RSS

Tag Archives: Badan Hukum

PERBEDAAN BADAN USAHA YANG BERBADAN HUKUM DAN TIDAK BERBADAN HUKUM

By : Muhammad Rizal Rustam

Founder Of AMPUH

Founder Of AMPUH – Muhammad Rizal Rustam,S.H.

Dalam dunia usaha di Indonesia, setiap pengusaha yang ingin menjalankan kegiatan usahanya memerlukan sebuah badan usaha yang terdaftar secara resmi sehingga para pelaku usaha dalam melaksanakan kegiatan usaha dan peristiwa hukum yang berkaitan dalam menjalankan kegiatan usaha tersebut memiliki legalitas atau kekuatan hukum dalam bertindak. Dengan kata lain, perbuatan para pelaku usaha tersebut dibenarkan dan diizinkan oleh Negara serta memiliki kepastian hukum. Hanya saja dalam praktiknya, perlu diketahui bahwa tidak semua badan usaha memerlukan perizinan atau mengharuskan pembuatan akta pendirian di hadapan notaris sebagai sebuah syarat awal untuk menjalankan kegiatan usaha. Sebagai contohnya adalah para pelaku usaha dunia maya (online shop) yang banyak akhir-akhir ini yang melakukan kegiatan usahanya hanya melalui seperangkat elektronik yang canggih baik itu berupa handphone maupun tablet yang dapat mendukung kegiatan usahanya tersebut. Akan tetapi, bagi pelaku usaha yang ingin memiliki kelegalan dan kepastian hukum terhadap kegiatan usahanya memerlukan pembuatan akta pendirian di hadapan notaris. Pembuatan akta notaris dalam badan usaha pun juga tidak serta merta menjadikan kegiatan usaha tersebut berstatus badan hukum. Mengapa demikian? karena  di Indonesia dikenal 2 (dua) pengelompokan kategori badan usaha yaitu:

  1. Badan Usaha yang berbadan hukum.
  2. Badan Usaha yang tidak berbadan hukum.

Apa perbedaan dari keduanya? Badan usaha yang bukan merupakan badan hukum tidak akan dipersamakan kedudukannya sebagai orang sehingga tidak memiliki kekayaan sendiri yang terpisah dari kekayaan para pendirinya.[1] Perbedaan badan hukum dan bukan hukum terletak pada pemisahaan harta kekayaan. Badan usaha yang berbadan hukum, contohnya adalah Perseroan Terbatas (PT). Pada Perseroan Terbatas (PT), badan usaha PT memiliki harta kekayaan tersendiri. Harta kekayaan PT tersebut terpisah dengan harta kekayaan para pemegang saham PT. Dalam artian jika PT tersebut mengalami kerugian, maka tanggung jawab para pemegang saham tersebut terbatas pada nilai saham yang dimilikinya. Berbeda dengan badan usaha yang tidak berbadan hukum yang harta kekayaan pendirinya tidak terpisah dengan harta kekayaan badan usaha tersebut. Sehingga jika badan usaha yang tidak berbadan hukum tersebut mengalami kerugian, maka berakibat pada pertanggung jawaban pemilik badan usaha tersebut. Dalam penggantian kerugian badan usaha tersebut, harta kekayaan pemiliknya dapat disita atau diambil hingga pertanggung jawaban kerugian tersebut lunas atau selesai. Read the rest of this entry »

 
Leave a comment

Posted by on April 5, 2013 in Hukum Perusahaan

 

Tags: , ,

 
Follow

Get every new post delivered to your Inbox.

Join 280 other followers

%d bloggers like this: