dalam UU Minerba Pengembangan wilayah dan masyarakat merupakan kewajiban pemerintah/pemda dan merupakan   keharusan yang dipenuhi oleh pemegang IUP, sedangkan UU sebelumnya tidak mengatur pengembangan wilayah dan masyarakat.

11. Pembinaan dan pengawasan

Dalam UU Minerba pembinaan dan pengawasan terhadap pemegang IUP dan IUPK dilakukan oleh menteri, gubernur, bupati/walikota sesuai dengan kewenangannya, sedangkan untuk IPR merupakan tugas Bupati/walikota. Dalam UU sebelumnya pembinaan dan pengawasan sifatnya terpusat.

12. Penyidikan

Setelah pada peraturan sebelumnya tidak diatur, maka UU Minerba  menggunakan penyidik polri dan PPNS.

13. Ketentuan Pidana

Dalam UU Minerba ketentuan pidana diatur sesuai dengan situasi dan kondisi dengan sanksi yang cukup keras. Apabila pidana dilakukan oleh badan Hukum maka sanksi dan denda ditambah 1/3.

Dalam UU sebelumnya ketentuan  pidana diatur tetapi aturan tersebut sudah tidak sesuai lagi  dengan situsidan kondisi saat ini, sedangkan sanksi pidana /kurungan sangat lunak.

Dasar hukum yang melandasi kerjasama Pemerintah Indonesia dengan pihak swasta asing dalam bentuk Kontrak Karya didasarkan pada Pasal 35 Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2007 tentang Penanaman Modal, yang menyatakan bahwa:

“Perjanjian internasional baik bilateral, regional, maupun multilateral dalam bidang penanaman modal yang telah disetujui oleh Pemerintah Indonesia sebelum Undang-Undang ini berlaku, tetap berlaku sampai dengan berakhirnya perjanjian-perjanjian tersebut”

Hal ini bertujuan agar semua kontrak yang dibuat pada bidang pengusahaan bahan galian (tambang) yang didasarkan pada Pasal 8 Undang-Undang  Nomor 1 Tahun 1967 tentang Penanaman Modal Asing, tetap mengikat bagi pihak-pihak yang berkepentingan.

Sejak diterbitkannya Undang-Undang Nomor: 4 Tahun 2009 Tentang Mineral dan Batubara, ketentuan Divestasi menjadi suatu ketentuan baku yang diberlakukan secara umum, terhadap kepemilikan saham asing pada perusahaan pemegang konsesi pertambangan (Izin Usaha Pertambangan/ IUP).

Pada awalnya ketentuan divestasi sebagaimana dimaksud diatas, dinyatakan secara tegas dalam Pasal 112 dari Undang-Undang Nomor: 4 Tahun 2009, yang berbunyi:

(1)   Setelah 5 (lima) tahun berproduksi, badan usaha pemegang IUP dan IUPK yang sahamnya dimiliki oleh asing wajib melakukan divestasi saham pada Pemerintah, pemerintah daerah, badan usaha milik negara, badan usaha milik daerah, atau badan usaha swasta nasional.

(2)   Ketentuan lebih lanjut mengenai divestasi saham sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dengan peraturan pemerintah.

Ketentuan lebih lanjut perihal divestasi saham asing beserta mekanismenya, secara lebih lanjut diatur dalam Peraturan Pemerintah Nomor: 23 Tahun 2010 Tentang Usaha Jasa Pertambangan Mineral Dan Batubara, pada Pasal 97, 98, dan 99, yang berbunyi:

Pasal 97

(1) Modal asing pemegang IUP dan IUPK setelah 5 (lima) tahun sejak berproduksi wajib melakukan divestasi sahamnya, sehingga sahamnya paling sedikit 20% (dua puluh persen) dimiliki peserta Indonesia.

(2) Divestasi saham sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan secara langsung kepada peserta Indonesia yang terdiri atas Pemerintah, pemerintah daerah provinsi, atau pemerintah daerah kabupaten/kota, BUMN, BUMD, atau badan usaha swasta nasional.

(3) Dalam hal Pemerintah tidak bersedia membeli saham sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ditawarkan kepada pemerintah daerah provinsi atau pemerintah daerah kabupaten/kota.

(4) Apabila pemerintah daerah provinsi atau pemerintah daerah kabupaten/kota sebagaimana dimaksud pada ayat (3) tidak bersedia membeli saham, ditawarkan kepada BUMN dan BUMD dilaksanakan dengan cara lelang.

(5) Apabila BUMN dan BUMD sebagaimana dimaksud pada ayat (4) tidak bersedia membeli saham, ditawarkan kepada badan usaha swasta nasional dilaksanakan dengan cara lelang.

(6) Penawaran saham sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dalam jangka waktu paling lambat 90 (Sembilan puluh) hari kalender sejak 5 (lima) tahun dikeluarkannya izin Operasi Produksi tahap penambangan.

(7)  Pemerintah, pemerintah daerah provinsi, pemerintah daerah kabupaten/kota, BUMN, dan BUMD harus menyatakan minatnya dalam jangka waktu paling lambat 60 (enam puluh) hari kalender setelah tanggal penawaran.

(8) Dalam hal Pemerintah dan pemerintah daerah provinsi atau pemerintah daerah kabupaten/kota, BUMN, dan BUMD tidak berminat untuk membeli divestasi saham sebagaimana dimaksud pada ayat (7), saham ditawarkan kepada badan usaha swasta nasional dalam jangka waktu paling lambat 30 (tiga puluh) hari kalender.

(9) Badan usaha swasta nasional harus menyatakan minatnya dalam jangka waktu paling lambat 30 (tiga puluh) hari kalender setelah tanggal penawaran.

(10) Pembayaran dan penyerahan saham yang dibeli oleh peserta Indonesia dilaksanakan dalam jangka waktu paling lambat 90 (sembilan puluh) hari kalender setelah tanggal pernyataan minat atau penetapan pemenang lelang.

(11) Apabila divestasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak tercapai, penawaran saham akan dilakukan pada tahun berikutnya berdasarkan mekanisme ketentuan pada ayat (2) sampai dengan ayat(9).

Pasal 98

Dalam hal terjadi peningkatan jumlah modal perseroan, peserta Indonesia sahamnya tidak boleh terdilusi menjadi lebih kecil dari 20% (dua puluh persen).

Pasal 99

Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara divestasi saham dan mekanisme penetapan harga saham diatur dengan Peraturan Menteri setelah berkoordinasi dengan instansi terkait.

Ketentuan-ketentuan divestasi sebagaimana dimaksud diatas, kembali mengalami perubahan, dengan diterbitkannya: Peraturan Pemerintah  No 24 Tahun 2012. Tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah No 23 Tahun 2010, Tentang Pelaksanaan Kegiatan Usaha Pertambangan Dan Batubara, yang memuat ketentuan divestasi yang baru, dengan dilakukannya perubahan (antara lain) Pasal 97 PP No 23 Tahun 2010, menjadi sebagai berikut:

Pasal 97

(1) Pemegang IUP dan IUPK dalam rangka penanaman modal asing, setelah 5 (lima) tahun sejak berproduksi wajib melakukan divestasi sahamnya secara bertahap, sehingga pada tahun kesepuluh sahamnya paling sedikit 51 % (lima puluh satu persen) dimiliki peserta Indonesia.

(2) Kepemilikan peserta Indonesia sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dalam setiap tahun setelah akhir tahun kelima sejak produksi tidak boleh kurang dari presentase sebagai berikut:

a. tahun keenam 20% (dua puluh persen);

b. tahun ketujuh 30% (tiga puluh persen);

c. tahun kedelapan 37% (tiga puluh tujuh persen);

d. tahun kesembilan 44% (empat puluh empat persen);

e. tahun kesepuluh 51% (lima puluh satu persen), dari jumlah seluruh saham.

(Mekanisme pelaksanaan divestasi, masih sama dengan Pasal 97, ayat (2) s/d (11), PP No23 Tahun 2010)

PMA dalam industri pertambangan diakomodasi dengan perjanjian (kontrak) karya yang mengatur kerja sama antara pemerintah dan kontraktor pertambangan, yang memerinci semua hak dan kewajiban, termasuk ketentuan peningkatan kepentingan nasional (promotion of national interest), di antaranya [13]: pertama, divestasi kepada pihak dalam negeri. Kontrak karya generasi pertama dan kedua mensyaratkan 20 persen dan terus meningkat sampai generasi ketujuh. Lazimnya pemegang opsi utama pembeli adalah pemerintah, dan jika pemerintah menolak dapat ditenderkan ke swasta nasional. Kedua, peningkatan pengadaan barang dan jasa dari dalam negeri. Ketiga, peningkatan porsi karyawan nasional pada posisi manajemen maupun pelaksana. Keempat, dana pengembangan masyarakat.

Dari Penelitian yang penulis lakukan bekerjasama dengan Badan Pembinaan Hukum Nasional (BPHN) Departemen Hukum dan Hak-hak Asasi Manusia pada tahun 2007, salah satu sumber dari potensi sengketa menyangkut divestasi diakibatkan oleh kelemahan rumusan Kontrak Karya yaitu Pertama, ketentuan Kontrak Karya  tidak menjelaskan bagaimana mekanisme divestasi , apakah melalui pasar modal atau melalui  private placement dengan mengundang strategic partner, kedua,  ketentuan kontrak karya tidak menjelaskan peran Pemerintah dalam proses divestasi dan  Ketiga, tidak ada ketentuan tentang apa kriteria yang digunakan dalam penetapan harga saham.[14]


[1] Disusun oleh Indon Sinaga, Justin Adrian, Gumilang Tyas Wisesa, Muhammad Rizal Rustam, Melda Theresia pada tugas mata kuliah investasi dan pasar modal, Program Pascasarjana Magister Hukum Universitas Indonesia, 2013

[2] Ahmad Antoni K, Kamus Lengkap Ekonomi, Gita Media Press, Jakarta, 2003, hal 117.

[3]Sally Wehmeir  dalam Pengertian dan Dasar Hukum Divestasi www.repository.usu.ac.id, diakses 18 maret 20013.

[4] Miriam Flickinger dalam Ibid.

[5] Siegfried dan Evans dalam Agam Fatchurrochman,  Op Cit.

[6] Williamson dalam Ibid.

[7] Benito dalam Ibid.

[8] Ismail suni dalam HS Salim, Hukum Pertambangan di Indonesia, edisi revisi, Rajagrafindo Persada, Jakarta, 2004, hal 129.

[9] HS Salim, Ibid, hal 130.

[10] Ibid.

[11] Ibid, hal 131.

[12] Background Paper Analisis Kppu Terhadap Undang-Undang Nomor  4 Tahun 2009Tentang Pertambangan Mineral Dan Batubara, http://www.kppu.go.id/docs/Positioning_Paper/positioning_paper_minerba.pdf, diakses 13 maret 2013.

[13]Agam Fatchurrochman, Op Cit.

[14] Ida Bagus Rahmadi Supancana, Penyelesaian Sengketa Divestasi PT Newmont Nusa Tenggara: Prospek Dan Implikasinya,

http://117.102.106.99:2121/pls/PORTAL30/indoreg.irp_casestudy.viewcasestudy?casestudy=1161, diakses 18 maret 2013.

 

Tags: ,

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s

 
%d bloggers like this: