RSS

Monthly Archives: September 2013

EKSISTENSI YURIDIS YAYASAN

timthumb 

EKSISTENSI YURIDIS YAYASAN 

(yang didirikan sebelum berlakunya Undang-Undang Yayasan)

oleh: Prof. Dr. Anwar Borahima, S.H., M.H (Guru Besar Fakultas Hukum UNHAS)

PENDAHULUAN

            Setelah 56 tahun Indonesia merdeka, tepatnya 6 agustus 2001 barulah dapat dibuat undang-undang yang mengatur tentang yayasan yaitu undang-undang nomor 16 tahun 2001 L.N. No. 112 Tahun 2001 TLN. 4132. Sebelumnya itu, belum ada perundang-udangan yang mengatur secara khusus tentang yayasan di Indonesia, tetapi secara sporadic terdapat di dalam beberapa peraturan perundang-undangan yang mengatur tentang yayasan, eperti KUHPerdata, Rv, Serta Undang-undang kepailitan (Failissements-Verordening) (Natzir Said, 1987:2)

            Selain itu, yayasan juga diatur dalam peraturan menteri (Permen) penerangan Republik Indonesia No. 01/Per/Menpen/1969, tentang pelaksanaan ketentuan-ketentuan mengenai perusahaan pers. Di dalam ketentuan perpajakan juga disebutkan tentang yayasan. Demikian pula dalam perundang-undangan agrarian, seperti : kemungkinan bagi yayasan mempunyai hak atas tanah, serta pembentukan yayasan dana landreform (rudhi prasetya. 1995: 35). Pada tahun 1993, di dalam keputusan menteri keuangan republic Indonesia nomor 227/KMK.017/1993, juga telah dikenal yayasan dana pension (A. Setiadi. 1995:241).

            Walaupun yayasan telah diatur di dalam beberapa ketentuan di Indonesia pada waktu itu, namun belum ada satu pun dari kentuan-ketentuan tersebut yang menegaskan bahwa yayasan adalah badan hukum. Anehnya justru yayasan diakui sebagai badan hukum. Berbeda halnya engan di belanda, yang secara tegas di dalam undang-undangnya yang menegaskan yayasan adalah badan hukum.

            Setelah diundangkannya undang-undang yayasan (UUY), maka secara tegas di dalam UUY disebutkan bahwa yayasan adalah badan hukum dan memperoleh status badan hukum setelah akta pendirian memperoleh pengesahan dari menteri (Pasal 10 Ayat (1) ). Bagi yayasan yang telah ada sebelum berlakunya UUY ini , tetap diauku pula sebagai badan hukum tetapi harus memenuhi persyaratan tertentu., eperti telah terdaftar dan diumumkan atau terdaftar mempunyi izin operasi dari instansi terkait. Selain itu, juga wajib menyesuaikan anggaran dasarnya dengan dengan UUY dan yayasan tersebut wajib didaftarkan di departemen hukum dan HAM paling lambat 1 tahun setelah pelaksanaan penyesuaian.

            Mengingat bahwa, disatu sisi masih banyak yayasan yang belum terdaftar di pengadilan negeri, dan/atau tidak diumumkan di dalam lembaran negara, sementara di sisi lain di dalam pasal dan serta penjelasan UUY tersebut tidak dicantumkan sanksi bagi yayasan yang tidak melaksanakan kewajiban tersebut, sehingga belum diketahui eksistensi Yayasan yang didirikan sebelum berlakunya UUY.

        Read the rest of this entry »

 
Leave a comment

Posted by on September 19, 2013 in Hukum Perusahaan

 

Tags: ,

 
Follow

Get every new post delivered to your Inbox.

Join 280 other followers

%d bloggers like this: